Negeri 1001 peraturan, itulah Indonesia sekarang. Duet pemerintah dengan para menterinya dan parlemen, ibaratnya, sejak negeri ini dikuasai penjajah bernama partai pemenang Pemilu dan koalisinya, yang jargonnya Partai Wong Cilik, terus menancapkan cakarnya menjajah negeri dengan kekuatan oligarki, dinasti, bagi-bagi kursi, bagi-bagi kesejahteraan untuk mereka sendiri, didukung oleh para pemodal alias cukong.
Sejak 2014 sampai sekarang, negeri ini seolah-olah diubah menjadi negeri yang pemimpinnya amanah kepada rakyat dan memimpin untuk menuju rakyat adil makmur sejahtera dengan membuat kebijakan-kebijakan. Ternyata, kini berbagai pihak dan rakyat tidak merasakan, kebijakan dalam bentuk peraturan tidak memihak dan tidak menguntungkan rakyat.
Kebijakan-kebijakan terus dibuat dan lahir dalam bentuk peraturan. Sehingga negeri ini seolah sudah memjadi negeri1001 paraturan. 1001 peraturan itu, justru menambah derita rakyat. Deretan penderitaan tersebut terus digulirkan, mulai dari Omnibus law, BPJS Kesehatan, RKUHP, dan lainnya.
Terbaru, adanya kebijakan pembeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti pertalite dan solar yang harus memakai aplikasi MyPertamina. Padahal menyangkut minyak goreng, gas elpiji dan kebutuhan pokok masyarakat juga masih membuat rakyat menjerit.
Masalah MyPertamina, kebijakan ini semakin menyulitkan rakyat. Apalagi karena tidak semua orang bisa dan mempunyai sarana-prasarana untuk mengoperasikan aplikasi di smartphone. Mengoperasikan aplikasi MyPertamina juga tidak gratis.
Presiden sudah mengkritik 2019
Akibatnya, sebab rakyat tak pernah tidur, ada video tentang pidato Presiden Jokowi yang sejatinya diambil sejak 2019 oleh akun Instagram @ndorobei.official, dan dikutip kembali oleh beberapa media di awal Juli 2022, dan potongan pidato itu kembali viral di media sosial.
Dalam pidato tersebut, Jokowi menilai Indonesia selama ini sulit berkembang karena terlalu banyak peraturan dan regulasi dan mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlalu banyak membuat peraturan.
"Negara ini sudah kebanyakan peraturan, dan negara kita ini bukan negara peraturan dan peraturan-peraturan ini membuat kita kejerat sendiri," ucap Jokowi, yang menilai berbagai kebijakan tersebut malah membuat Indonesia menjadi tidak fleksibel, terutama dalam merespons berbagai perubahan yang terjadi. Padahal saat ini, menurut Jokowi, fleksibilitas adalah hal utama yang diperlukan untuk berkembangnya suatu negara.
Dalam pidato itu, Jokowi pun mendorong para bawahan dan kepala daerah agar berhenti membuat peraturan-peraturan turunan yang berpotensi menjerat bangsa ini sendiri. Termasuk peraturan yang pada akhirnya mempersulit kehidupan masyarakat itu sendiri. Apalagi yang meruwetkan dan membebani masyarakat, karenanya Jokowi meminta itu semua disetop.
Namun, ada yang ironis, dalam pidato itu, Jokowi mengungkap rencana pemerintah mengajukan omnibus law kepada DPR RI. Dan, setelahnya, baru diketahui bahwa duet pemerintah dan parlemen pun melahirkan undang-undang sapu jagat, yang membuat rakyat meradang dan melakukan demostransi.
Cuplikan pidato Jokowi yang kembali viral ini, akibat dari berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap kontradiktif dengan permintaan Jokowi untuk tidak membuat ruwet masyarakat. Maka pantas, potongan video ini menuai banyak komentar yang didominasi sindiran netizen dan warganet alias rakyat.
Kebijakan berupa banyaknya peraturan yang memberatkan rakyat, seolah di tangan Jokowi dan partai di baliknya serta oligarkinya, dinastinya, para pemodalnya, seolah menjadi penjajah moderen di Indonesia dengan 1001 peraturan yang tak lagi atas nama rakyat. Tetapi demi keuntungan mereka sendiri.
Lucunya, Jokowi pidatonya apa? Para menteri dan parlemen terus bikin peraturan apa? Sebab, 2019 Jokowi bilang apa, kini hingga Juli 2022, apa yang terjadi dan menimpa rakyat Indonesia dari peraturan yang dibuat.
Ironis, Jokowi mengkritik di tahun 2019, ternyata kritiknya justru tidak mempan untuk pemerintahannya sendiri. Peraturan-peraturan yang menekan rakyat terus dilahirkan. Rakyat terus diperas dengan dalih peraturan, padahal dalam kehidupan nyata, masih banyak rakyat yang hidup menderita, untuk makan saja susah.
Lucu, bikin ruwet dengan banyaknya permen alias peraturan menteri macam saat rakyat susah dapatkan migor. Kini beli BBM harus pakai aplikasi segala. Karena BBM bersubsidi. Orang-orang miskin dan tua di daerah-daerah apa mempunyai dan dapat menggunakan ponsel?
Dan seperti negeri Kerajaan. Meski rakyat teriak, mulai Jumat (1/7/2022), pemerintah tetap melakukan uji coba pemakaian aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM. Dan dalam praktik uji coba pun, kebijakan tersebut membuat mereka repot sendiri.
Dalam uji coba di hari pertama, saat pendaftaran aplikasi, server down dan sulit diakses. Selain itu, aplikasinya juga dinilai lamban dan mendapat banyak ulasan buruk.
Aplikasi MyPertamina dibikin agar BBM bersibsidi tepat sasaran. Tetapi rakyat yang punya hak dapat BBM bersubsidi, ternyata untuk membeli ponsel saja susah. Bagaimana bisa punya aplikasi MyPertamina? Apalagi, rakyat yang punya hak mendapat BBM bersubsidi, juga banyak yang tidak memiliki kendaraan bermotor. Jadi, yang buat peraturan itu, siapa, sih?
Inilah dongeng negeri 1001 peraturan yang terus bergeming untuk kepentingannya sendiri. Tak peduli kondisi rakyat seperti apa. Rakyat juga menunggu berapa gerangan iuran upeti BPJS Kesehatan yang lagi diobok-obok tidak ada lagi kelas?
Masih dua tahun lagi, pemerintahan Jokowi berlangsung. Kira-kira, apakah dongeng 1001 peraturan akan terhenti mengikuti kritik Jokowi di tahun 2019? Atau malah akan tumbuh subur dan menjamur peraturan-peraturan yang terus membikin rakyat terbentur tersungkur?
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
