Oleh Rosan P. Roeslani, Ketua Umum KADIN Indonesia periode 2015-2020 dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.

Masa depan adalah sekarang. Sebaris kalimat singkat yang sering kita dengar dan sedikit terdengar klise, tapi kalau dipikir cukup menohok benak saya, terutama akhir-akhir ini, karena saya melihat sendiri masa depan memang sudah datang.

Bagaimana tidak? Saya masih ingat beberapa tahun lalu masih mencari lembaran uang pas untuk bayar parkir atau bayar tol, masih jalan ke loket atau Anjungan Tunai Madniri (ATM) untuk bayar listrik dan telepon. Sekarang cukup tap kartu, gerbang tol dan parkir langsung terbuka. Tinggal tap dari handphone sudah bisa beli token listrik. Petugasnya pun tidak ada, hanya ada kita dan mesin. Teknologi sudah menghapus sederet pekerjaan dan ia akan menghapus lebih banyak lagi.

McKinsey Institute pernah merilis laporan yang menuliskan 45 persen aktivitas pekerjaan manusia, khususnya pembayaran, sudah dapat diotomatisasi oleh teknologi. Mungkin di Indonesia saat ini persentase kita belum segitu, tapi arahnya sudah ke sana. Self-ordering kiosk (mesin layanan pesan mandiri) di restoran cepat saji atau mesin pencetak kartu ATM makin mudah ditemui di kota-kota besar. Belum lagi chatbot customer service yang dipakai perusahaan besar yang sulit dibedakan apa kita sedang bicara dengan manusia atau mesin. Masih belum cukup? Self-driving car sudah bukan fiksi lagi, tinggal masalah waktu saja kapan teknologi ini sampai di negara kita. 

Lalu, bagian menohoknya di mana? Bukankah bagus kita bisa menikmati teknologi?

Bagian menikmatinya memang bagus, tapi bagian masa depan sudah datang dan persiapan kita belum seberapa, menurut saya itu bahaya. Dalam hal ini, persiapan sumber daya manusialah yang menjadi kekhawatiran saya. 

Kita semua sadar kemajuan teknologi adalah keniscayaan, dan sebenarnya kita pun sudah mengantisipasinya dari tahun-tahun sebelumnya, dengan mempersiapkan anak bangsa yang bakal memiliki kompetensi tinggi di bidang yang mereka sukai dan tekuni. Langkah yang kita ambil juga sudah sangat tepat, yaitu dengan program vokasi yang menitikberatkan pada penguasaan keahlian dan keterampilan terapan. 

Vokasi  menjadi jalur cepat mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjawab kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Saya pun optimistis dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dapat menjadi jalan solusi terciptanya SDM yang memiliki kompetensi hard skill, soft skill dan berkarakter kuat. 

Masalahnya sekarang adalah urgensinya makin genting, terutama dengan akselerasi teknologi dan digitalisasi di masa pandemi. Kita berhadapan dengan kesenjangan keahlian dan keterampilan yang butuh segera dijembatani, apalagi yang berkaitan dengan teknologi digital. Sebagai gambaran, saya melihat dua tahun ini banyak perusahaan yang melakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur teknologi, tapi setelah itu mereka baru sadar bahwa mereka tidak punya SDM dengan keahlian dan keterampilan yang benar-benar mampu mendorong nilai teknologi tersebut. 

Tak hanya dari kesenjangan keterampilan saja, dari aspek jenis pekerjaan, Future of Jobs Survey 2020 di World Economic Forum mengungkap 20 pekerjaan akan meningkat permintaannya dalam lima tahun ke depan dan lebih dari setengahnya berkaitan dengan digital.   Belum lagi dari segi kebutuhan SDM siap kerja yang jumlahnya sangat banyak yang harus kita persiapkan. Penelitian Bank Dunia menjabarkan, Indonesia butuh 600 ribu talenta digital per tahun atau total 9 juta talenta hingga 2030 nanti.  

Berada di era disrupsi tekonologi seperti sekarang, bonus demografi bisa menjadi potensi yang bagus bagi Indonesia, asal kita mampu mempersiapkan SDM yang berkualitas yang menjawab kebutuhan. Alangkah baiknya jika kita bisa menetaskan anak bangsa dengan usia produktif ini menjadi sosok-sosok berkompeten tinggi. 

Inilah pekerjaan rumah program vokasi saat ini, yang jika dijabarkan terdapat daftar tugas panjang yang harus diselesaikan. Kita, para pemangku kepentingan –pemerintah, pelaku DUDI, institusi pendidikan, dan masyarakat, benar-benar harus cepat merapatkan barisan kolaborasi dan berlari bersama menyelesaikan tugas sembari mengimbangi akselerasi teknologi ini.

Sebagai pengamat sekaligus pelaku usaha, saya melihat meski orientasi vokasi sudah berubah menjadi demand driven, namun relevansi lulusan vokasi dengan kebutuhan masih belum optimal. Link and match-nya belum ketemu ‘klik’ yang pas, padahal program link and match vokasi sudah dikoordinasikan bersama lintas kementerian dan asosiasi, dalam hal ini Kamar Dagang dan Industri (KADIN). 

