Meskipun perhelatan pemilihan presiden masih sekitar tiga tahun lagi, tapi atmosfir persaingan antara mereka yang disebut-sebut memiliki kelayakan untuk berebut kursi nomor satu di negeri ini sudah semakin tampak jelas mencuat ke permukaan. Terlebih lagi dengan dipublikasikannya hasil survei yang gencar dilakukan berbagai lembaga terkait.
Sebagaimana hasil survei teranyar Litbang Kompas, menunjukkan antara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Ketua Umum partai Gerindra, Prabowo Subianto, elektabilitasnya sama-sama berada di peringkat pertama dengan perolehan 13,9 persen. Akan tetapi meskipun demikian, berdasarkan catatan Litbang Kompas, Gubernur Jawa Tengah tersebut menjadi salah satu tokoh yang konsisten mengalami kenaikan elektabilitas dalam tiga survei terakhir yang mereka lakukan.
Pada Oktober 2019, Ganjar memperoleh 1,8 persen dukungan. Setelah itu, jumlah dukungan meningkat pada April 2021 menjadi 7,3 persen, lalu naik lagi jadi 13,9 persen pada survei ini.
Sedangkan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, elektabilitasnya justru mengalami fluktuasi, alias naik-turun. Mantan menantu penguasa orde baru ini mengalami penurunan elektabilitas dari 16,4 persen pada April 2021 menjadi 13,9 persen pada Oktober 2021.
Hanya saja terlepas dari capaian elektabilitas keduanya yang saat ini dalam posisi sejajar, dan berada pada peringkat pertama dari sekian tokoh yang digadang-gadang untuk maju pada Pemilihan Umum Presiden 2024, sepertinya di antara kedua sosok tersebut memiliki nasib yang berbeda.
Sebagai seorang ketua umum partai yang di dalam Pemilu 2019 lalu perolehan suaranya berada di posisi kedua, pencalonan Prabowo tampaknya tidak akan menemui hambatan yang berarti. Kecuali mencari dukungan suara parpol lain untuk melengkapi syarat Presidential Threshold.
Lain halnya dengan Ganjar. Meskipun relawan Sahabat Ganjar telah mendeklarasikannya sebagai Capres 2024, tapi dukungan dari PDIP - perahu yang selama ini digunakan Ganjar untuk berkiprah dalam percaturan politik di negeri ini, sepertinya akan sulit untuk digunakannya lagi dalam kontestasi Pilpres mendatang.
Betapa tidak, jauh hari DPP PDIP di bawah komando Megawati telah memberikan sinyal yang tidak sedap didengar di telinga Ganjar maupun pendukungnya. Bahkan terkait hasil survei yang yang jelas menempatkan Ganjar memiliki elektabilitas yang signifikan, PDIP sepertinya tidak terpengaruh sama sekali.
Sehingga tampaknya Gubernur Jawa Tengah ini akan mendapatkan ganjalan dukungan, atau restu dari parpol tempatnya bernaung selama ini. Kecuali jika Ganjar mendapatkan pinangan dari parpol lain misalnya, mungkin akan lain lagi ceritanya.
Ihwal ketidakpedulian PDIP terhadap elektabilitas Ganjar yang berada di posisi paling atas, lantaran Megawati cenderung untuk memberi kesempatan kepada putrinya sendiri, Puan Maharani, untuk ikut bersaing menjadi orang nomor satu di negeri ini dalam perhelatan pilpres 2024. Hal itu begitu tampak jelas dari sikap para petinggi partai berlogo kepala banteng dengan moncong putih itu yang berbeda terhadap Ganjar dan Puan.
Ketika baliho bergambar Puan Maharani bertebaran di setiap daerah, dan deklarasi dikumandangkan relawannya, para petinggi PDIP, termasuk Megawati sendiri tidak memberikan reaksi yang kontroversi. Justru sebaliknya, kesan kental memberi dukungan sepenuhnya kepada ketua DPR RI ini begitu jelas aromanya.
Sungguh aneh memang dengan PDIP ini. Konon mengaku sebagai partai "wong cilik", akan tetapi segala keputusan - termasuk menentukan siapa yang layak dicalonkan sebagai presiden pun, menunggu sabda Megawati. Demokrasi apa lagi yang menjadi acuan partai yang satu ini?
Hanya saja, terlepas dari tidak mendapat restu "kanjeng Ratu", apabila tren elektabilitas Ganjar semakin meningkat, apa lagi di waktu mendatang mampu melejit jauh meninggalkan para pesaingnya - termasuk Prabowo yang menempel sejajar saat ini, sepertinya akan banyak bermunculan pinangan dari partai-partai lain pada saatnya nanti.
Bahkan tidak menutup kemungkinan, Megawati sendiri akan berubah sikap. Berbalik mendukung Gubernur Jawa Tengah ini, sebagaimana dalam Pilpres 2014. Dengan sukarela melepaskan hasratnya sendiri, dan malah mengusung Gubernur DKI Jakarta (saat itu), Joko Widodo, untuk maju sebagai jagoannya.
Sehingga tidak menutup kemungkinan pula, sejarah pun akan kembali terulang. PDIP dan Gerindra akan bersaing keras sebagaimana dalam Pilpres 2014 dan 2019. Artinya jika PDIP masih berambisi mempertahankan hegemoninya sebagai partai penguasa, mengapa harus ngotot mengusung Puan Maharani yang elektabilitasnya masih berkutat di posisi yang jauh dari harapan? ***
Ikuti tulisan menarik Adjat R. Sudradjat lainnya di sini.
