SKENARIO baru muncul di tengah masih adanya kekhawatiran lonjakan kasus akibat Covid-19 akhir-akhir ini. Ini bersamaan juga dengan upaya percepatan vaksinasi yang terus digalakkan dan masa pembelajaran aktif di sekolah. Seiringkah dengan ikhtiar dan harapan menuju herd immunity?
Program POTCA Puskesmas Mekarwangi Kota Bogor (foto ilustrasi)
Soal vaksinasi Covid-19, pemerintah sudah memastikan ketersediaan vaksin hingga cakupan sasarannya. Setelah prioritas lansia, vaksin kini juga bisa diberikan kepada warga mulai usia 12 tahun. Dengan kelompok sasaran ini, maka usia pelajar juga masuk dalam cakupan sasaran vaksinasi.
Pemerintah kini memang tengah menggalakkkan percepatan vaksinasi Covid-19 sebagai upaya membangun herd immunity warganya. Meski, berdasarkan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), herd immunity mensyaratkan setidaknya 70 persen warga telah tervaksin dari jumlah total populasi yang ada.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur misalnya, mentargetkan percepatan vaksinasi di daerah-daerah dengan tambahan cakupan sasaran usia pelajar. Jika sebelumnya kebutuhan vaksin bagi penduduk berusia 18 tahun ke atas sekitar 22,9 juta dosis vaksin, maka dengan penambahan anak-anak usia 12-17 tahun, kebutuhan vaksin di Jatim bertambah menjadi 28 juta dosis vaksin.
Di Kabupaten Malang misalnya, Dinas Kesehatan menyebutkan sasaran vaksinasi usia 12 tahun ke atas totalnya 1,8 jiwa, dari sasaran awal yang ditentukan sebelumnya sejumlah 1,35 juta jiwa. Pada vaksinasi yang diselenggarakan sepekan terakhir, cukup banyak jumlah warga usia pelajar yang datang untuk mendapatkan vaksin Sinovac dosis pertama.
Inisiatif lebih menggembirakan tengah diupayakan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menginisiasi menjadikan sekolah dan pondok pesantren sebagai sentra vaksinasi pada Agustus 2021 mendatang. Dengan terobosan ini, sangat mungkin vaksinasi Covid-19 akan lebih mudah menyasar kelompok usia 12-19 tahun yang notabene usia pelajar.
Dengan begitu, secara langsung ini juga akan mendorong bagi terbentuknya klaster pendidikan (sekolah/madrasah) yang lebih aman dan terjamin dari resiko penyebaran Covid-19.
Terlebih, pada saat yang sama pembelajaran harus sudah dilaksanakan mengingat sudah masuk tahun ajaran baru, dan lebih dari setahun anak-anak tidak bisa mendapatkan pendidikan dengan maksimal karena pandemi. Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dipersilahkan pemerintah, dengan berbagai penyesuaian dan syarat protokol kesehatan yang harus diterapkan.
Opsi PTM terbatas ini memang tidak wajib, menyesuaikan kondisi dan status wilayah berdasarkan kasus covid-19 yang terjadi. Penerapan standar prokes ketat yang diberlakukan pada sekolah yang melakukan tatap muka terbatas, setelah sebelumnya juga dipastikan kesiapan sesuai daftar periksa pemenuhan prokes dan sesuai persetujuan orang tua siswa.
Meski tetap beresiko terjadi kasus covid-19 pada kluster satuan pendidikan, di sini tetap ada harapan baru bagi terwujudnya herd immunity lebih cepat. Herd immunity bukan serta merta soal ketersediaan vaksin dan target vaksinasi, namun juga bisa terbangun dari pemahaman memadai semua warga masyarakat.
Diakui ataupun tidak, lonjakan kasus dan positivity rate Covid-19 juga berawal dari kurangnya pemahaman dan kesadaran yang cukup ini. Sudah cukup banyak kasus terjadi akibat kepanikan, ketidaktahuan yang termakan hoaks covid-19, selain pola hidup sehat yang kurang pada masyarakat kita sendiri.
Seperti dilansir cnnindonesia.com, per per Minggu (25/7/2021), Kementerian Kesehatan melaporkan jumlah warga yang divaksinasi dosis satu mencapai 44,4 juta atau 21,35 persen dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 271,4 juta jiwa. Sedangkan, untuk dosis dua jumlahnya mencapai 17,9 juta atau 8,60 persen.
Disebutkan, jumlah vaksinasi terbanyak masih didominasi oleh petugas pelayanan publik dan tenaga kesehatan. Sebaliknya, jumlah vaksinasi terendah terjadi pada remaja, yang angkanya baru mencapai 699 ribu target 26 juta remaja.
Dari persentase cakupan vaksinasi yang baru sekitar 21,3 persen tersebut, sangat beralasan memang jika harus dilakukan vaksinasi. Ini sudah dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, seperti TNI-Polri, BUMN, sektor swasta, hingga organisasi kemasyarakatan (ormas).
Sementara, penambahan sasaran cakupan vaksin bagi usia 12 hingga 18 tahun, juga cukup beralasan dalam konteks kelompok usia ini juga cukup tinggi mobilitasnya, terlebih jika nanti banyak yang menjalankan sekolah tatap muka secara terbatas.
