Demokrasi di Ramadhan?

Minggu, 3 April 2022 13:28 WIB
Bagikan Artikel Ini
img-content0
img-content
Iklan
Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Semoga di Bulan yang penuh rahmat, berkah, penuh hikmah, hidayah, dan ampunan, orang-orang yang sukanya bikin kisruh dan gaduh di negeri ini, dibukakan pintu hati dan pikiran yang hanya sibuk dengan urusan duniawi. Rakus harta dan tahta, mengumbar keberanian yang salah jalan dan melawan hukum. Sangat mengesankan sedang menunjukkan kebodohannya sendiri di depan masyarakat bangsa Indonesia hingga bangsa dunia.

Setelah corona reda, minyak goreng langka lalu naik. Mudik diperbolehkan. Tapi barang-barang kebutuhan pokok pun naik. BBM naik. Daging, telor, gas, air mineral, jengkol, dan lainnya, semua naik. Ini siapa biang keroknya? Kok bisa?

Karena sedang dipersiapkan siapa yang nanti jadi PAHLWAN dan rakyat nanti punya hutang budi dan berterima kasih.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sudah ada kan, berita rakyat akan bahagia karena dapat subsidi BBM seratus ribu mesti itu candaan?

Semua ini skenario. Tapi tidak semua rakyat bodoh. Dan rakyat jelata yamg masih tak pintar, terus jadi korban agar mereka nantinya bisa merasa berhutang budi kepada rezim. Bila harga tak diturunkan, maka akan ada bantuan dari pemerintah, yang uangnya jdari rakyat juga. Oooh skenario kok murah.

Semoga di Bulan yang penuh rahmat, berkah, penuh hikmah, hidayah, dan ampunan, orang-orang yang sukanya bikin kisruh dan gaduh di negeri ini, dibukakan pintu hati dan pikiran yang hanya sibuk dengan urusan duniawi. Rakus harta dan tahta, mengumbar keberanian yang salah jalan dan melawan hukum. Sangat mengesankan sedang menunjukkan kebodohannya sendiri di depan masyarakat bangsa Indonesia hingga bangsa dunia.

Bagaimana tidak, semua kegaduhan dan kerakusan sejak kepemimpinan dalam periode sekarang, dilakukan, benar-benar menciderai hati rakyat Indonesia sampai pada masalah minyak goreng dan jabatan presiden yang digaungkan untuk tiga periode.

Berbagai kebijakan dan UU di buat oleh kolaborasi Parlemen dan Pemerintah, untuk kepentingan siapa, menguntungkan siapa, dan mengamankan siapa? Pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok negeri termasuk jalan tol hingga IKN baru, itu untuk membalas dan melayani siapa? Tidak semua rakyat bodoh dan bisa dibodohi, lho?

Sejatinya, khusus untuk masalah jabatan Presiden yang digaungkan untuk jadi tiga periode, siapa pun pihak yang menggaungkan atau yang mengusulkan dan mendukung, sama dengan sedang mempermalukan diri sendiri. Sedang menunjukkan kebodohan dirinya sendiri. Sedang menunjukkan seperti tidak pernah mengenyam bangku pendidikan di sekolah atau kuliah, hanya karena egonya. Mentang-mentang yang didukung, pemimpin dan partainya sedang berkuasa serta koalisinya bisa berbuat semaunya.

Yang lebih memilukan, selain digemborkan oleh para aktor pencari muka dan pencari kursi, ada pihak yang seharusnya bersikap netral, justru ikutan menunjukkan kebodohannya sendiri. Bahkan dukungannya akan dideklarasikan seusai Idul Fitri 1443 Hijriah. Di mana logikanya?

Kok, aparat yang seharusnya menjadi jembatan terbawah dengan rakyat, malah ikutan menjadi aktor politik praktis. Benar-benar salah kaprah. Sampai-sampai memgikrarkan diri bahwa mereka mengatasamakan aparat desa seluruh Indonesia. Benarkah seperti demikian? Tidak ada yang dicatut.

Membangkang konstitusi

Harus dipahami bahwa memaksakan perpanjangan masa jabatan Presiden, jelas tindakan yang membangkang terhadap konstitusi. Tetapi, manuver para penggaung yang bikin kisruh dan gaduh karena jelas-jelas untuk cari muka dan cari keuntungan pribadi dan kelompok, benar-benar mempertontonkan sikap arogansi dan masa bodoh di hadapan rakyat Indonesia. Bahkan kabarnya, ada.pihak yang sampai mencatut atas nama rakyat dengan menyebut pakai Big Data segala, ratusan juta rakyat mendukung Presieden Jokowi 3 periode.

Mirisnya, gencarnya pemberitaan oleh media massa, entah wajar atau dibayar dalam mengeksploitasi dukungan jabatan tiga periode, seolah menjadi justifikasi atau pembenaran bahwa konstitusi mudah diubah-ubah semaunya.

Banyak pihak berpikir yang menggaungkan jabatan Presiden ditambah, tak paham Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasalnya, jelas UUD 1945 mengatur bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi maksimal 2 periode dengan lama masing-masing periode 5 tahun.

Tetapi, sesuai identifikasi siapa yang pertama mencuatkan usul Jokowi tiga periode hingga diikuti oleh aparat desa, mustahil mereka tak paham UUD 1945. Jadi, wacana 3 periode memang sengaja dibikin dan mereka pura-pura tutup mata dan hati. Dan terus berusaha agar Jokowi setuju.

Presiden tak tegas, bersayap@@ Ironisnya, meski usulan jabatan tiga periode terus menggelora, Presiden Jokowi pada Rabu (30/3/2022) seperti dikutip beberapa media massa menyebut bahwa dia mengaku sudah sering mendengar usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, terkait ini, dia berjanji bakal mematuhi konstitusi.

Atas pernyataan Jokowi, banyak pihak pula yang menanggapi bahwa sikap Jokowi hanyalah menikmati langgam permainan politik untuk memperpanjang masa jabatannya. Atau jangan-jangan perpanjangan periode memang ide yang punya kepentingan?

Sampai detik ini pun, lingkaran Istana Presiden terus menerus berkelit dengan argumen TAAT KONSTITUSI tetapi gencar menyebut MEMBUKA RUANG DEMOKRASI. Lucu, kontraproduktif.

Jelas, pilihan kata itu tak ubahnya hanya permainan diksi untuk bermain aman guna membuka ruang manuver lewat pernyataan-pernyataan bersayap.

Mengapa Presiden tak tegas menyatakan dirinya menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan Presiden dan menegaskan bahwa pemilu akan tetap digelar sesuai jadwal pada 14 Februari 2024? Tapi malah hadir dalam acara yang dibuat oleh aparat yang ikutan menggaungkan jabatan tiga periode?

Sepertinya, kegaduhan memang sengaja dibuat hanya sekadar untuk meninjau respon berbagai pihak dan rakyat. Padahal, niat mengubah konstitusi dan menambah jabatan Presiden menjadi tiga periode sekaligus menunda Pemilu, memang bukan isapan jempol. Tapi memang keinginan dan permintaan yang tidak bisa ditawar karena ada kepentingan yang harus.dilanjutkan.

Lalu, kisah harga-harga kebutuhan pokok dan BBM naik, juga menjadi skenario agar ada politik balas budi? Karena akan ada yang jadi pahlawan bagi rakyat yang menderita? Ruaaar biasa. Mudahnya dibaca demokrasi di negeri ini???

Bagikan Artikel Ini

Baca Juga











Artikel Terpopuler











Terpopuler di Peristiwa

img-content
img-content
img-content
Lihat semua