BUMN (Badan Usaha Milik Negara), sebagian besar atau seluruhnya, seyogyanya dikontrol pemerintah. Hal ini dikarenakan BUMN dibuat untuk memenuhi kepentingan umum dan berkaitan dengan kepentingan hajat hidup orang banyak.
Tetapi di BUMN jugalah merupakan lahan basah bagi oknum-oknum yang ingin menjalankan kepentingan pribadi terutama dalam hal bisnis untuk menguasai negara. Itu jugalah yang ternyata terjadi di lapangan.
Seperti kasus pemindahan kantor BUMN Pertamina untuk sementara ke gedung Sopo Del Tower. Beralasan bahwa gedung lamanya yang berada di daerah Gambir, Jakarta Pusat sudah perlu direnovasi, namun tiba-tiba saja perusahaan milik sosok ini yang memenangkan proses tender yang tak perna dibuka ke publik.
Kepindahannya pun sempat menjadi pertanyaan saat rapat di Gedung DPR. Tak hanya DPR, rakyat pun juga mengendus adanya penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa untuk kepentingan pribadi.
Meski Pertamina berdalih bahwa sudah sempat memilih kantor Mandiri yang sesama BUMN untuk dijadikan tempat sementara namun kapasitasnya tidak memadai, tetap saja timbul pertanyaan-pertanyaan. Memangnya di Ibukota ini tidak ada kantor sesama BUMN lainnya yang bisa ditempati oleh karyawan Pertamina untuk sementara?
Perusahaan yang sangat strategis bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak sudah seharusnya bebas dari intervensi berbagai pihak. Hal ini diungkap oleh Arie Gumar selaku Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Senada dengan Arie Gumar, Ekonom Senior Rizal Ramli juga menyayangkan bahwa BUMN Indonesia harus menyewa gedung perkantoran milik pejabat negara. Sangat terasa vulgar bahwa ada praktik KKN dalam pengambilan kebijakan ini.
“Saya sedih ada teman yang selalu bilang, "Saya sudah sangat kaya, tidak punya kepentingan kecuali mengabdi". Ternyata vulgar dan guritanya kemana-mana. Semoga sadar,” tulis mantan Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman ini di akun @RamliRizal.
Dugaan Praktik Oligarki
Seorang pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun mengatakan bahwa perihal cabang usaha milik sosok tersebut yang telah kemana-mana dan melingkupi berbagai bidang, termasuk perihal pemindahan kantor Pertamina ke gedung miliknya, merupakan cara sosok tersebut mempertegas jati dirinya sebagai penguasa yang oligarki.
Terlebih setelah Pertamina ‘ngantor’ di Sopo Del Tower, BUMN tersebut seolah-seolah tanduk kepada sosok tersebut. Terlihat dari sikap Pertamina yang tidak keberatan saat dibeberkan secara sepihak ke publik bahwa ada petinggi pemerintah yang dipecat Presiden Jokowi.
Tindakan oligarki ini tentunya sangat berbahaya bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Oligarki, penguasaan aset negara demi kepentingan pribadi daripada kepentingan umum sangat merugikan rakyat. Bahkan, seorang jurnalis senior Najwa Shihab memiliki pandangan tersendiri akan arti sebuah oligarki. “Segelintir oligarki yang menguasai aset negara, sudah waktunya dihukum keras dengan mosi tidak percaya,” tutur Najwa.
Terlebih kini sosok tersebut sedang hangat-hangatnya diperbincangkan terkait pemberitaan investigatif dari media cetak yang melaporkan adanya keterlibatan anak usaha milik sosok tersohor tersebut di pusaran bisnis tes usap RT-PCR. Anak usahanya diduga kuat terafiliasi dengan perusahaan laboratorium pengujian tes RT-PCR yang disebutkan bisa mendulang triliunan rupiah keuntungan.
Kembali, publik mencurigai bahwa ada tindakan korupsi di kasus ini. Sama seperti saat dulu KPK sempat menyatakan akan menyelidiki terkait pemindahan kantor BUMN ke gedung milik sosok ini. Diketahui sudah banyak pihak yang melaporkan sosok ini lembaga KPK bahkan dari elemen mahasiswa sudah menuntut sosok ini untuk ditindak tegas.
Semoga saja, kali ini kasus dugaan korupsi lewat bisnis pribadinya yang berkuasa di penyelenggaraan tes usap RT-PCR tidak akan anyep begitu saja di tangah KPK. Bagaimanapun, seperti kata Najwa Shihab, pelaku oligarki sudah seharusnya dihukum dengan mosi tidak percaya. Apakah kamu setuju?
Ikuti tulisan menarik Sutri Sania lainnya di sini.
