Mengkritik itu dapat disampaikan dengan bicara, menulis, atau diam. (Supartono JW.1202021)
Sejak Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan yang meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah, berbagai pihak sudah merespon. Pernyataan presiden itu diungkapkan dalam peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin 8 Februari 2021. Banyak kalangan lalu mengeluarkan pendapatnya melalui lisan maupun tertulis di media massa. Namun, banyak juga rakyat jelata yang malah melakukan aksi diam.
Berbagai peristiwa telah terjadi di Republik ini sejak kepemimpinan Jokowi. Namun kini Jokowi meminta rakyat aktif mengkritik. Rakyat pun bertanya: Selama ini Presiden Jokowi ada di mana, hingga sampai meminta rakyat mengkritik? Atau memang benar, selama ini Jokowi tak menganggap kritik masyarakat dengan menutup mata, telinga, dan hati?
Apa kritik yang selama ini sudah dilontarkan, tapi tak digubris dan tak ditanggapi masih kurang?
Rakyat kini bertanya, siapa yang membisiki Presiden Jokowi agar meminta rakyat aktif mengkritik? Lalu, sebenarnya ini masuk episode mana? Apa dalam bagian sandiwara politik yang memang lebih mengutamkan kepentingan dibanding amanah untuk rakyat?
Bahkan dalam tayangan televisi pagi ini, Jumat, 12 Februari 2021, diberitakan sikap Kantor Staf Presiden (KSP) yang menyatakan siap jadi rumah masyarakat untuk menampung kritik. Luar biasa. KSP juga ikutan tampil. Kini timbul pertanyaan apakah itu hanya sekadar ikut-ikutan dan sekadar jargon?
Dalam tayangan berita dan diskusi online, pagi ini pun disampaikan tentang rapor merah iklim demokrasi era Jokowi, yang memiriskan hati. Fakta-fakta yang diungkap memang menjadikan angka rapor itu menjadi merah. Terlebih bila kita tengok lagi apa saja peristiwa yang telah terjadi. Maka menjadi aneh atas permintaan retoris Jokowi (bukan pertanyaan retoris) itu.
Pasalnya, permintaan Jokowi yang meminta rakyat aktif mengkritik pemerintah dianggap ibarat pepesan kosong, bohong, tidak ada artinya. Sepanjang pemerintahan Jokowi, berbagai pihak dan rakyat telah mengeluh kepada Jokowi dan pemerintahannya dalam bentuk kritik. Hal itu dilakukan melalui demonstrasi, bicara di depan media, menulis di media, mencuit di medsos dan lain sebagainya.
Berapa banyak rakyat yang sudah melakukan kritik via bicara langsung ke Istana Negara? Juga ada yang dalam bentuk demonstrasi mahasiswa dan rakyat saat mereka tak setuju terhadap RUU KPK? Bukannya kritik demonstran ditanggapi oleh Jolowi, para demonstran malah disambut gas air mata, pentungan, ditangkapi hingga ada korban jiwa. Tapi, Jokowi tak bergeming.
Tengok apa arti kritik melaui demonstrasi menyoal RUU Cipta Kerja. Jokowi tak bergeming. Maayarakat juga mengkritik menyoal pindah Ibu Kota RI. Mengkritik masalah kenaikan dana BPJS, mengkritik tentang Pikada, mengkritik tentang politik dinasti, oligarki.
Mengkritik tentang Harun Masiku, mengkritik kinerja menteri yang tak kompeten, mengkritik relawannya yang terus mencari permusuhan sesama rakyat, mengkritik mengapa Jokowi harus membentengi diri dengan unfluenser dan buzzer.
Berapa banyak kritik menyoal antisipasi dan pencegahan sebelum corona datang yang hingga kini belum berhasil dijinakkan. Berapa banyak kritik tentang siapa yang merusak lingkungan hingga kawasan hutan.
Pertanyaannya, sudah berapa banyak kritik yang disampaikan dalam bentuk bicara dan tulisan sejak Jokowi memerintah? Dan, sudah berapa banyak rakyat yang memilih diam?
