Investasi bukan Kunci Pemulihan Ekonomi, Vaksinasi bukan Kunci Penyelesaian Pandemi - Pilihan - www.indonesiana.id
x

Sekelompok warga melintasi Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, memakai masker antisipasi wabah virus corona. Tempo/Hilman Fathurrahman W

Rodri Tanoto

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 3 November 2019

Rabu, 20 Januari 2021 06:37 WIB

  • Pilihan
  • Berita Utama
  • Investasi bukan Kunci Pemulihan Ekonomi, Vaksinasi bukan Kunci Penyelesaian Pandemi

    Pemerintah harus menggambar detil Rencana Besar (Grand Plan) penanganan pandemi dengan melibatkan semua pihak, termasuk Pemda, akademisi dan institusi penelitian, masyarakat melalui LSM, juga swasta. Jangka panjangnya, saatnya kesehatan ditempatkan menjadi pilar utama pembangunan. Itu berarti pembangunan di setiap aspek —tidak terkecuali sistem kesehatan— berorientasi pada manusia dan bumi. Bukan angka GDP!

    Dibaca : 1.423 kali

    September 2020 lalu, setengah bercanda saya membuat meme Five Stages of Grief (Lima Tahapan Berduka) di Twitter terkait penanganan Covid-19 di Indonesia, yang diakhiri dengan tahap acceptance (Penerimaan), di mana Presiden akhirnya menyatakan bahwa fokus utama dalam penanganan pandemi adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat, bukan pemulihan ekonomi. Namun, sebagaimana judul biografi Joko Widodo yang ditulis oleh Ben Bland, Direktur Southeast Asia Program di Lowy Institute, Australia, Jokowi memang merupakan manusia penuh kontradiksi. Hal itu terlihat jelas di Rapat Terbatas tentang Penanganan Pandemi Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi, 6 Januari lalu.  Presiden Jokowi kembali menggarisbawahi bahwa investasi adalah kunci dari pemulihan ekonomi nasional.

    Kontradiksi ini senada dengan semua hal yang dilakukan oleh pemerintah selama satu tahun pagebluk di Indonesia. Misalnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dipersulit ketika diinisiasi pemerintah daerah. PSBB ini lalu dihentikan tanpa didasarkan kepada angka kasus, capaian tes dan penelusuran kasus Covid-19 yang tidak pernah mencapai syarat. Lalu ada imbauan untuk tidak berlibur keluar kota namun wisata domestik digenjot.

    Begitu juga ada penetapan kebijakan-kebijakan strategis yang tidak ada kaitannya dengan pandemi, seperti pembangunan Bali baru yang menyebabkan masalah lingkungan dan penggusuran. Serta pemulusan UU Cipta Kerja dengan alasan investasi demi pemulihan ekonomi terkait dampak pandemi. Semua hal tersebut menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat selalu dinomorduakan dalam pelaksanaan penanganan pandemi di Indonesia.

    Pemerintah mungkin berkilah bahwa kesehatan masyarakat bukan dianaktirikan, melainkan bagian dari upaya “menyeimbangkan” aspek kesehatan dan ekonomi dalam penanganan pandemi di Indonesia. Sayangnya, meminjam istilah pemerintah hari ini, upaya “gas dan rem” ini kemudian menjadi sebuah ironi besar. Analisis Australian National University, Our World in Data, maupun Federal Reserve Bank of Dallas menunjukkan negara yang sejak awal mengendalikan pandemi secara agresif mengalami kontraksi ekonomi yang paling kecil. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh McKinsey, sebuah lembaga konsultan ternama.

    Oleh karena itu, jika Presiden Jokowi benar-benar ingin memulihkan ekonomi nasional, maka penyelesaian pandemi dengan target Zero Covid, sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Devi Shridar, kepala Global Public Health dari University of Edinburgh, adalah solusinya. Bukan investasi.

    Sejak awal, pengendalian pagebluk di Indonesia memang terkesan tidak serius. Sampai dengan dicatatkannya kasus pertama (dan kedua) di Indonesia, para petinggi negara seakan-akan berlomba-lomba membuat lelucon yang tidak lucu terkait belum masuknya SARS-CoV-2 ke Indonesia. Lelucin itu mulai dari nasi kucing menyebabkan kekebalan terhadap corona, birokrasi berbelit menghalangi masuknya corona sampai dengan keyakinan tidak tergoyahkan bahwa Indonesia “bebas corona” karena kekuatan doa.

