Larangan ekspor batubara diberlakukan per 1 Januari 2022 dan baru akan berakhir pada 31 Januari 2022. Tapi, baru berjalan 12 hari, larangan sudah dicabut dan kran ekspor dibuka secara bertahap. Memang ada desakan dari negara lain, seperti Jepang dan Korea Selatan, agar kiriman batubara dari Indonesia dilanjutkan kembali, tapi permintaan kalangan pengusaha batubara kepada pemerintah ikut mengubah larangan itu.

Ketika PLN berteriak bahwa kekurangan pasokan batubara berpotensi memadamkan listrik bagi 10 juta pelanggan, pemerintah terkejut. Karena itu, buru-buru diterbitkan larangan ekspor agar pasokan ke PLN bisa mengalir kembali. Namun, walaupun kontrak pasokan batubara ke PLN belum terpenuhi 100%, tapi pengusaha sudah boleh mengekspor batubara kembali. Padahal, akhir Januari masih jauh.  

Faktor swasta yang mencari keuntungan besar menjadi tekanan terhadap pemerintah. Harga batubara di pasar internasional memang lagi tinggi, sehingga pengusaha menjadikannya peluang menambang cuan. Pasokan ke PLN seret karena batubara dibeli BUMN ini dengan harga lebih murah. Karena itu jika pasokan ingin tetap lancar, kata sebagian pengusaha seperti dikutip media, PLN harus membeli batubara dengan harga internasional.

Betapa tragis keadaan ini. Listrik adalah kebutuhan primer masyarakat, rumah tangga, warung, sekolah, kampus, kantor, pos polisi, industri kecil, hingga industri besar. Orang zaman sekarang sulit hidup tanpa listrik: hp, laptop, oven, kulkas, dsb. Karena keterbatasan teknologi bersih, PLN masih bertumpu pula pada pembangkit listrik berbahan bakar batubara—yang bukan hanya mencemari udara tempat kita mengambil oksigen, tapi juga merusak lingkungan: hutan dibabat, tanah digali dalam-dalam meninggalkan lubang-lubang menganga.

Negeri ini kaya dengan berbagai kandungan mineral, tapi sebagian besar rakyat seringkali tidak ikut menikmatinya. Hanya mereka yang memiliki kapital besar yang mampu menikmati karunia yang semestinya, seperti dikatakan dalam konstitusi, digunakan untuk kesejahteraan rakyat banyak. Situasi ini tidak ubahnya ayam mati di lumbung padi. Betapapun banyak tambang batubara di negeri ini, aliran listrik dari PLN tetap sering mati karena hasil tambang itu seret untuk sampai ke pembangkit listrik PLN.

Mengapa para pengusaha tambang maupun pedagang batubara hanya berpikir cuan untuk diri sendiri dan membiarkan jutaan rakyat mengalami kekurangan pasokan listrik? Mengapa pemerintah dengan cepat menyerah kepada tuntutan agar kran ekspor batubara kembali dibuka? Terlihat pemerintah begitu memanjakan para pengekspor batubara, sehingga larangan ekspor hanya efektif 10 hari.

Tindakan yang membatasi pasokan bahan bakar pembangkit listrik karena mencari keuntungan yang lebih besar jelas mempersulit kehidupan jutaan orang. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan mineral juga telah menimbulkan dampak pada kita. Pemerintah tak bisa berpura-pura tidak tahu mengenai hal ini karena para warga peduli lingkungan sudah demikian nyaring menyuarakan keprihatinan. Pemerintah juga tak bisa hanya menyalahkan PLN karena regulasi batubara ada di tangan pemerintah.

Jangan biarkan listrik padam hanya karena batubara terus diekspor. Jangan biarkan ayam negeri mati di lumbung padi. >>