Begitu banyak kritik, masyarakat juga tahu bagaimana sikap Jokowi yang justru terus bergeming dengan apa yang diinginkannya. Hampir tak ada kritik yang didengar. Malah ujung-ujungnya setiap kritik yang menyorot produk kebijakan dan Undang-Undang agar dibawa ke Mahkamah Agung saja.
Masyarakat yang justru kritis dan mengkritik dengan mencuit di medsos, ujungnya malah ditangkapi dan masuk bui. Sebab, para influenser dan buzzer Jokowi justru seolah dipekerjakan dengan gaji dari uang rakyat hanya untuk menjebak rakyat yang kritis lalu kena pasal UU ITE.
Tengok betapa rakyat sudah berteriak atas pendidikan yang terpuruk. Bukan mendengar dan mencopot Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, malah menteri keroyokan membikin SKB 3 menteri yang hanya menyoal seragam karena ada kepentingan. Itu tak lebih urgen dari pendidikan yang tak tertangani dengan benar. Belum lagi menyoal nasib guru yang terus diobok-obok.
Jokowi meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah, namun itu kontradiksi dengan sikapnya yang terus asyik masyuk dengan mengabaikan semua kritik. Presdein terus membiarkan rakyat berada dalam ketidakadilan hukum serta terus menderita. Rakyat pada umumnya malah lebih memilih diam dan sabar menunggu nasib Indonesia setelah 2024.
Sikap diam Jokowo dan rakyat
Sejak menjabat, meski diserang berbagai kritik Jokowi pun malah lebih sering memilih diam. Tapi UU dan kebijakan yang diinginkannya, justru tetap diluncurkan disahkan meski sudah didemo rakyat.
Padahal ada peribahasa diam adalah emas! Artinya, sikap diam Jokowi selama ini adalah emas untuk dirinya dan pemerintahannya, namun bukan untuk rakyat.
Sikap diam Jokowi juga diartikan sebagai menolak semua kritik dan masukan, karena faktanya semua keinginannya harus terwujud meski rakyat tak setuju.
Berbeda dengan sikap diam Jokowi, dalam pemerintahannya sekarang, rakyat juga banyak yang memilih diam, tidak ikut demontrasi dan mencuit. Sikap diam masyarakat ini banyak maknanya.
Ada yang maknanya sudah sangat marah dan kecewa atas segala hal yang dilakukan oleh Jokowi dan pemerintahannya karena tak menjadi teladan dan amanah terhadap rakyat. Tapi karena tahu akan sia-sia, atau malah bisa ditangkapi, mereka memilih diam.
Ada masyarakat yang memilih diam, karena kalau pun ikut-ikutan mengkritik, hasilnya nihil, malah hanya akan membuang energi dan waktu. Karena percuma mengkritik rezim yang sudah dibentengi dengan sedemikian rupa.
Banyak pula rakyat yang diam hingga apatis karena sudah tak percaya kepada Jokowi hingga legowo menunggu tahun 2024. Dan, harus diulang bahwa bila hasil dari Pilpres 2019, rakyat yang tak memilih Jokowi 44,50 persen, itu masih diragukan oleh rakyat karena kemenangan Jokowi masih diyakini sebagai hasil kecurangan. Sementara angka 55,50 persen yang memilih Jokowi juga masih diragukan.
Sebenarnya ada apa di balik permintaan Jokowi agar rakyat aktif mengkritik? Apa agar publik manca negara menjadi tahu, pemerintahan Jokowi diagung-agungkan rakyat karena rakyat tidak mengkritik, hingga Jokowi sampai minta dikritik?
Atau ada intrik lain demi kepentingan lain? Sebab, Jokowi tahu, rakyat sudah habis-habisan mengkritik dirinya dan rezimnya, sehingga dia menyindir agar rakyat aktif mengkritik, karena Jokowi bosan dikritik terus menerus?
Entah. Entah maksudnya apa Jokowi meminta rakyat mengkritik, sebab semua kritikan sebelumnya juga tidak ada yang ditanggapi hingga ada perubahan hasil dari kritikan. Atau mungkin, Jokowi hanya berkelakar, lihat kritikan sebelumnya, kan tidak ada yang ditanggapi, jadi buat apa mengkritik? Entah dan entah...
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
