Simbiosis Politisi-Akademisi yang Mencemari Kampus - Pilihan - www.indonesiana.id
x

Presiden Indonesia ke-5 Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri (tengah) berswafoto bersama Ketua DPR Puan Maharani (kanan) dan Menteri Pertahanan Prabowo Soebianto (kiri) seusai prosesi Pengukuhan Guru Besar, di Aula Merah Putih, Universitas Pertahanan, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 11 Juni 2021. ANTARA/Yulius Satria Wijaya

dian basuki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Jumat, 18 Juni 2021 12:31 WIB

  • Pilihan
  • Berita Utama
  • Simbiosis Politisi-Akademisi yang Mencemari Kampus

    Pemberian gelar kehormatan kepada politisi yang masih aktif mengundang tafsir adanya simbiosis di antara politisi dan akademisi, antara politik dan akademik. Hanya sedikit pihak di lingkungan akademik yang memetik keuntungan dari simbiosis kepentingan semacam ini.

    Dibaca : 1.559 kali

     

    Sudah cukup lama dunia akademik kita memperlihatkan gejala perilaku aneh. Misalnya saja, mantan napi korupsi diberi gelar doktor kehormatan, praktik plagiasi untuk memperoleh gelar doktor ditoleransi, dan semakin banyak perguruan tinggi yang begitu dermawan berbagi gelar doktor kehormatan kepada politisi dan pengusaha. Gejala apa ini? Apakah ada udang di balik batu, misalnya saja ada perjumpaan antara kepentingan akademisi tertentu dengan politisi dan pengusaha tertentu?

    Sebutan gelar kehormatan—honoris causa—mestinya tidak begitu mudah diberikan, sebab justru menurunkan bobot gelar tersebut di samping menurunkan martabat perguruan tinggi yang memberikannya secara mudah. Ada yang menyusun sejumlah alasan dan pertimbangan yang sayangnya terkesan dibuat-buat. Misalnya, seorang mantan napi korupsi diberi gelar doktor kehormatan karena dinilai berjasa luar biasa bagi pengembangan olahraga, padahal diketahui pada masa kepemimpinannya prestasi di cabang olahraga ini sedang terpuruk. Bagaimana bisa begitu? Inilah yang membuat banyak orang garuk-garuk kepala karena gagal paham atas keputusan universitas ini.

    Pemberian gelar kehormatan kepada politisi yang masih aktif juga mengundang tafsir adanya simbiosis di antara politisi dan akademisi, antara politik dan akademik. Hanya sedikit pihak di lingkungan akademik yang memetik keuntungan dari simbiosis politis semacam ini. Di sisi perguruan tinggi, kampus mungkin tidak memperoleh manfaat yang berarti. Hanya sejumlah orang yang memetik keuntungan, yaitu orang-orang yang memerlukan cantolan atau sandaran kepada politisi, khususnya yang memiliki kekuasaan, dukungan finansial dari pengusaha, sedangkan perguruan tinggi ybs justru tercederai martabatnya karena begitu mudah birokrat kampus memberikan gelar kehormatan kepada orang luar. Ada akademisi yang mencari perlindungan politik untuk mendongkrak karirnya.

    Seorang guru besar hukum di Universitas Indonesia belum lama ini mengutarakan pandangannya bahwa banyak akademisi kampus yang kini tunduk kepada birokrat pemerintahan. Sebagai ilmuwan dan akademisi, banyak warga kampus yang tidak berani menyuarakan kebenaran. Kemandirian dan integritas sebagai akademisi ditukar dengan jabatan, tidak lain karena akademisi ini merasa bahwa menjadi pejabat negara lebih bergengsi ketimbang menjadi akademisi kampus. Sebagian akademisi ini memerlukan jaringan dengan pengaruh yang besar untuk mampu mengantrol dirinya ke lingkungan institusi negara.

    Namun simbiosis tidak berjalan sendirian. Di sisi lain ada politisi, penguasa, ataupun pengusaha yang masih kurang percaya diri bila belum memperoleh gelar kehormatan dari kampus. Gelar kehormatan dianggap oleh mereka sebagai pengakuan akademis yang diharapkan dapat memperkuat legitimasi sebagai politisi, penguasa, maupun pengusaha. Ya, sebagai penguasa atau pejabat negara, mereka masih memerlukan legitimasi tambahan, dan mereka berharap itu berasal dari lingkungan akademis. Barangkali pula dengan gelar kehormatan itu, mereka menjadi semakin percaya diri untuk berbicara dengan kalangan akademisi.

    Politisi mungkin juga punya kepentingan untuk memperoleh dukungan secara akademis dari lingkungan kampus dan lembaga riset. Bagi sebagian politisi, penelitian kemudian dianggap penting untuk ditautkan dengan ideologi, yang bahkan berusaha menempatkan ideologi sebagai pemandu bagi kegiatan riset ilmiah. Dalam hal tertentu, mungkin saja suatu ketika penelitian diarahkan untuk membenarkan kebijakan-kebijakan politis. Bila ini terjadi, derajat dunia ilmiah direndahkan di bawah kepentingan politik.

    Simbiosis politisi dan akademisi ini jelas merugikan masa depan perguruan tinggi, sebab mencederai nilai-nilai akademis yang sebelumnya dijunjung tinggi oleh mayoritas penghuni kampus. Petualangan segelintir akademisi ini dapat menurunkan pula kebanggaan mayoritas akademisi terhadap kampus mereka dan nilai-nilai akademi maupun budaya ilmiah, sebab nilai dan budaya itu telah dilanggar demi kepentingan tertentu.

    Bagaimana mungkin, misalnya, seorang mantan narapidana korupsi diberi gelar doktor kehormatan? Bagaimana mungkin, seorang yang dinyatakan melakukan plagiasi untuk disertasinya tetap menjabat rektor perguruan tinggi? Apa yang dapat menjelaskan kedua contoh gejala itu? Mengapa lingkungan akademis menjadi begitu permisif sehingga tidak tampak tanda-tanda perlawanan terhadap tindakan yang merusak nilai-nilai ilmiah dan akademis?

    Lihatlah bagaimana sebagian birokrat kampus berusaha memberi pembenaran atas tindakan mereka memberi gelar kehormatan agar terlihat dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Sayangnya, mereka juga terlihat tidak begitu percaya diri dengan alasan dan pertimbangan yang mereka sodorkan, sebab niscaya mereka pun menyadari bahwa ada nilai-nilai akademis dan ilmiah tertentu yang telah mereka langgar.

    Sayangnya pula, tidak banyak akademisi yang berusaha mempertahankan tetap tegaknya nilai-nilai yang sebelumnya mereka pegang teguh. Sebagian lainnya memilih untuk diam ketimbang terlibat urusan yang berpotensi merusak karier mereka, sebagian lagi bersikap tidak peduli, sebagian lagi bersikap permisif dengan menganggap tindakan sejawat akademis mereka itu lumrah, sebagian lagi mungkin tidak berdaya dan karena itu tidak berbuat apa-apa. Quo vadis perguruan tinggi kita? >>



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.