Dampak kenaikan harga minyak goreng yang gila-gilaan sungguh luar biasa. Bagi para pelaku ekonomi rakyat bawah alias kaki lima, warteg, maupun rumahan berskala kecil, tidak ada pilihan lain kecuali menaikkan harga jual produk mereka. Memperkecil ukuran bala-bala goreng terbukti membuat pelanggan enggan membeli. Memakai minyak goreng berulang-ulang menjadikan makanan tidak sehat dan tidak enak dilihat sehingga mengurangi minat beli konsumen. Mengurangi porsi nasi goreng terbukti membuat pelanggan protes, sebab merasa kurang kenyang. Maka, pelaku ekonomi bawah pun terpaksa menaikkan harga dagangan mereka walaupun hanya sedikit—masih sangat jauh di bawah kenaikan harga minyak goreng per liternya.
Hingga hari ini, harga minyak goreng masih bertengger di kisaran Rp 24 ribu ke atas untuk setiap liter. Bagaikan burung yang bertengger di dahan tinggi, harga itu tak tergapai oleh rakyat yang mengulurkan tangannya ke atas. Bila rakyat protes, dan pemerintah berusaha mengatur dengan jurus ini dan itu—lewat jurus harga eceran tertinggi maupun lainnya, maka burung itu pun terbang. Pemerintah tak berdaya menghadapi permainan swasta. Maknanya, minyak goreng akan langka kembali. Ketika burung itu bertengger kembali di dahan, ia tidak akan memilih dahan yang rendah. Akhirnya rakyat memaksakan diri untuk bisa membeli kebutuhan pokok ini, sekalipun mahal. Biarkan elite politik nyinyir kepada ibu-ibu yang mengantri minyak goreng.
Tatkala harga minyak goreng dilepas pada mekanisme pasar, kantong-kantong minyak membanjiri pasar. Di dalam kantong-kantong plastik yang berjejer di rak-rak minimarket dan supermarket itu terlihatlah cairan berkilat berwarna kuning keemasan—ya, sekarang terlihat layaknya emas cair. Bening dan bernilai tinggi.
Jadi siapa bilang harga minyak goreng sudah turun? Ah, belum, atau malah berpotensi tidak akan turun ke harga semula. Hukum ekonomi bebas sudah bekerja efektif, dampaknya pada kebutuhan hidup lainnya sudah terasa, dan akan sulit menormalkannya kembali ke sebelumnya. Yang mungkin terjadi ialah lahirnya kenormalan baru berupa harga minyak yang tinggi dan tidak terkoreksi lagi. Imbasnya: berbagai produk lain, termasuk yang tidak memakai minyak goreng, terdampak dan tampaknya tidak akan terkoreksi lagi.
Itulah hukum pasar bebas. Bila menyaksikan bagaimana praktik ekonomi berjalan, dapatkah kita tidak menyebutnya berwatak kapitalistik liberal? Apakah kita akan terus menutup mata bahwa praktik ekonomi ini semakin jauh dari nilai-nilai yang kerap didengung-dengungkan sebagai ideologi bangsa yang diagungkan. Antara lima core value bangsa yang diagungkan dan praktek ekonomi yang dijalankan membentang jurang yang dalam dan lebar. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