    Bahkan di Februari 2020, Menkes saat itu, Terawan Agus Putranto menanggapi dengan sinis ketika penelitian dari Harvard T. H. Chan School of Public Health melaporkan bahwa ketiadaan kasus di Indonesia sampai dengan Februari 2020 adalah karena rendahnya kemampuan deteksi. Tragisnya, analisis kematian berlebih (excess death) oleh Eijkman-Oxford Clinical Research Unit (EOCRU) menunjukkan bahwa peningkatan kematian di Jakarta telah terjadi sejak Januari 2020, jika dibandingkan dengan data kematian di bulan yang sama rata-rata lima tahun terakhir.

    Tidak heran, buruknya komunikasi krisis ini kemudian berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap Covid-19 maupun respons pemerintah, peredaran hoaks yang masif dan tidak terkendali, stigma terhadap pasien dan jenazah suspek, juga kepatuhan perubahan perilaku masyarakat yang rendah.

    Komunikasi krisis yang buruk diikuti kepatuhan masyarakat kepada perilaku 3M yang rendah, berlanjut kepada semakin memburuknya komunikasi krisis pemerintah, membentuk sebuah lingkaran setan. Ketika pemerintah maupun tokoh politik secara rutin menyalahkan ketidakpatuhan masyarakat atas terus melajunya penambahan jumlah kasus harian Covid-19 di Indonesia.

    Lebih buruk lagi, ketidakbecusan pemerintah dalam komunikasi krisis malah ingin diselesaikan dengan militerisasi kesehatan berupa keterlibatan TNI-Polri bahkan organisasi kemasyarakatan yang dianggap menakut-nakuti. Hal ini patut disayangkan, mengingat jika pendekatan komunikasi krisis dan edukasi kesehatan terkait pandemi ini mau mendengarkan suara dari bawah, posisi Nusantara di garis khatulistiwa yang rentan akan wabah sebenarnya telah membentuk kearifan lokal perilaku sehat yang dengan mudah bisa diadaptasi sesuai kebutuhan.

    Upaya pemerintah menerjemahkan Pedoman Perubahan Perilaku Penanganan COVID-19 dalam 77 Bahasa Daerah, walau layak diapresiasi, sangat dangkal dalam mengapresiasi budaya sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi. Alih-alih menggunakan influencer dan sanksi layaknya tongkat dan wortel, pemerintah harus mengoptimalkan masukan dari budayawan, sosiolog, dan antropolog untuk memahami masyarakat agar komunikasi 3M bisa lebih efektif dan mengakar.

    Selain lingkaran setan antara komunikasi pemerintah dan rendahnya kepatuhan 3M, kegagalan pemerintah mengendalikan pandemi juga terlihat pada ketiadaan rencana besar pengendalian pandemi sampai detik ini. Tes, Telusur, dan Terapi (3T) tidak pernah mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri berdasarkan standar WHO, yaitu 1 tes per 1000 penduduk perminggu. Namun, di beberapa provinsi capaian tes malah bisa berkali-kali lipat target WHO.

    Penyebab ketidakmerataan akses kesehatan ini selalu dilimpahkan kepada bentuk geografi Indonesia yang berbentuk kepulauan, namun sebenarnya, kegagalan ini telah berakar kepada disfungsi dari sistem kesehatan nasional yang selama puluhan tahun tidak pernah dibangun dengan pendekatan sistem. Konsekuensinya, ketimpangan tersebut malah semakin menjulang seiring dengan berjalannya pandemi.

    Seharusnya, dengan kemampuan pemeriksaan kasus yang masih rendah dan tidak merata tersebut, pemeriksaan wajib memprioritaskan mereka yang memiliki kontak erat dengan kasus positif. Namun, data pemerintah sendiri menunjukkan bahwa penelusuran kontak tidak mencapai 2 orang per kasus positif, jauh dari target 30 orang per kasus positif sebagaimana direkomendasikan oleh WHO.

    Alih-alih menyalahkan kondisi geografis belaka, pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi untuk memahami masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaan program penanganan pandemi. Untuk itu, kunci dari sebuah pengawasan dan evaluasi adalah pengumpulan data yang berkualitas. Sayangnya, KawalCOVID19, sebuah gerakan sukarela warganet Indonesia dalam mengawal data dan meluruskan kesimpangsiuran informasi terkait Covid-19 di Indonesia, menemukan kenyataan yang pahit; data di level nasional selalu berbeda dibandingkan dengan data yang disajikan oleh pemda di situs resmi masing-masing.

    Belum lagi temuan bahwa pengunduran diri beramai-ramai pejabat Kemenkes Juli 2020 lalu disinyalir terkait ketidakcocokan dengan Menkes, khususnya dalam hal pelaporan data. Semua masalah itu kemudian terkonfirmasi ketika data sistem laporan harian Kemenkes bocor ke masyarakat; terdapat ketimpangan luar biasa besar antara data yang dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dengan data yang dilaporkan kepada masyarakat. Dengan cara seperti ini, apakah kemudian pemerintah bisa dipercaya dalam upaya penanggulangan pandemi?

