Pemerintah Indonesia nampaknya cukup serius dalam upaya peningkatan kekuatan dan kapasitas alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista). Hal ini terlihat dari peningkatan anggaran yang cukup signifikan untuk Modernisasi alutsista TNI pada tahun 2022, yang menjadi Rp 43 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022. Pada tahun 2021 anggarannya hanya Rp32,4 triliun.
Sebagai negara yang memiliki wilayah luas (menempati urutan ke-15 sebagai negara dengan luas wilayah terbesar di dunia), ditambah status Indonesia yang merupakan negara kepulauan, pemerintah Indonesia perlu memberikan perhatian lebih pada aspek pertahanan dan keamanan negara. Negara dengan luas wilayah besar dan terdiri atas pulau-pulau terpisah secara geografis, rawan sekali terhadap ancaman dari luar dan dari dalam. Bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.
Pada era kini permasalahan yang dihadapi negara semakin berkembang dan kompleks. Ancaman yang dihadapi negara-negara di dunia tidak hanya dalam bentuk masalah tradisional seperti ancaman militer, tapi juga masalah non-tradisional seperti pandemi. Namun, permasalahan-permasalahan baru itu jangan sampai mengalihkan perhatian kita dari ancaman tradisonal. Jika kita berefleksi dari kasus invasi dan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, dampak dari ancaman tradisional dari segi ancaman militer masih ada dan sangat mengkhawatirkan. Implikasinya pada semua aspek kehidupan masyarakat di negara tersebut, juga masyarakat dunia.
Oleh karena itu penting untuk pemerintah Indonesia mempersiapkan diri dari segala kemungkingan. Situasi yang terjadi di kawasan kita sangat kompleks dan dinamis. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Pasifik lainnya berpotensi menjadi battleground dari para super power. Terlebih dengan sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan serta hadirnya AUKUS di pasifik, dapat menjadi potensi ancaman militer yang akan membahayakan kedaulatan dan integrasi bangsa Indonesia.
Ancaman tradisional dari eksternal itu diperparah dengan kondisi alutsista Indonesia yang masih kurang memadai. Banyak yang perlu peremajaan. Beberapa kendaraan militer milik TNI bahkan ada yang usianya lebih dari 40 tahun, seperti KRI Nanggala 402. Kapal ini diproduksi pada 1980 dan masih dipaksakan beroperasi, hingga mengalami insiden pada tahun 2021 lalu. Padahal umumnya umur penggunaan suatu kapal selam hanya selama 20-30 tahun. Selain KRI Nanggala 402 masih banyak sistem persenjataan Indonesia yang sudah berusia sangat lama.
Kedepannya kita juga berharap bahwa tidak akan ada lagi tragedi lain seperti yang menimpa KRI Nanggala 402 dan dapat menjamin keselamatan para awak yang bertugas juga sebagai sarana untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Beberapa peralatan militer sudah masuk dalam rencana Kementrian Pertahanan dalam sebuah grand design rencana strategis pertahanan Indonesia periode tahun 2020-2024. Salah satu implementasi dari rencana peningkatan dan modernisasi alat-alat pertahanan dan kemanan Indonesia salah satunya adalah dengan menjalin kerja sama dengan beberapa negara lain untuk seperti kerja sama Indonesia dengan Swedia dalam hal pertahanan, Indonesia juga sudah menandatangai MoU dengan Swedia dalam peningkatan kerjasama pertahanan, di dalam perjanjian ini disepakati beberapa kerjasama diantaranya dalam sektor pertahanan maritim, pendidikan pertahanan terorisme, hingga kesehatan militer, proses kerjasama ini sudah sampai tahap menunggu ratifikasi dari Dewan Perwakilan Rakyat, dilansir dari pernyataan yang ditulis oleh KBRI Stockholm, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto tertarik pada teknologi sistem pertahanan Swedia khususnya rudal dan radar. Selain berfokus pada kerjasama dan pengadaan teknologi alat-alat perthanan, kerja sama ini diharapkan dapat menjadi kegiatan transfer teknologi Swedia-Indonesia serta dapat membuka lapangan pekerjaan.
Selanjutnya pada Juni 2021, pemerintah Indonesia meneken kontrak untuk pembelian 8 unit kapal fregat yang terdiri atas 6 fregrat kelas FREMM dan sisanya fregrat kelas Maestrale. Kemudian tiga bulan berselang tepatnya pada September 2021, pemerintah Indonesia juga berhasil mendapatkan lisensi dari Pemerintah Inggris untuk pembuatan kapal fregat Arrowhead 140 bekerja sama dengan PT PAL. Yang terbaru, pemerintah Indonesia juga membeli 2 buah unit kapal selam Scorpene buatan Prancis, pembelian ini adalah hasil kerja sama PT PAL dan Naval bersamaan dengan pembelian pesawat tempur Dassault Rafale. Selain melakukan pembelian-pembelian ALUTSISTA dari negara-negara lain, Indonesia juga memiliki kemampuan untuk memproduksi ALUTSISTA sendiri, salah satunya adalah KRI Golok 688, kapal ini menjadi tambahan ALUTSISTA baru bagi TNI AL, kapal ini di produksi oleh PT Lundin Industry Invest Banyuwangi Jawa Timur pada tahun 2021 akhir.
Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar, kebijakan yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kemampuan militer TNI Angkatan Laut cukup tepat sasaran, karena sebelum membeli alutsuista laut yang telah disebutkan sebelumnya Indonesia praktis hanya memiliki 5 kapal selam dan 6 kapal fregat, tentu Indonesia perlu untuk meningkatkan kapasitas TNI AL untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia.
Kemudian bersamaan dengan pembelian dua kapal selam Scorpene, Indonesia juga sudah menandatangani kontrak kesepakatan dengan Prancis untuk membeli pesawat Dassault Rafale sebanyak 42 unit, dan kontrak awal untuk 6 unit sudah diteken pada bulan Februari 2022 lalu. Dilansir dari media Merdeka, mengutip pernyataan pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyatakan bahwa urgensi pembelian pesawat Dassault Rafale ini penting bagi kekuatan militer Indonesia, karena jika mengacu pada target Minimum Essential Force (MEF) atau kekuatan pokok minimum TNI belum mencapai target. Dengan pembelian Dassault Rafale ini diharapkan dapat meningkatkan kekuatan pokok dari Tentara Nasional Indonesia.
Pada akhirnya memang keputusan untuk memperkuat dan melakukan modernisasi alutsista TNI membutuhkan dana yang tidak sedikit, hal ini juga harus berjalan bersamaan dengan fokus pemerintah untuk melakukan revitalisasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pasca pandemi.
Ikuti tulisan menarik Muhammad Farhan Fadilla lainnya di sini.
