The Post, sebuah film tentang ribuan nyawa pemuda Amerika di Perang vietnam. Tangga menuju klimaks film besutan Steven Spielberg ini dimulai dengan dialog antara seorang jurnalis dengan sumbernya.
Sumber berita mengatakan bahwa presiden-presiden Amerika mengetahui kalau tentaranya tidak bisa menang bertempur di Vietnam. Tetapi mereka tetap mengirimkannya ke sana.
Mereka terus melanjutkannya begitu saja dari presiden ke presiden. "Ike, Kennedy, Jhonson, mereka melanggar Konvensi Jenewa serta juga berbohong pada kongres dan publik. Mereka mengetahui Amerika tidak bisa menang tapi tetap mengirim pemuda-pemuda utk berperang". Kata si sumber berita. "Bagaimana dengan Nixon?" Potong jurnalis Washington Post yang menemuinya. "Dia meneruskan hanya supaya kekalahan tidak terjadi di masanya," kata si sumber.
Si jurnalis langsung mengabari pemimpin redaksinya. Ia meminta penerbangan pertama untuk dua orang dari Boston.
Ribuan lembar dokumen turut dibawa melalui penerbangan itu. Dokumen-dokumen yang ternyata bukan saja berisi masalah perang Vietnam, tapi juga bermacam-macam hal, termasuk penjaminan hutang dan kecurangan pemilu.
Sesampainya mereka di suatu tempat, pemimpin redaksi mengutarakan, bahwa ada satu masalah yang amat krusial, yaitu saat diketahui bahwa sumber berita mereka ternyata identik dengan sumber yang dimiliki New York Times. Dengan begitu, bisa dipastikan bahwa nasib Washington Post bila diseret ke persidangan bakal identik pula dengan kompetitornya, The New York Times, yang lebih dulu memberitakannya.
Meja pimpinan redaksi dan kursi pemilik perusahaan berikut para bankir berguncang. Ini soal dilema akibat dekatnya relasi mereka dengan presiden-presiden Amerika itu. Konflik kepentingan mencuat.
Kalau New York Times nantinya diputuskan bersalah oleh pengadilan, maka Washington Post bakal menerima resiko yang sama. Bahkan, para pemegang kebijakan di Washington Post dapat ikut didakwa sebagai kriminal penyebar dokumen rahasia yang mencederai kepentingan pertahanan negara.
Tapi di sisi lain, berita ini jelas berhubungan dengan nyawa ribuan pemuda Amerika yang dikirim untuk berperang di Vietnam, dan akan terus dikirim lagi seperti yang sudah-sudah meski dalam studinya pemerintah mengetahui bahwa tidak mungkin menang.
Di bawah berbagai debat dan pertimbangan kritis, The Washington Post akhirnya memilih untuk lanjut mempublikasikan isi dokumen rahasia yang didapatnya. Sebuah pertaruhan besar dipasang.
Sesudah New York Times dilarang untuk terus memberitakannya sembari menunggu nanti hasil dari persidangan, gantian Washington Post yang maju. Kalau New York Times nyangkut, Washington Post masih lolos.
"THE COURT DIFFER ON VIETNAM PAPERS; THE TIMES SERIES IS STILL HELD UP, WASHINGTON POST ESCAPES A BAN", kata headline di The New York Times.
Perlawanan pun tersusun di meja hijau. Mahkamah Agung mesti mengadili perselisihan rumit yang saling bertentangan tentang bagaimana dokumen Pentagon bisa dipublikasikan dan juga isu yang lebih luas, yakni antara kemerdekaan pers berhadapan dengan kemanan pemerintahan.
Kritik-kritik dan protes bemunculan pula di televisi. "Seorang individu yang pada bagian dirinya juga menjadi presiden, tidak dibenarkan bila ia mengatakan i am the state".
The Washington Post pun mengambil alih headline secara nasional dari The New York Times. Langkahnya itu ternyata segera disusul oleh koran-koran lain yang juga turut memberitakan dengan mengutip bahan dari Washington Post.
Selain tentunya pertimbangan oplag, koran-koran itu pun sama memahami tentang apa resiko yang bakal menimpa mereka. Namun mereka bersedia padu dalam suara. Mereka maju menghadapi pemerintah.
Di dalam pengadilan, The Post dan Times akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Mereka menang.
Sebuah kalimat apik yang menandai momentum kemenangan itu disampaikan melalui adegan pembicaraan melalui telepon untuk disambungkan ke dalam kantor The Washington Post. Kata-kata dari Hugo Black, hakim yg memimpin persidangan.
"The founding fathers gave the free press. The protection it must have. To fulfill essential role in our democracy. The press was to serve governed, not the governors".
"Bapak pendiri bangsa telah menyetujui kebebasan pers. Maka perlindungan terhadapnya harus ada. Untuk memenuhi peran esensial dari demokrasi kita. Pers melayani pemerintahan, bukan pemerintah."
Presiden Nixon yang gusar di sebuah meja telepon menjadi penutup dari film The Post. Adegan itu disusul oleh pemberitahuan tentang adanya pencurian yang dilaporkan seorang petugas dari Watergate.
Ikuti tulisan menarik Bayu W |kuatbaca lainnya di sini.
