Berita mengenai permintaan Presiden Joko agar Pengrus Besar Nahdlatul Ulama membujuk pulang Ainun Najib mengundang komentar dari netizen. Di Singapura, anak muda yang pernah nyantri ini belajar di Nanyang Technology University (NTU). Lulus dari perguruan tinggi terbaik di Negeri Singa itu, Ainun memilih meniti karir di sana. Tapi, itu tidak mengurangi kepeduliannya akan perkembangan tanah air. Anak muda asal Gresik, Jawa Timur, ini memprakarsai sejumlah kegiatan konkret, di antaranya memprakarsai situs kawalpemilu.org dan kawalcovid19 yang bersifat crowdsourcing.
Ainun kini menjabat Head of Analytics, Platform & Regional Business di Grab Singapura setelah sempat bekerja di IBM. Gajinya, menurut media, hampir menembus Rp 100 juta per bulan. Jika benar sebesar itu, siapa yang akan menggaji Ainun jika pulang ke tanah air? Jika digaji lebih rendah, maukah Ainun pulang? “Ini tugas pak Kiai” kata Presiden, seperti dikutip detik.com, “Kalau beliau yang ngediko (berbicara), digaji berapapun, bismillah pasti mau.”
Jikalau Ainun setuju pulang, apakah semua akan beres? Sesungguhnya, gaji hanya salah satu soal, bukan hanya bagi Ainun Najib, tapi juga bagi banyak anak muda Indonesia lain yang pernah disuruh pulang ke tanah air. Anak-anak muda itu memilih tinggal di luar negeri karena lingkungan kerja yang memungkinkan mereka bekernya dengan nyaman, tumbuh dan berkembang dalam kompetisi yang sehat, penghargaan yang selayaknya mereka terima, kebebasan untuk mengungkapkan gagasan dan menuangkannya secara praktis, dan seterusnya.
Di sini, ekosistem kerja kreatif cenderung belum bebas dari polusi kolusi dan nepotisme, serta kepentingan politik dan ekonomi pihak tertentu. Kebiasaan menitipkan anak, keponakan, menantu, dan seterusnya masih saja berjalan—bukan hanya untuk posisi strategis pada banyak jabatan publik. Posisi pelengkap pun diincar karena kepentingan individu lebih dikedepankan. Pangkalnya ialah karena anak, keponakan, menantu, dan seterusnya itu tidak siap untuk berkompetisi secara sehat dengan mereka yang tidak punya koneksi dengan pengambil keputusan.
Kepentingan politik dan ekonomi elite juga kerap memengaruhi kerja kreatif anak-anak berbakat. Contoh terbaru ialah pemaksaan atas berbagai lembaga penilitian untuk masuk ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Banyak ilmuwan senior yang mengingatkan bahwa pengarahan yang berlebihan atas apa yang harus dikerjakan ilmuwan dan bagaimana mereka harus mengerjakan berpotensi memudarkan daya kreatif ilmuwan peneliti—yang membutuhkan kebebasan berpikir, berkreasi, dan berinovasi.
Ekosistem kerja kreatif yang tidak sehat berpotensi berpengaruh buruk terhadap anak-anak muda Indonesia berbakat. Mereka lama-lama tidak tahan bekerja di bawah arahan harus begini harus begitu, lalu malas untuk berkeasi, proses kreatifnya kemudian macet, hingga daya kreatifnya ngadat, dan kemudian kecemerlangannya pudar.
Di negara lain, anak-anak muda diaspora ini cemerlang, tapi kembali ke tanah air kecemerlangannya perlahan menghilang. Agar mereka mampu jadi penerangan dan inspirasi bagi anak-anak muda lainnya, jangan cemari ekosistem kerja kreatif dengan kepentingan politik dan ekonomi yang tidak sehat. Seandainya Ainun Najib--dan anak-anak muda lainnya--bersedia pulang ke tanah air, jangan sampai mereka hanya menemui kekecewaan karena terlampau banyak tangan-tangan non-kreatif yang menumpahkan kemauannya sendiri ke dalam ekosistem kerja kreatif. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
