Pesta demokrasi di Indonesia khususnya setiap pemilihan presiden selalu mengundang fenomena-fenomena menarik untuk diulas pada setiap tahunnya. Salah satunya  penulis ingin membahasa peta politik di Indonesia beberapa tahun terakhir yang diwarnai dinamika menguatnya gerakan-gerakan populisme kanan. 

Salah gejala itu, misalnya, saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2018 yang nampak sekali diikuti melesatnya mobilisasi politik yang kini biasa disebut sebagai populisme kanan. Model politik serupa di Indonesia diusung oleh Prabowo Subianto di Pemilu 2019. Terlepas dari keberhasilan upayanya, pola tersebut masih akan berpengaruh dalam kehidupan demokrasi kita.

Dalam Populism in Southeast Asia, Paul D. Kenny (2019) tercatat ada dua kelompok besar dalam perdebatan seputar populisme. Kelompok pertama berpandangan populisme sebagai ideologi yang biasanya ditandai penolakan terhadap kemapanan institusi tradisional yang telah ada. Kelompok kedua berpandangan populisme sebagai strategi mobilisasi politik. Salah satu karakteristik penting populisme sebagai strategi mobilisasi politik adalah upayanya untuk memangkas jarak antara figur politik dengan pemilih di akar rumput. Pembacaan ini berangkat dari pandangan bahwa populisme terlalu elusif untuk disebut sebagai ideologi. Sebaliknya, jika dibaca sebagai strategi mobilisasi, maka populisme yang digunakan oleh politisi kanan seperti Bolsonaro hingga Chavez yang kiri jadi lebih dapat dipahami.

Indonesia adalah negara demokrasi, sebagai negara demokrasi banyak memiliki tantangan-tantangan seperti sejaknya dibukanya keran demokrasi pasca Orde Baru. Namun tulisan ini fokus pada populisme yang bisa mengancam pembangunan demokrasi di Indonesia. Pasca Orde Baru tumbang muncul gerakan Islam ekstrimis yang selalu menggaungkan pengubahan sistem negara, bentuk negara yang ingin disesuaikan dengan model-model negara Islam sistem kekhalifahan.

Dalam konteks Indonesia tema pengaruh asing ini juga menjadi isu yang diangkat untuk mendapatkan simpati rakyat dalam politik, ekonomi, dan budaya. Hal itu telah lama melekat dalam sejarah. Demikian juga tema kecurigaan terhadap etnis Tionghoa yang mendominasi ekonomi, hampir selalu muncul dalam tiap periode pemerintahan.

Dalam konteks hari ini imajinasi-imajinasi tersebut berkelindan dengan aspirasi banyak orang untuk mewujudkan kesalehan di ruang publik. Sebab seperti yang dikemukakan Vedi Hadiz dalam Islamic Populism in Indonesia and the Middle East (2016) salah satu karakteristik penting populisme di Indonesia adalah diadopsinya konsep “umat” sebagai istilah yang dapat dipertukarkan dengan “rakyat”. Figur populisme kanan di Indonesia dengan demikian akan naik jika mampu merepresentasikan diri sebagai jawaban dari imajinasi umat akan termarjinalkannya mereka baik di ranah ekonomi maupun kebudayaan.

Bagaimana memahami fragmentasi populisme Islam dan kontestasi politik yang sarat dengan politisasi identitas bagi masa depan demokrasi Indonesia? Warisan politik Orde Baru yang menutup kemungkinan lahirnya agenda politik progresif tidak hanya melahirkan krisis demokrasi representatif dan memberi jalan bagi reorganisasi oligarki, tetapi juga membuat alternatif pengorganisasian menjadi sangat terfragmentasi, termasuk yang menyangkut aliansi populisme Islam.

Fragmentasi aliansi populisme Islam di Indonesia dapat diamati dari beragamnya elemen gerakan Islam yang bisa mendaku merepresentasikan umat: antara yang menempuh jalur kekerasan dan terorisme yang menolak negara demokrasi, kelompok kekerasan sipil, kelompok pengajian yang cenderung apolitis, hingga partai-partai Islam. Fragmentasi itu juga dapat diidentifikasi dari tidak sambungnya Islamisasi pada aras masyarakat yang meningkat dengan capaian buruk partai Islam dalam kompetisi elektoral.

Menurut Vedi Hadiz, fragmentasi aliansi populisme Islam di Indonesia terjadi karena tidak terbangunnya basis pengorganisasian yang kuat produk depolitisasi Soeharto serta tidak adanya kelas borjuis muslim yang kuat. Karena konsolidasi ekonomi Orde Baru melahirkan dominasi etnis Cina dan kroni-kroni Soeharto dalam ekonomi. Ketika neoliberalisasi melahirkan aliansi multi kelas yang relatif solid di Turki dan Mesir, meski dengan tingkat berbeda, ketiadaan kelas borjuis muslim kuat di Indonesia membuat aliansi multi kelas dengan bendera “umat” juga tidak bisa cukup kuat.

Jadi kesimpulan dari tulisan ini dari model dan implikasinya gerakan populisme, kita dapat membedakan atara gerakan populis dengan gerakan yang didasari oleh kesadaran masyarakat atau dapat disebut sebagai sebuah gerakan yang terlahir dari kesadaran politik. Seperti yang terjadi di Indonesia, pada akhir demonstrasi secara mendadak muncul upaya pembajakan gerakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

Ikuti tulisan menarik Irfan Fadillah lainnya di sini.