Pemilihan Presiden Republik Indonesia (RI) masih lama, tapi partai politik dan para elitenya justru sibuk bisnis urus calon presiden baru. Padahal presiden sekarang dengan pemerintahannya saja masih dianggap belum amanah kepada rakyat oleh berbagai pihak, arena lebih sibuk membalas budi kepada para relawannya dengan memberikan jabatan-jabatan strategis dan gratis. Uang rakyat juga yang dipakai untuk bayar gaji mereka.
Setali tiga uang, bisnis calon presiden baru yang masih lama, juga menjadi lahan bisnis media massa yang jadi influenser dan buzzer pemerintah demi mereguk keuntungan via oplah cetak maupun viewernya.
Pun menjadi bisnis para lembaga survei dan para influenser dan buzzer perorangan demi mengais rupiah dari juragan yang membayarnya juga pakai uang rakyat atau mungkin juga pakai uang hasil korupsi di tengah rakyat menderita dan terus dibikin tak menerima keadilan serta hukum yang memihak.
Bahkan, dalam pemberitaan juga sudah ada suara dari Presiden yang mengingatkan kepada relawannya agar tak buru-buru bersikap. Presiden bahkan bilang tunggu saatnya, akan ke mana arah kapal besar relawan yang telah mengantarnya jadi Presiden selama dua periode ini akan berlayar.
Sebelumnya, juga ada pemimpin partai yang mengancam akan memecat siapa pun anggotanya yang tak nurut titahnya dan bilang, jadi petugas partai harus nurut karena sudah ada contohnya, petugas partai yang tak nurut lalu disingkirkan.
Atas kondisi itu, ternyata betapa luar biasanya para partai politik dan pemimpinnya, serta para elite partainya. Plus kaki tangannya, media massa, lembaga survei, influenser, buzzer, hingga relawan. Terus menguasai Indonesia dengan berbagai intrik, taktik, dan politiknya demi terus menumpuk berbagai keuntungan dan kepentingan mereka, terus menjadikan rakyat yang masih bodoh dan dibikin tetap bodoh hanya untuk lumbung suara bagi mereka. Tetapi saat melawan, siapa pun akan ditindas.
Mereka terus memproduksi kebijakan dan peraturan atas nama pemerintah dan parlemen, demi memuluskan jalan bisnis mereka, mengamankan dan menguasai sektor strategis dengan berbagai dalih, termasuk lembaga korupsi, melemahkan dan membungkam, agar bisnis korupsi juga aman dan lancar, tak tertangkap siapa aktor sutradara dan pembikin skenario korupsinya.
Sementara rakyat terus tertindas dan hanya menjadi penonton sepak terjang mereka, mereka justru semakin kentara asyik-masyuknya menjalankan kontrak bisnis dengan para pemodal, cukong yang sepertinya, malah sudah menggadaikan negeri ini.
Pada suatu saat, apakah RI akan masih tetap menjadi milik rakyat? Dalam dua periode pemerintahan sekarang, banyak sekali pihak yang telah mengangakat dan mendeskripsikan tentang RI di masa depan, akibat program pemerintahan sekarang.
Karenanya banyak pihak dan rakyat, menyebut, bila sebelum merdeka, Indonesia dijajah oleh kolonialisme, kini rakyat benar-benar merasakan dijajah oleh pemerintahan sekarang yang pondasinya partai politik dan pemodalnya cukong yang mau menguasai RI.
Bahkan, rakyat pun berpikir, Indonesia pada saatnya akan menjadi milik asing. Asingnya siapa? Rakyat juga sudah tahu. Sementara utang Indonesia semakin menggunung, siapa yang memberi utang dengan maksud mengambil RI, rakyat juga sudah menebak arahnya.
Matinya demokrasi
Pilpres masih lama, tapi semua wacana dan kondisi yang kini ada, semakin mendeskripsikan, sekarat dan matinya demokrasi di RI diganti menjadi relawan RI. Sehingga logis mengapa rakyat dibikin tetap bodoh dan menderita, karena rakyat jadi tidak lagi percaya kepada demokrasi, tetapi lebih percaya kepada relawan.
Lihatlah nanti, bila kapal besar yang disebut Presiden akan diarahkan ke mana melangkah, maka relawan itulah yang akan menjadi pengganti demokrasi RI. Suara rakyat akan sangat mudah diambil, mudah dipengaruhi, dengan berbagai akal, iming-iming, sembako, uang dll.
Sayangnya rakyat RI yang sudah cerdas dan dapat hidup layak, jumlahnya tak sebanding dengan rakyat yang masih menderita dan belum mengeyam pendidikan. Jadi, rakyat yang terus dibikin menderita dan bodoh inilah sasaran relawan.
Hanya dengan sedikit uang recehan, gorengan kata-kata dan janji, suara mereka pun masuk kantong. Di sisi lain, siapa yang menjadi pejabat di Komisi Pemilihan Umum (KPU), juga banyak pihak yang berpikir, semua adalah bagian dari relawannya, maka KPU pun juga bagian dari pemenangan Pilpres sesuai kapasitas tugasnya, pun dengan skenario dan penyutradaraan yang sebenarnya tidak sulit dibaca.
Jadi, bila sekarang sudah ramai menyoal Pilpres 2024, ini adalah bagian dari drama mereka-mereka juga dalam rangka terus menguasai RI, menjajah selama-lamanya. Mirisnya, dalam beberapa dekade atau dasawarsa ke depan, rakyat Indonesia diperkirakan akan tetap terus menderita dan bodoh, jadi akan terus menjadi makanan empuk relawan.
Relawan pun akan terus ketiban rezeki, numpang hidup enak di RI dari cara-cara mengakali dan membodohi.
Mengapa RI tidak diurus saja oleh para cerdik cendekia, para akademisi yang berkarakter dan luhur budi? Bukan oleh para politisi yang macam sekarang, ya? Tapi, pada saatnya, akan ada waktunya mereka-mereka yang bertindak dzolim dan tak amanah, akan ditunjukkan jalan. Aamiin.
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
