Kebijakan BKKBN Mengantisipasi Kenaikan Penduduk di Era Pandemi

Masalah kependudukan yang di alami Bangsa Indonesia di masa pandemi ini tidak hanya berupa masalah eknomi, sosial, kesehatan maupun sektor vital lainya. Namun, salah satu masalah yang bisa menjadi sorotan di negeri ini yaitu meningkatnya angka kehamilan di masa pandemi yang berarti populasi manusia semakin banyak dalam kurun waktu yang singkat ini akibat dampak dari Covid-19.

Masalah yang dialami bangsa Indonesia di masa pandemi tidak hanya berupa masalah eknomi, sosial, kesehatan maupun sektor vital lainya. Namun, masalah meningkatnya angka kehamilan juga bisa disoroti. Dengan meningkatnya kehamilan berarti populasi manusia semakin banyak dalam kurun waktu singkat akibat wabah Covid-19. 

Salah satu penyebab meningkatnya kehamilan karena enggannya masyarakat mendapat layanan kontrasepsi di rumah sakit. Mereka ketakutan akan terinfeksi virus Covid-19 di pusat-pusat kesehatan. Tidak hanya faktor itu saja namun kebijakan pemerintah yang mengharuskan untuk di rumah saja juga menjadikan alasan tersendiri bagi masyarakat.

Fenomena ini dapat di lihat dari hasil survei Badan Koordinasi Keluarga Berancana Nasional (BKKBN) yang mencatat penggunaan alat kontrasepsi di masa pandemi menurun sekitar 40 persen. Ini menjadi tantangan dan fokus utama pemerintah bagaimana mengontrol laju pertumbuhan penduduk dengan mengurangi peningkatan angka kelahiran serta kehamilan ditengah kebijakan pembatasan sosial.

Menurut Caruso (Sembiring, dkk 2020) hakekatnya kegiatan seksual merupakan kebutuhan primer dan mendasar bagi manusia. Ketika pembatasan sosial serta lockdown diberlakukan, pemerintah sudah menerapkan kebijakan-kebijakan menghambat serta mencegah baby boom  (ledakan angka kelahiran). BKKBN semenjak Mei 2020 hingga 2021 banyak melakukan pengontrolan peningkatan suplai alat kontrasepsi di berbagai wilayah dan daerah di Indonesia (Ungaran, dkk 2020). Kegiatan berbasis digital juga dilaksanakan BKKBN guna memberikan penyuluhan informasi terkait KB di masa pandemi.

Walaupun dekikian, realitanya peningkatan angka kelahiran serta kehamilan tetap saja terjadi. Kepala BKKBN perwakilan Jawa Timur Sukaryo Teguh Santoso mengatakan peningkatan yang terjadi selama pandemi ini memberikan persoalan baru yang serius utamanya masalah stunting, terpengaruhnya pembangunan kualitas SDM generasi muda, kesehatan, gizi, serta layanan terpadu bagi bayi baru lahir di masa pandemi.

BKKBN menangani masalah ini dengan kebijakan berupa pengontrolan keberlangsungan penggunaan alat serta obat kontrasepsi pada pasangan suami istri. Selain itu upaya-upaya yang dilakukan BKKBN dengan  cara pelayanan KB bergerak mengunjungi pasangan-pasangan usia subur. BKKBN juga gencar melakukan penyuluhan keluarga berencana baik secara online atau secara masif. Kegiatan penyuluhan dikemas dengan menyesuaikan keadaan. Informasi disebarkan dalam bentuk vlog atau iklan dengan menggandeng publik figur. Selain itu masih banyak lagi upaya-upaya yang dilakukan BKKBN. Adapun kebijakan BKKBN yang dikeluarkan degan SE Kepala BKKBN No. 8 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kesertaan ber-KB di situasi Corona Virus Disease (COVID19).

Kebijakan-kebijakan ini, diantaranya , menerapkan pembinaan keikutsertaan dalam berKB dan pencegahan putus memakai KB melalui platform daring. Kemudian dalam penyuluhan layanan KB BKKBN melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan dan juga bidan dalam rangka pelaksanaan serta persiapan pembinaan dan mengomunikasikan informasi dan edukasi kepada para pasangan di usia subur.