Rakyat banyak kerap diingatkan dan diperingatkan agar jangan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi. Masa jabatan presiden maksimal dua periode adalah amanat konstitusi. Tak boleh lebih. Nah, kalau sekarang ada yang melontarkan wacana untuk mendorong Pak Jokowi maju satu periode lagi, apakah ini bertentangan dengan konstitusi yang sedang berlaku atau tidak?
Jawabannya mestinya sudah jelas: bertentangan, sebab konstitusi membatasi masa jabatan seorang presiden paling lama dua periode atau dua kali lima tahun. Namun, pihak-pihak yang ngebet banget agar Pak Jokowi bisa menambah satu periode lagi tidak kurang akal. Caranya: mendorong dilakukannya amendemen konstitusi agar pembatasan 2 periode itu diubah menjadi 3 periode. Jika tujuan amendemen ini gol, tak ada lagi rintangan bagi Pak Jokowi untuk maju satu periode lagi. Jika dalam pilpres 2024, blio terpilih kembali, maka secara konstitusional itu sah.
Tapi, ada tapinya, apakah kita akan membiarkan amendemen konstitusi dilakukan hanya untuk memuluskan jalan seseorang menjabat presiden hingga 3 periode? Bagaimana pula jika 3 periode hampir terlewati kemudian konstitusi diamendemen kembali agar bisa 4 periode? Lalu diubah lagi menjadi 5 periode. Bukankah dengan demikian konstitusi berubah menjadi warisan berharga yang dengan mudah dapat diotak-atik agar sesuai kepentingan sesaat pihak-pihak tertentu? Alangkah menyedihkan.
Tragis, sebab cara-cara seperti ini sama saja dengan memundurkan jalan menuju demokrasi sehat yang tengah dan terus diikhtiarkan. Di tengah banyak rintangan yang kini menghambat jalan menuju demokrasi yang sehat, eh ada saja yang mau menambah rintangan yang semakin mempersulit terwujudnya demokrasi yang sehat, yang betul-betul menghargai aspirasi rakyat banyak, bukan aspirasi kelompok yang mengatasnamakan rakyat banyak. Lagi pula, kita sedang mumet setengah mati menghadapi gempuran Corona. Ini saja belum beres, sudah ditambah dengan isu tiga periode. Mengapa ada yang mencuri momen di tengah kesibukan kita menghadapi pandemi?
Masak iya konstitusi diubah-ubah hanya untuk memuluskan jalan agar seseorang bisa secara sah menjabat tiga periode kepresidenan. Dan ini bukan hanya perkara mengubah-ubah konstitusi agar sesuai dengan keinginan segelintir orang, tapi langkah ini bagaikan mencabut ruh demokrasi dan memadamkan semangat reformasi. Pembatasan dua periode itu penting mengingat pengalaman historis di masa Orde Lama maupun Orde Baru, di mana Bung Karno menjadi presiden selama 20 tahun, sedangkan Pak Harto menjabat presiden selama 30 tahunan. Apakah kita diajak untuk kembali ke masa lampau?
Siapakah sebenarnya pihak-pihak yang berada di balik wacana presiden 3 periode? Salah satu kemungkinannya ialah mereka yang merasa nyaman dengan kepemimpinan Presiden Jokowi dan tidak ingin kepentingannya terganggu oleh pergantian kepemimpinan. Mereka happy banget dengan situasi sekarang dan tidak ingin terjadi pergantian kepemimpinan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi masa depan kepentingan mereka. Bagi rakyat, 3 periode itu menghambat sirkulasi kepemimpinan nasional.
Bagaimana dengan Pak Jokowi sendiri, apakah betul-betul tidak berminat dan tidak punya keinginan menjabat periode ketiga? Bila memang betul tidak mau menjabat periode ketiga, Pak Jokowi mesti berbicara kembali secara tegas mengenai isu ini agar tidak menimbulkan beragam tafsir. Sejauh ini, ada yang bilang blio tidak berminat, ada yang berkata blio tidak mengatakan tidak mau, ada pula yang berujar blio malu-malu. Mana yang dapat dijadikan referensi? Bila gosokan-gosokan tiga periode ini dibiarkan bergulir, ia akan berputar bak bola salju yang makin lama makin besar.
Layak untuk diingat, ada kecenderungan watak manusia untuk susah bangkit berdiri apabila sudah terlalu lama duduk enak. Jika disetujui tiga periode, lima tahun kemudian bukankah tidak mustahil ingin periode yang keempat? Lalu kelima. Tahu-tahu rekor Pak Harto, enam periode, pun pecah. Taruhlah, blio tidak begitu, tidak punya keinginan seperti itu, serta tidak berminat, maupun tidak tergoda untuk menambah satu periode lagi. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang selama ini sudah nikmat dengan situasi sekarang dan tidak mau diusik dengan perubahan? Akankah mereka berhenti mendorong-dorong Pak Jokowi agar nambah satu periode lagi? Relakah mereka melepas Pak Jokowi dari Istana tiga tahun lagi? >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
