Betul sih, kita sudah merdeka dari penjajahan sejak 1945, setidaknya secara tertulis dan historis begitulah yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hattas atas nama bangsa Indonesia. Sejak 76 tahun lalu kita punya negara yang kita sendirilah yang menentukan nasibnya—jadi negara yang adil dan sejahtera seperti dicita-citakan para pejuang kemerdekaan atau menjadi negara yang kalian masing-masing cita-citakan.
Misalnya saja, ada yang mencita-citakan negeri ini jadi bak negeri dongeng. Mau makan apa saja, setiap warga bisa memperoleh makanan dan minuman tanpa bersusah payah. Tinggal berucap sim salabim, hidangan pun ada di depan mata. Tapi mana mungkin itu jadi kenyataan tanpa kerja keras, cerdas, dan benar.
Syarat material untuk meraih kualitas negeri dongeng itu sesungguhnya kita punya. Laut luas dan kaya isi membentang dari Sabang sampai Merauke. Tanah subur untuk ribuan jenis tanaman. Tanahnya juga kaya material, dari yang sangat padat hingga yang cair. Tapi—inilah kosakata yang sering membuat wajah kita suram setelah sempat terlihat riang, mengapa negeri dongeng itu jadi berarti hanya ada dalam angan-angan, fiksi?
Bila Bung Hatta dan Pak Hoegeng masih ada, boleh jadi mereka berdua akan berkata: “Karena kita belum merdeka dari korupsi.” Kita memang secara historis sudah merdeka dari kolonialisme lama—penjajahan dalam arti orang asing datang ke negeri ini dan bertindak sewenang-wenang sebagai penguasa. Kita punya pemerintahan sendiri—bukan boneka kolonial lama, kita punya parlemen sendiri—bukan parlemen ciptaan penjajah, kita punya polisi dan tentara sendiri—bukan agen interniran kolinial. Tapi kita belum merdeka dari korupsi.
Apakah korupsi jadi rintangan luar biasa bagi kita untuk mewujudkan negeri bak dalam dongeng—negeri yang adil, sejahtera, aman, jujur? Tidak diragukan lagi kebenarannya, sebab korupsi melemahkan kita sebagai bangsa dengan menjadikan integritas sebagai titik sasaran yang harus dilumpuhkan. Jika mungkin integritas dilumpuhkan pertama kali dengan menggoda manusianya, setelah itu sistemnya; atau, bisa juga aturan dibuat sedemikian rupa sehingga manusianya masuk ke dalam perangkap yang secara tidak sadar akan melumpuhkan integritasnya.
Siapapun yang tahu bagaimana menambang keuntungan yang melimpah ruah dari negeri yang kaya akan menjadikan integritas sebagai sasaran tembak. Bila integritas berhasil dibidik, yang lainnya akan dengan mudah menyusul dilemahkan. Bagaikan deretan kartu domino, integritas adalah kartu terdepan yang jika berhasil dirobohkan, maka roboh pula deretan domino itu hingga kartu terakhir. Tidak tersisa satupun.
Korupsi itu jauh lebih berbahaya ketimbang mural karena menggerogoti korupsi bangsa pada titik terpenting yang membuat manusia berharga dibanding lainnya, yaitu ke-manusia-an. Korupsi itu mampu mengubah watak manusia hingga sanggup merebut hak milik orang lain, bahkan sekalipun hak itu sekedar untuk membuat pemiliknya mampu melanjutkan hidup. Bantuan sosial, contohnya, adalah bantuan negara—dengan pemerintah sebagai penyelenggaranya—kepada rakyat yang tengah didera kesulitan karena pandemi. Tapi, karena hasrat korupsi yang tak terbendung, hak rakyat kecil itupun direbut untuk dirinya sendiri. Kemanusiaan pelakunya tertutup oleh hasrat akan harta dan kemewahan.
Kita sebenarnya telah tahu betapa buruk dampak yang diakibatkan korupsi terhadap manusia sebagai individu, terhadap masyarakat, terhadap wong cilik yang namanya kerap disebut-sebut saat kampanye politik, terhadap bangsa, terhadap sendi-sendi kehidupan negara, ekonomi, politik, sebutlah apa saja. Entah kenapa kita kurang kemauan untuk bangkit dari kungkungan korupsi, bahkan banyak yang merasa nyaman hidup dari korupsi.
Tantangan terberat kita saat ini ialah berani merdeka dari korupsi. Banyak segi kehidupan akan berlangsung jauh lebih baik bila kita merdeka dari korupsi. Menyambut 76 tahun kemerdekaan dari kolonialisme, beranikah kita berjuang agar merdeka dari korupsi? >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