Melihat esensi pendidikan sendiri, maka pengalaman belajar bermakna seluas-luasnya merupakan hal yang tak bisa dinafikan. Pendekatan belajar dengan mengalami (learning by doing) juga akan lebih efektif dengan prakondisi pengalaman belajar bermakna secara langsung ini.
Sebuah lingkungan belajar nyata, dengan berbagai praktik baik dan interaksi sosial sesama sebaya dan guru, akan melahirkan sumber (input) hingga hasil (output) pendidikan yang utuh dan semestinya. Ada keteladanan, ketekunan, disiplin, semangat daya juang, hingga afeksi dan empati yang bisa dibangun dari kelas atau lingkungan sekolah.
Sampai di sini, ada irisan dan persinggungan yang bisa berkorelasi, antara perluasan cakupan vaksin kelompok usia anak dan remaja dengan pembelajaran tatap muka. Sudah banyak pembiasaan protokol kesehatan yang aman Covid-19 yang tertanam pada anak sekolah. Pelajar SD sekalipun, akan patuh memakai masker, meski sekadar mengumpulkan tugas daring yang tetap harus diserahkan kepada guru di sekolah.
Bagaimana dengan upaya penyadaran lebih luas soal ancaman Covid-19 hingga tercapainya herd immunity melalui klaster pendidikan ini? Bukan sesuatu mustahil tentunya, jika satuan pendidikan bisa menjadi bagian dari program ideal ini. Terlebih, populasi warga juga lebih dekat keberdaan sekolah/madrasah, karena ada hampir di setiap wilayah permukiman warga.
Kelas parenting dalam paguyuban wali siswa adalah salah satu bentuknya, yang bisa dihidupkan lagi di tengah masa transisi menuju herd immunity ini. Keberadaan paguyuban wali siswa atau komite sekolah, hampir mengalami mati suri selama pandemi. Nah, kontribusi mereka pun bisa lebih diberdayakan di kelas parenting ini, dengan fokus penguatan penyadaran menghadapi efek jangka panjang pandemi Covid-19.
Mengapa parenting class soal Covi-19 ini penting? Kita bisa melihat fakta dan fenomena yang muncul terlebih dahulu, dimana pengendalian Covid-19 pada aspek penyadaran publik selama ini tidak selalu berjalan mulus. Sosialisasi yang dilakukan berbagai pihak juga masih kurang, atau bahkan tak cukup mengena, jika dibandingkan banjir informasi yang datangnya dari mana saja, dan setiap saat mencokok masyarakat kita.
Bahayanya, jika informasi ini tidak dipilah dan tak bisa dipastikan kebenarannya, namun ditelan mentah-mentah begitu saja. Jika tidak diluruskan dengan informasi penyeimbang, maka kepanikan, apriori dan menyalahkan, bahkan resistensi pada kebijakan pemerintah yang akan mudah muncul. Keraguan dan penolakan divaksin dan screening yang dilakukan faskes menjadi contoh yang sudah kerap terjadi. Ekses pun bisa meluas, memunculkan gejala instabilitas dan anomali sosial.
Harapan soal penyadaran masyarakat dalam lingkup pendidikan ini sebenarnya sudah pernah dibayangkan penulis hampir setahun lalu, jauh sebelum kebijakan PPKM diberlakukan.
Penulis menyebut forum parenting ini sebagai klaster normalisasi (pasca)Covid-19. Pola pikir orang tua siswa bisa diperkuat, bahwa soal kesehatan bukan urusan individu, melainkan kepentingan bersama. Di kelas parenting ini, semua pihak berwenang dari lintas sektor juga bisa masuk, menjadi bagian dari program membangun kesadaran dan ketahanan komunal melalui klaster pendidikan ini.
Nah, dalam konteks maraknya situasi dan gejala sosial di atas, kelas parenting untuk memerkuat kesadaran komunal terhadap Covid-19 menjadi logis dan relevan. Bahkan, jika ini bisa diterapkan ada dua keuntungan sekaligus: melibatkan masyarakat bagi kelangsungan pendidikan anak-anak, sekaligus menjadi media penyadaran yang lebih utuh terkait pandemi Covid-19.
Terlebih, di lingkungan masyarakat pedesaan dengan latar belakang pendidikan kurang memadai, atau punya kultur paternalistik dan cenderung menelan informasi dari mulut ke mulut. Kelas parenting di masa pandemi bisa menjadi sumber literasi yang cukup tepat, sekaligus untuk menetralisir berbagai pemahaman dan apriori keliru terkait Covid-19.
Klaster keluarga menjadi lingkung utama bagi herd immunity. Setidaknya, melalui lingkup terbatas kelas parenting ini, pemahaman normalisasi dan penyadaran imunitas bisa semakin diperkuat. Lebih tepatnya, sentra vaksinasi dan parenting di sekolah/madrasah dipadukan, melengkapi pendekatan dengan PPKM ketat ataupun sanksi pelanggar prokes yang sudah diterapkan selama ini. (*)
*) Penulis adalah esais, aktif di literasi media. Founder inspirasicendekia.com
Ikuti tulisan menarik Choirul Amin lainnya di sini.
