EKOSISTEM politik di Indonesia kembali menjadi diskursus khalayak publik. Pasalnya, negara eks jajahan Belanda ini dalam waktu sekitar dua tahun ke depan akan menentukan pemimpin transformasional, mulai dari tingkat lokal, regional, dan nasional. Singkat kata, pentas politik domestik akan diriuhkan kembali dengan nuansa pemilihan. Dalam bahasa lain, panggung politik yang biasa digelar secara reguler ini akan menampilkan figur-figur yang berasal dari lintas profesi dan organisasi.
Figur-figur tersebut bisa muncul dari institusi modern maupun secara personal. Akan tetapi, memang cukup sukar bagi figur-figur yang bukan dari partai politik. Karena, dalam dunia politik mutakhir, institusi modern ini seolah sebagai pemegang tiket utama dalam sirkulasi kepemimpinan elite nasional.
Dengan kata lain, partai politik memiliki hak privilese. Selain itu, partai politik juga secara kasat mata memiliki prestise yang tinggi. Bagaimana tidak? Ia sedari awal telah mempunyai sejumlah tupoksi yang dahsyat, terutama pendidikan politik.
Sejak dua dasawarsa silam, perbincangan konsolidasi demokrasi di wilayah elite sangat konsisten dilakukan. Ruang-ruang publik penuh dengan pidato-pidato elite politik mengenai perkembangan konsolidasi demokrasi. Alih-alih hendak meningkatkan dan memperkuat demokrasi sampai ke aras lokal, justru tampak masih tertatih-tatih dalam prosesnya. Dalam hal ini, misalnya, komitmen yang dilakukan oleh partai politik, sebagai salah satu bagian dari infrastruktur politik juga amat rendah dalam pelaksanaan pendidikan politik.
Hal ini dapat terkonfirmasi dari sejumlah kemandekan kegiatan edukasi politik yang ada di internal parpol sendiri. Di satu sisi, pendidikan politik tidak secara persisten dilakukan oleh partai politik atau lebih-lebih stagnan; baik secara internal maupun eksternal. Dalam kaitan tersebut, secara realitas politik dapat terilustrasikan pada saat mendekati proses elektoral. Seperti, kadang-kadang yang muncul juga bukan merupakan representasi dari partai politik atau kader dan anggota parpol, melainkan figur-figur tersebut lahir dari proses saat memimpin daerahnya. Pun, bisa berasal dari profesi lainnya, seperti pengusaha maupun selebritis.
Tak hanya itu, memang partai politik akan mengalami kesukaran untuk menciptakan institusionalisasi partai politik yang kuat, tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan roda organisasi yang bersifat modern ini. Oleh karena itu, untuk menciptakan sumber daya manusia (politik) yang memiliki kompetensi, termasuk social intelligence, diperlukan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan pendidikan politik.
Regresi Pendidikan Politik
Dalam sebuah studinya, Mosei Ostrogoski (1902), Democracy and the organization of political parties, mengemukakan bahwa keterwakilan kepentingan-kepentingan individu telah hilang oleh semakin meningkatnya pengaruh dari mesin partai dan kontrol yang diberikan oleh sebuah kaukus dari tokoh-tokoh senior partai. Dalam literatur lainnya, misalnya, dapat ditelaah bahwa partai politik memiliki sejumlah peran dan tupoksinya masing-masing, di antaranya, dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, peran dan tupoksinya secara internal. Kedua, peran dan tupoksi yang mengarah kepada khalayak publik (eksternal).
Sementara itu, scope yang pertama memainkan peranan yang sangat krusial dalam perkembangan konsolidasi demokrasi, termasuk penguatan institusionalisasi kepartaian, yakni, dapat memainkan peranan dalam hal pembinaan, pembekalan, menjaga dan merawat platform ideologi parpol, kaderisasi, dan pendidikan politik. Dengan demikian, peranan dan tugas partai politik ini tidak dapat dinafikan dalam panggung politik. Secara umum, instrument tersebut saling melengkapi, bahkan berkelindan satu sama lainnya. Selain itu, sebagaimana yang sudah disebutkan di awal, kegiatan ini juga membutuhkan langkah yang kontinyu. Sebab, apabila kegiatan tersebut, salah satunya pendidikan politik yang telah dilakukan secara kontinyu, sudah barang tentu akan berimplikasi terhadap peningkatan sumber daya manusia.
Tidak bisa dielakkan bahwa maju-mundurnya suatu organisasi tergantung pada kemampuan sumber daya manusianya yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan kohesivitas dan interaksi politik yang baik, diperlukan pemahaman bersama dalam mewujudkan misi dan visi partai politik. Di samping itu, pendidikan politik yang dilakukan parpol sangatlah substansial untuk menciptakan kapasitas, kompetensi, dan kapabilitas sumber daya manusia di internal parpol maupun di luar institusi partai politik.
