SEBAGAIMANA dia akui, Supriyanto Martosuwito adalah orang media. Dan dia katakan, "... sebagai orang media, saya tahu persis tak ada media (mainstream) yang sepenuhnya independen. Termasuk Dewan Pers - sebagai pengawasnya."
Apakah media mainstream? Apakah independensi media? Dan apakah benar --ini tuduhan serius-- Dewan Pers, pengawas media itu, juga tak independen?
Pada tulisan saya bagian kedua saya mengingat lagi fungsi pers, perannya, tugasnya, sumbangsihnya. Kerap dikatakan pers itu pilar keempat republik demokratis, setelah eksekutif, legislatif, yudikatif. Soalnya, pers tak digaji oleh negara, tak seperti tiga pilar itu.
Dari situ kita bisa memulai bicara soal independensi. Pers independen apabila dia mampu menjalankan fungsinya juga sebagai lembaga ekonomi, sebagaimana disebut dalam UU Pers. Perusahaan pers adalah perusahaan juga, seperti badan usaha lainnya, tapi ia berbeda. Ia berangkat dari idealisme.
Sisi bisnis pers dipisahkan dalam ayat yang berbeda dalam UU Pers dalam pasal yang sama. Sejarah pers di negeri ini adalah sejarah yang dinamis, perusahaan pers lahir dengan penuh harapan, mati karena salah urus, ada yang bertahan dan menjadi besar, ada yang dibunuh penguasa, atau diberangus pasar.
Pers dan tokoh-tokohnya hadir dalam sejuta wajah. Ada yang brengsek, ada yang idealis, ada yang pragmatis, ada yang jenius. Dengan segala rupa cerita itu pers telah ikut membentuk wajah bangsa ini, dan mengarahkan jalannya sejarah. Juga sejarah lahirnya seorang presiden bernama Joko Widodo.
"Jurnalis (dan pers) sesekali harus jadi aktivis, tapi segera setelah itu kembalilah menjalankan tugas sebagai anjing penggonggong," kata Goenawan Mohamad pada kami, para pemimpin redaksi Grup Jawa Pos, dalam sebuah pertemuan menjelang pemilu 2014.
Kapankah pers boleh ambil peran dalam aktivisme politik? Bukankah media harus netral? Pada 2014, tahun politik penting itu, adalah momen ketika kami dengan sadar menjadi aktivis itu. Pertimbangannya adalah situasi yang saya tulis di bagian pertama tulisan saya ini. Gampangnya gini: kalau harus memilih Joko Widodo atau Prabowo kami memilih Joko Widodo. Itulah ijtihad politik kami.
Saya ingat dalam pertemuan lain Dahlan Iskan bilang begini, "Saya mendapat kesempatan untuk ikut kemana-mana dengan JK selama kampanye. Saya menerima tawaran itu, dan saya akan menuliskannya. Kalian boleh memuat di koran kalian masing-masing atau tidak memuat."
Tentu saja kami memuatnya. Dan Joko Widodo menang. Kami segera kembali menjalankan tugas kami sebagai jurnalis. Kembali menjadi anjing penggonggong. Bukan karena Dahlan Iskan tidak jadi menteri, dia sudah menjalankan itu di kabinet SBY, pada saat Joko Widodo memilih dan mengumumkan kabinet Dahlan Iskan sedang jalan-jalan di Amerika. Kami terus-terang ingin beliau jadi menteri, tapi kami juga tak ingin keinginan kami itu jadi beban bagi beliau.
Soal ini Pak Dahlan kepada kami bilang, "Saya tidak minta, kalau ditawari tapi saya tak cocok saya akan tolak. Saya tak mau jadi beban pemerintahan ini. Saya bayangkan betapa repotnya presiden memilih dan berkompromi, mengakomodir kepentingan partai dan lain-lain. Saya tak punya partai, saya tak minta jadi pasti akan gampang sekali dicoret dari daftar."
Tahun-tahun awal Jokowi - JK adalah tahun yang sulit. Parlemen dikuasai oposisi. Koalisi pemerintah kikuk, seakan mati kutu. Sejak hari pertama itu Mardani Ali Sera dari PKS sudah mainkan tagar #2019GantiPresiden. Gila. Tak ada cara lain bagi rezim Jokowi - JK kecuali menawarkan kompromi. Padahal dalam kampanyenya Jokowi dengan polos menjanjikan kabinet yang bukan hasil kompromi, menyebut sekian persen kursi menteri untuk profesional.
Dalam hal ini Golkar adalah partai yang paling lihai. Partai ini seperti parasit yang tak bisa hidup apabila lepas dari pohon inang kekuasaan. Kubu oposan berkoalisi permanen yang dikatakan Fahri Hamzah (saat itu masih di PKS) omong kosong belaka.
Sementara itu medsos menjadi bagian penting dalam keseharian kita. Kita menjadi netizen, masyarakat yang berinteraksi lewat internet, terutama media sosial. Itu juga menjadi perangkat politik. Medsos menjadi platform melibatkan dengan lebih gencar masyarakat dalam proses politik formal maupun nonformal. Sesimpel menggerakkan buzzer untuk naikkan tagar tertentu misalnya.
Saya ambil pensiun dari grup Jawa Pos, 2019. Tahun-tahun selama bersama Jawa Pos Grup adalah tahun yang membanggakan. Saya tahu apa artinya menjaga independensi dan rasanya kami berhasil menjalankan itu.
Tapi yang penting adalah saya juga tahu kapan harus kembali menjadi aktivis, terutama kepada rezim hari ini. Jokowi hari ini, beda dengan Jokowi 2014. 2019 ganti presiden itu gerakan yang berhasil. Joko Widodo sendiri yang membuat gerakan itu berhasil. Ia memang berubah. Ia bukan lagi pemimpin yang "plonga-plongo" sebagai mana kerap dijadikan bahan olok-olok yang buruk dari kubu oposisi. Terhadap Joko Widodo yang berubah itu, pers harus kembali memperkeras gonggongannya. Media mainstream harus melakukan itu. (bersambung)
Ikuti tulisan menarik Hasan Aspahani lainnya di sini.