    Setelah ditimpa ketidakbecusan bertubi-tubi, pemerintah Indonesia kemudian mencoba menyelesaikan masalah pandemi, lagi-lagi dengan metode paternalistik; teknologi kesehatan berupa vaksinasi. Sayangnya, vaksin dan vaksinasi adalah dua hal yang berbeda; teknologi kesehatan hanya bisa menjawab kebutuhan akan vaksin, namun vaksinasi, lagi-lagi, membutuhkan sebuah sistem kesehatan yang siap untuk mengantarkan vaksin tersebut sampai dengan disuntikkan di lengan publik. Apalagi, dengan efektivitas vaksinasi di masyarakat yang masih belum diketahui, serta panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai cakupan vaksinasi yang mumpuni, maka vaksin jelas tidak bisa menjadi panacea — obat sakti mandraguna — yang bisa menyelesaikan masalah pandemi dalam sekejap. Karena itu, selayaknya salah satu perangkat pengendalian pandemi, vaksinasi harus dilaksanakan beriringan dengan 3T dan komunikasi publik yang efektif.

    Secercah harapan muncul ketika akhirnya, terjadi pergantian Menteri Kesehatan. Namun tanpa dukungan teknis yang layak, maka Menkes yang baru tidak akan bisa menyelesaikan pandemi. Pengupasan semua masalah terdahulu ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada Menkes yang baru terkait hal-hal yang harus diperbaiki.

    Pertama, pemerintah harus berani terbuka dengan mengakui kekurangan yang sudah dilakukan sebelumnya. Komunikasi krisis harus diperbaiki; informasi harus segera, benar, jujur, empatik, dan selalu diakhiri dengan ajakan yang mudah dipahami dan dilakukan, dengan menghormati semua perbedaan yang ada. Karena itu, komunikasi krisis harus memperhatikan masukan dari budayawan, sosiolog, dan antropolog.

    Kedua, pembenahan 3T, dengan penguatan sistem kesehatan berorientasi masyarakat dan Puskesmas sebagai layanan yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan merebut kembali kepercayaan masyarakat, penelusuran kasus dapat dioptimalkan dengan sukarelawan penelusur dari masyarakat, yang berjejaring dengan Puskesmas. Puskesmas adalah pilar utama sistem kesehatan yang harusnya diperkuat dalam penanganan pandemi ini.

    Selain itu, penegakan 3T yang optimal hanya bisa terlaksana dengan bantuan semua pihak, termasuk menggandeng pihak swasta yang selama ini dibiarkan mengkomersialisasikan pemeriksaan, dengan regulasi minimal berupa batas harga belaka. Pihak swasta harus digandeng agar sistem rujukan dan pelaporan data akurat dan sigap, tanpa membebani masyarakat.

    Ketiga, memastikan pandemi tidak menyebabkan efek samping berupa lumpuhnya layanan kesehatan esensial lain yang berpotensi meningkatkan kematian dan kesakitan juga.

    Keempat, pengawalan proses vaksinasi berbasis ilmiah dan berperikemanusiaan, bukan di bawah ancaman.

    Kelima, penguatan inovasi dengan kucuran dana penelitian yang layak. GeNose dan CEPAD adalah dua inovasi yang baik, namun pemerintah harus mengutamakan metode ilmiah dalam memastikan kualitas dan pemanfaatannya, bukan sensasi nasionalis “Karya Anak Bangsa” belaka.

    Terakhir, akurasi data serta proses pengawasan dan evaluasi berkala, baik terkait komunikasi publik, proses 3T, vaksinasi, maupun penerimaan masyarakat di lapangan. Semua ini hanya bisa terjadi jika pemerintah menggambar dengan detil Rencana Besar (Grand Plan) penanganan pandemi dengan melibatkan semua pihak, termasuk Pemda, akademisi dan institusi penelitian (baik bidang kesehatan maupun sosial), masyarakat melalui LSM, juga pihak swasta.

    Namun Grand Plan ini adalah pendekatan jangka pendek, yang bertujuan untuk menyelesaikan pandemi Covid-19 hari ini. Pandemi Covid-19 mengingatkan Indonesia bahwa sistem kesehatan nasional telah lama terbengkalai, dan pandemi ini menjadi waktu yang tepat untuk membenahi sistem kesehatan nasional. Jangka panjangnya, saatnya kesehatan ditempatkan menjadi pilar utama pembangunan, demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya. Itu berarti pembangunan di setiap aspek — tidak terkecuali sistem kesehatan — yang berorientasi manusia dan bumi, bukan angka GDP.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.