Kemudian, pendidikan politik juga dapat berjalan secara maksimal, apabila didukung oleh kekuatan finansial partai politik. Karena, edukasi politik ini seharusnya dapat dilakukan secara konsisten dan persisten, agar image politik yang terekam dalam memori pemilih atau warga juga sangat kentara dengan nilai-nilai positif. Akibatnya, warga pemilih akan memberikan reward kepada parpol yang selalu bisa merawat basis dan/atau kepentingan masyarakat. Hal ini juga dapat tercermin dari platform ideologi partai politik.
Salah satu pertanyaan mendasar yang secara klise sudah sering dikemukakan perlu direfleksikan kembali oleh institusi modern seperti parpol, apakah pendidikan politik sangatlah penting? Dalam dunia politik kontemporer, pendidikan politik diperlukan untuk menciptakan stabilitas, menambah khazanah pengetahuan, memberikan keluasan dalam berpikir secara arif, jernih, dan bijaksana serta mampu merespons secara cepat dan tepat terhadap kepentingan masyarakat secara komprehensif. Sementara itu, pendidikan politik juga dapat berdampak baik bagi para pengurus parpol, baik di tingkat nasional maupun daerah sampai ke tingkat ranting. Karena, dalam diskursus pendidikan politik, akan tercipta momentum untuk saling melengkapi satu sama lain demi mewujudkan misi kepartaian.
Pasalnya, akan terjadi interaksi sosio-politik yang selama ini absen dalam pentas politik di Indonesia. Dalam hal ini, keuntungan lainnya ketika melaksanakan pendidikan politik ini juga dapat melahirkan strategi dan taktik politik yang bisa bersifat sistemik. Strategi dan taktik politik ini juga bisa terkristalisasi menjadi beberapa elemen, seperti, mempelajari komunikasi politik, menyusun strategi dalam membuat konsensus atau dalam istilah lain dikenal sebagai strategi lobi politik, dan dapat membuat, mengidentifikasi, membaca, dan mengetahui isu-isu politik yang bersifat aktual. Hal ini sangatlah substantial dalam mewujudkan kualitas partai politik.
Kelebihan dalam menerapkan pendidikan politik juga bisa melatih para anggota maupun kader partai politik dalam memahami peta politik, termasuk melatih mentalitas yang sesuai dengan platform ideologi parpol masing-masing. Sampai saat ini, khalayak publik juga dibuat bingung karena parpol tidak mampu memaksimalkan peranan ideologi parpolnya, sehingga dalam persepsi masyarakat, parpol satu dengan parpol lainnya tidak ada bedanya. Padahal, platform ideologi begitu sangat penting, karena sebagai rule model dalam melaksanakan kinerja-kinerja parpol. Alhasil, apabila pendidikan politik dilakukan secara sistemik, maka akan melahirkan pemimpin yang cakap.
Namun demikian, secara realitas politik kontemporer, parpol masih terseok-seok dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai institusi modern. Alih-alih hendak membangun konsolidasi demokrasi, justru pendidikan politik pun bersifat stagnan, terlebih tampak mengalami regresi secara politik. Akibatnya, absennya pendidikan politik, juga mengafirmasi bahwa ideologi politik tidak diterapkan dan kepercayaan publik terhadap parpol yang semakin menurun. Meskipun, saat ini, mungkin ada sebagian yang melaksanakan pendidikan politik melalui sekolah kepartaian maupun metode lainnya. Akan tetapi, belum berjalan maksimal dan hanya bergulat di internal parpol semata.
Dalam kaitan tersebut, meminjam istilah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mendedahkan bahwa pendidikan politik juga diperlukan untuk proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, dalam Pasal 34 (3b) diilustrasikan bahwa Pendidikan politik ini berkaitan dengan sejumlah hal ihwal, seperti pendalaman empat pilar, membangun etika dan budaya politik, serta kaderisasi dalam institusi modern yang dapat dilakukan secara sistemik. Pada saat yang bersamaan, negara juga turut memberikan concern terhadap organisasi yang bersifat modern ini dengan memberikan subsidi keuangan bagi partai politik melalui mekanisme bantuan dari APBN/APBD sesuai perolehan kursi dan perolehan suara.
Harapan publik terhadap parpol masih membubung tinggi karena parpol sebagai sebuah entitas modern yang bisa melahirkan pemimpin masa depan. Akibat dari kaderisasi yang telah dijalankan oleh partai politik. Dan, parpol juga bisa mengerek elektabilitasnya melalui pendidikan politik serta dapat mengisolasi tokoh sentral dalam partai politik. Artinya, di masa yang akan datang, parpol tidak tergantung pada figur utama tertentu, seperti yang dapat dilihat saat ini. Karena, di masa yang akan datang, sumber daya politik para anggota dan kader juga tinggi. Karena, figur utama yang mendominasi parpol ada batasnya, beda halnya dengan partai politik. Sekali lagi, maju-mundurnya sebuah organisasi, dalam hal ini parpol, tergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Terakhir, peranan ini dapat berjalan maksimal apabila didukung oleh kekuatan sumber daya manusia, sumber daya jaringan, sumber daya keuangan, dan sumber daya informasi.
Ikuti tulisan menarik Imron Wasi lainnya di sini.