Jika sedikit ditarik ke belakang ketika saya menjabat sebagai Ketua KADIN Indonesia, saat itu KADIN proaktif mengupayakan kegiatan program pendidikan yang tujuannya fokus mengasah keterampilan anak bangsa di berbagai sektor, bahkan di tengah pandemi. Mulai dari vokasi pelatihan, seminar hingga magang dilaksanakan secara mandiri maupun dengan lintas pemangku kepentingan. 

Memang, upaya ini mesti dilakukan berkesinambungan dengan kolaborasi yang tak boleh terputus. Sedangkan untuk bisa begitu kita butuh komitmen jangka panjang, yang sejatinya tidak mudah dijalankan. Apalagi banyak pihak yang sedang memulihkan diri, berbenah dan fokus dengan tujuan utama masing-masing. Mungkin ini yang jadi salah satu faktor kenapa link and match belum ketemu kliknya dan membuat kita jadi sulit berlari mengimbangi akselerasi.

Kabar baiknya, ini tidak berlaku di semua bidang usaha dan industri. Ada beberapa industri dan program vokasi sudah ketemu kliknya. Contoh sukses bisa kita lihat pada vokasi bidang kemaritiman. Link and match program vokasi dan DUDI kemaritiman mampu menciptakan sistem pembelajaran yang tak hanya menciptakan lulusan yang kompeten, tapi juga berdaya saing, mampu menjawab industri standar internasional, turut memajukan industri maritime, dan turut berkontribusi dalam perekonomian nasional. 

Kolaborasi institusi pendidikan dan DUDI bidang maritim sudah berjalan optimal, di mana setiap pemangku kepentingan menjalankan perannya masing-masing. Konsep BMKM berjalan dengan semestinya. Semua sama-sama terlibat dalam proses pendidikan, mulai dari membangun kurikulum, berkontribusi mengajar dari para praktisi, hingga membuka program magang dan membuka penempatan kerja. Dan bisa dilihat outputnya, vokasi di bidang ini diminati oleh banyak pelajar, serta yang terpenting dan perlu digarisbawahi, program vokasi kemaritiman secara berkelanjutan mampu menjawab demand industri.  

Langkah yang diterapkan vokasi kemaritiman adalah langkah yang sudah berhasil dijalankan di banyak negara. Jerman dan China adalah dua negara teladan dengan sistem vokasi berbasis link and match yang kuat dan andal, terutama di bidang manufaktur. Saya tidak akan serta-merta mengatakan, ‘Kita contek saja langkah mereka’. Jadinya naif dan jelas tidak akan semudah itu. Namun, kita bisa mengambil pelajaran dari mereka, dan kemudian diadaptasi sesuai kebijakan, kondisi dunia pendidikan dan industri kita. Salah satu kesuksesan vokasi mereka adalah besarnya keterlibatan DUDI dalam sistem pendidikan vokasi.

Teladan inilah yang menurut saya perlu diseriusi. Pelaku DUDI mesti manfaatkan hak suaranya dan lebih proaktif menyampaikan kebutuhan industri dalam penyusunan sistem pendidikan vokasi. Karena kita yang tahu SDM dan kompetensi seperti apa yang dibutuhkan, terutama dalam hal teknologi digital yang hampir ada di setiap industri. 

Kita harus terlibat dalam pengembangan program studi, kurikulum, bahkan pembekalan para pengajar, di samping tentunya secara berkala terlibat sebagai pengajar tamu. Bukan semata berbagi ilmu, tapi berbagi pengalaman, karena pelajar butuh perspektif langsung tentang dunia apa yang akan mereka masuki. Jadi pelajar vokasi dapat konsep Merdeka Belajar yang sesungguhnya.

Lebih terbuka dan menfasilitasi pelajar vokasi untuk menyicipi industri lewat program magang saya rasa juga akan membawa perubahan yang besar, internship maupun apprenticeship. Magang akan memberikan pemahaman menyeluruh dan kesiapan yang lebih matang sebelum terjun ke pekerjaan nyata. Dan yang tak kalah penting, bersama kementerian dan institusi terkait, kita bisa mengeluarkan sertifikasi dari industri atau asosiasi sebagai pengakuan standarisasi kompetensi secara resmi. Ini akan memacu pelajar siap kerja untuk meningkatkan kompetensi mereka ke level tertentu. Kontribusi-kontribusi seperti inilah yang dibutuhkan dari DUDI agar anak bangsa berkompetensi dan berkarakter bisa tercipta. 

Cukup panjang ya daftar pekerjaan rumah yang harus DUDI selesaikan. Ingat, ini tugas kelompok kok, tidak mungkin dikerjakan DUDI sendiri, apalagi dengan tenggat mepet seperti ini. Kolaborasi adalah kunci. Jadi, yuk kita ngerjain tugas bareng!