Sandaran yang digunakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk mengusulkan penundaan pemilihan umum 2024 adalah hasil sigi sebuah lembaga survei. Lembaga ini menyatakan bahwa tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja Presiden Jokowi ternyata tinggi.
Kita tahu, hasil survei selalu bersifat sangat situasional—tergantung kapan survei dilakukan. Jika kemudian survei dilakukan lagi, belum tentu hasilnya setinggi itu. Naik turun hasil survei itu lumrah, tapi menggunakan hasil survei untuk mendukung penundaan pemilu jelas tidak lumrah, karena sifat hasil survei yang situasional dan dilakukan pada waktu tertentu.
Nah, yang juga mengada-ada ialah dimunculkannya pertanyaan mengenai masa jabatan presiden tiga periode dalam kuesioner survei tersebut. Kita semua sudah tahu bahwa Konstitusi kita membatasi kekuasaan kepresidenan hanya dua periode, kok masih ada pertanyaan survei seperti itu. Apa tujuan dan maksudnya?
Walaupun misalnya pertanyaan itu bersifat hipotetik, yakni mengandaikan bagaimana kalau masa jabatan presiden diperpanjang jadi tiga periode, tetap saja mengundang tanda tanya. Tidakkah lembaga survei yang mencatumkan pertanyaan seperti itu berpikir bahwa ia telah memengaruhi benak pengisi survei untuk melanggar Konstitusi?
Persoalannya bukanlah mengubah Konstitusi itu sukar atau mudah. Bila mayoritas parlemen berada di genggaman serta partai-partai yang mensponsori penundaan pemilu, maka mengubah Konstitusi tidaklah sulit. Tapi soalnya bukanlah sukar atau mudah, melainkan secara moral kebangsaan, tindakan semacam itu pantas atau tidak? Agenda siapa yang disisipkan ke dalam pertanyaan survei tersebut?
Bila kita ingin sungguh-sungguh menegakkan Konstitusi, maka peluang bagi perubahan Konstitusi karena penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan 1-2 tahun, atau diperbolehkannya presiden menjabat tiga periode, mestinya ditutup rapat-rapat. Demokrasi kita tengah dalam perjalanan menuju kematangan, jangan kemudian dimentahkan kembali hanya untuk memenuhi hasrat kuasa segelintir orang.
Dalam survei pun, lembaga survei mestinya menahan diri untuk tidak memancing responden dengan pertanyaan yang tidak ada urgensi untuk diajukan. Lembaga survei tidak bisa bersikap seolah-olah tidak memiliki kepentingan apapun dengan memasukkan pertanyaan semacam itu selain hanya untuk mengetahui persepsi masyarakat. Dalih seperti ini tidak cukup dapat dipertanggungjawabkan, antara lain karena dalam kenyataannya lembaga survei kerap merangkap sebagai konsultan politik.
Loyalitas lembaga survei pertama-tama kepada siapa? Inilah pertanyaan yang layak diajukan, karena publikasi mereka berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai suatu isu, figur perorangan, ataupun persoalan tertentu. Apakah kesetiaan mereka berpindah-pindah tergantung kepada politisi mana yang sedang menyewa sebagai konsultan. Lalu bagaimana dengan kepentingan rakyat banyak yang pilihan mereka berpotensi terpengaruh oleh hasil survei?
Lembaga survei, karena itu, selayaknya mengembangkan tanggungjawab yang lebih besar dan lebih bernilai bagi kemajuan bangsa ini menuju kedewasaannya, termasuk dalam hal berpolitik dan berdemokrasi. Janganlah godaan menjadi konsultan politik kemudian mengabaikan tanggungjawab tersebut.
Sebagaimana pemilihan momen publikasi hasil survei berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu isu atau figur, begitu pula pengajuan pertanyaan tertentu dalam kuesioner. Janganlah menggiring masyarakat ke arah opini tertentu, semisal penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, dan isu-isu penting lainnya, yang hanya mengakomodasi kehendak segelintir elite dan mengabaikan masa depan demokrasi kita. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
