Keputusan IUP Dicabut Lalu Dipulihkan Kembali, Pertanda Pemerintah Galau? - Analisis - www.indonesiana.id
x

Septi Yadi

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 20 Januari 2021

Selasa, 16 Agustus 2022 12:21 WIB

  • Analisis
  • Topik Utama
  • Keputusan IUP Dicabut Lalu Dipulihkan Kembali, Pertanda Pemerintah Galau?

    Kenapa pemerintah seakan mendiamkan pebisnis tambang dan masyarakat dengan tidak adanya transparansi?

    Dibaca : 339 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    Sebagai masyarakat hidup di negara demokrasi, bolehlah saya untuk menyampaikan kerisauan yang sedang saya rasakan bersama teman-teman bisnis sekitar, khususnya di industri tambang. Baru-baru ini, saya mendapati kasus bahwa pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) membuat pro dan kontra di tengah masyarakat, khususnya pebisnis. 

    Berawal dari kasus awal tahun 2022 lalu, saat pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada 2.065 perusahaan tambang. Kini, pada Agustus 2022, BKPM memulihkan 75 hingga 80 IUP dipulihkan. 

    Padahal sebelumnya pemerintah gencar untuk melakukan 'bersih-bersih' melalui pencabutan IUP. Namun, banyaknya perusahaan dan pebisnis yang melakukan protes atas hal tersebut, pemerintah kemudian mengendorkan ketegasannya. Hal ini membuat saya kebingungan, mengapa pemerintah seakan melakukan kebijakan yang serampangan dan tergesa-gesa?

    Pertanyaan besar kemudian terlintas di benak saya, mengapa pemerintah terkesan lemah dan tidak tegas setelah diprotes oleh pebisnis? Dari ketegasan ini, timbul dalam pikiran saya bahwa pemerintah seakan minim proses screening dengan teliti dan tepat ketika hendak melakukan pencabutan IUP.

    Saya menjadi ketakutan dan ragu, apakah Indonesia bisa menjadi negara yang aman untuk menanamkan modal dan berbisnis? Apalagi Bahlil Lahadalia, punggawa dari BKPM pada pertengahan Agustus 2022 mengatakan kalau pencabutan IUP adalah kekhilafan dari pemerintah. Mereka berjanji akan melakukan perbaikan karena tindakan tersebut.

    Namun menurut saya, bisnis, khususnya bisnis pertambangan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sebab, ini adalah perihal harkat dan martabat banyak pihak. Mulai dari investor, pebisnis, pemerintah hingga masyarakat. 

    Dari keputusan ini, saya jadi bingung, apakah pemerintah sedang bercanda dengan UU yang sudah dirangkai sedemikian rupa oleh pemerintah? Atau Bapak/Ibu kurang 'kompeten' dalam memahami industri pertambangan?

    Selain itu BKPM berpendapat kalau dalam pencabutan IUP, perusahaan tambang tidak bisa meminta review pencabutan dan hanya boleh mengajukan keberatan. Padahal, alangkah baiknya, perusahaan bisa melakukan evaluasi apa yang harus diberikan kepada pemerintah mengenai apa yang harus diperbaiki? Kenapa pemerintah seakan mendiamkan 'pebisnis' tambang dan masyarakat dengan tidak adanya transparansi?

    Selain itu, saya mendengar kabar 'burung' dari kawan sekitar kalau beberapa IUP yang dicabut bisa diterbitkan lagi namun pemiliknya sudah ganti. Lalu, ada pula yang meminta 'bantuan' ordal alias 'orang dalam' agar IUP bisa terbit lagi. Jika memang ini benar, tentu saya sedih mengenai hal ini. Sebagai masyarakat yang hidup bernegara dan mematuhi peraturan, apakah pelanggaran seperti ini layak untuk dipertahankan? Seperti tidak. Saya sebagai pribadi, hanya berharap ada ketegasan jika memang hal ini benar terjadi. Namun jika tidak, tentu sudah bagus. 

    Saya juga sempat berandai-andai, apakah sebenarnya pemerintah sudah sowan dan mendengar keresahan yang dirasakan oleh pebisnis? Sudahkan pemerintah melakukan komunikasi dua arah secara menyeluruh dengan para pebisnis tambang? Semoga benar-benar sudah dilakukan. Jika belum, semoga ada inisiatif tersebut.

    Ikuti tulisan menarik Septi Yadi lainnya di sini.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.








    Oleh: Hadirat Syukurman Gea

    3 hari lalu

    Analisis Sistem Jual-Beli Ijon pada Komoditas Mangga Berdasar Ekonomo Makro

    Dibaca : 203 kali

    Mangga merupakan salah satu komoditas buah yang digemari hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mangga turut menyumbang perekonomian Indonesia karena menjadi komoditas yang di ekspor. Pada tahun 2015, ekspor mangga sebesar 1.515 jutatonyangsebagianbesarmerupakanjenis Mangga Gedong Gincu dan Mangga Arumanis. Kabupaten Kediri merupakan salahsatudaerahyang menjadikan mangga khususnya Mangga Podang sebagai oleh - oleh khas daerah dikarenakan banyaknya pohon mangga yang tumbuh di sekitar lereng GunungWilis.ManggaPodangkhasKediri banyak ditemukan di daerah sekitar lereng Gunung Wilis yaitu Kecamatan Banyakan, Tarokan, Grogol, Mojo, dan Semen. Semakin berkembang perekonomian suatudaerahmakasemakinberagam pula cara produsen dan konsumen melakukan jual beli.Salah satu sistem jual beli yang dilarang dalam Islam adalah jual beli yang mengandung unsur gharar. Sistem jual beli ijon adalah salah satu sistem jual beli yang mengandung unsur gharar sehingga dilarang oleh Allah SWT. Ijon berkaitan dengan perilaku produsen dan konsumen. Hal ini dapat dikaitkan dengan ekonomi mikro berupa keputusan pengusaha dan konsumen, terbentuknya harga barang atau jasa dan faktor produksi tertentu di pasar, dan alokasi sumber daya ekonomi.Penelitian ini menggunaka nmetode penelitian studi literatur. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder dengan metode pengumpulan data berupa pengumpulan sejumlah studi pustaka. Berdasarkan studi literatur terkait sistem jual beli ijon dan ekonomi mikro, diperoleh hasil analisis bahwa sistem jual beli ijon dan ekonomi mikro saling berhubungan. Hal ini dikarenakan ijon berkaitan langsung dengan perilaku produsen dan konsumen dan ekonomi mikro turut mengatur perilaku produsen dan konsumen. Keywords: Ijon, Komoditas Mangga,Ekonomi Mikro