Pemilihan presiden berlangsung tiga tahun lagi, tapi pembicaraan mengenai nama-nama potensial sudah muncul. Bahkan ada politisi yang resmi dicalonkan, sebagian lainnya menunjukkan hasrat untuk maju, tapi masih menjajagi kemungkinannya. Setiap kali hasil survei dipublikasi, wacana pilpres menghangat walaupun nama-nama di peringkat atas ya itu-itu lagi. Belum ada kejutan.
Pemilihan presiden memang menarik perhatian, tapi tidak berarti kita lantas melupakan pemilihan anggota legislatif. Selama dua tahun dari periode 2019-2014 ini, kita menyaksikan DPR yang tidak merefleksikan peran sebagai wakil rakyat. Mayoritas parlemen adalah pendukung pemerintah, sehingga DPR tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya mewakili rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan secara kritis.
Para politisi di DPR lebih sering bertindak sebagai ‘petugas partai’, dan kita tahu bahwa sebagian partai politik kita identik dengan elite yang itu-itu juga. Para anggota DPR secara sadar ataupun tidak telah menurunkan derajatnya sebagai wakil rakyat—orang yang dipilih rakyat dan diberi mandat politik oleh rakyat. Mereka lebih suka menuruti kehendak elite ketimbang memperjuangan aspirasi rakyat banyak.
Karena itulah, segala hal yang berlangsung di parlemen itu tidak ubahnya forum pengesahan semata. Apa yang diinginkan elite harus diwujudkan, sedangkan apa yang diinginkan rakyat ditampik. Respon DPR terhadap berbagai aksi menentang berbagai revisi perundangan yang lalu menunjukkan hal itu. Para anggota DPR justru habis-habisan membela usulan pemerintah ketimbang habis-habisan memperjuangkan kepentingan rakyat. Apakah dikarenakan usulan itu menguntungkan kepentingan mereka sendiri, sebab sebagian besar mereka memiliki bisnis?
Dapatkah hal itu kita anggap sebagai wujud kegagalan demokrasi kita, karena para anggota DPR yang dipilih rakyat mengingkari mandat yang diberikan oleh rakyat, karena anggota DPR seperti lupa untuk siapa seharusnya mereka bekerja? Mereka lebih mementingkan kemauan elite kekuasaan ketimbang rakyat, meskipun mereka dipilih oleh rakyat. Apakah mereka terperangkap oleh ketakutan akan kehilangan kursi di DPR bila menentang kehendak elite?
Para anggota DPR harus bertanggungjawab atas kemunduran peran DPR dalam ikut menentukan arah negara. Mereka menjadikan parlemen tidak berdaya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat banyak. Mereka tidak terusik oleh dominannya pemerintah dalam menentukan kebijakan, sedangkan DPR sekedar menjadi pemberi pengesahan. Para anggota DPR dengan riang menyetujui apapun yang disodorkan pemerintah, alih-alih bersikap kritis demi memperjuangkan terjaminnya aspirasi rakyat di dalamnya.
Institusi DPR semestinya mampu berdiri sejajar dengan institusi kepresidenan. Walaupun para anggota DPR dikirim oleh partai politik, tapi tidak berarti bahwa pengabdian mereka sepenuhnya kepada partai. Mereka seharusnya bangga menjadi ‘wakil rakyat’ ketimbang ‘petugas partai’, sebab rakyatlah pemegang kedaulatan. Tapi mereka mungkin mengerti benar bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan itu lebih bersifat normatif ketimbang realitas.
Kelemahan kepemimpinan di DPR memberi pula kontribusi terhadap kemunduran institusi ini dalam memperjuangkan aspirasi rakyat banyak. Penahanan Azis Syamsudin saat menjabat Wakil Ketua DPR memperburuk citra lembaga ini. Apa yang dapat kita harapkan dari DPR baru lima tahun mendatang? Masihkah kita perlu menggantungkan harapan kepada para anggota DPR mendatang? >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
