Di sepanjang sejarah manusia, kekuasaan memiliki daya pikat yang memesona siapapun. Bila tidak, orang-orang tidak akan memperebutkannya. Untuk bisa meraih kekuasaan, bahkan bila perlu segala cara digunakan. Sayangnya, kekuasaan dijadikan tujuan—“Saya ingin dan harus berkuasa”, bukan sebagai alat untuk berbuat kebaikan bagi masyarakatnya.
Pesona ini demikian kuat bahkan semakin kuat manakala seseorang semakin lama duduk di kursi kekuasaan, hingga kemudian ia tidak mampu lagi mengendalikan kekuasaan, bahkan ia malah terperangkap dan jadi budak kekuasaan. Di samping ingin terus berkuasa, ia juga takut bila tidak berkuasa lagi, tidak lain karena ia paham benar bahwa ia melakukan banyak kelaliman selagi berkuasa.
Untuk meraih kekuasaan, ada yang memilih terjun ke dalam kompetisi politik—pilpres, pilwalkot, pilbup, pileg. Ada yang bersaing di dalam organisasi agar bisa menapaki jenjang demi jenjang. Bagi banyak orang, keseriusan dalam berkarier ini pada akhirnya adalah perburuan otoritas, kewenangan, kekuasaan. Apapun namanya, intinya adalah bagaimana meraih hak untuk mengambil keputusan dengan kewenangan tertentu.
Wewenang, hak mengambil keputusan, otoritas untuk memerintah, fasilitas dan, serta keistimewaan lain yang melekat pada jabatan dan kekuasaan, inilah yang memesona kebanyakan orang. Belum lagi, penghormatan dan pelayanan yang diterima terkait dengan jabatan dan kekuasaan, maupun relasi sosial terbatas yang hanya bisa dinikmat oleh sedikit orang dalam lapisan masyarakat, sehingga seseorang merasa memiliki kelas tersendiri yang sangat terbatas penghuninya. Ada privilese yang bisa dinikmati di jalan, di tempat-tempat tertentu, dikenal banyak orang, memperoleh perlakuan khusus, bahkan dengan jumlah ajudan yang berlimpah untuk melayani urusan yang berbeda-beda.
Kekuasaan akhirnya memanjakan pemegangnya, dan pemegang kekuasaan menikmati kemanjaan itu. Banyak orang melayaninya karena takut, banyak orang menghormatinya karena kekuasaan di baliknya, banyak orang tidak mampu membantah perintahnya karena diharuskan begitu menurut aturan dan protokol. Karena selalu melihat ke atas, banyak orang kemudian menirunya dan menjadikan dirinya raja-raja kecil yang setiap saat ingin dilayani, dihormati, dan diperlakukan secara istimewa.
Pesona kekuasaan seperti itu bukanlah tanpa risiko, terutama ketika kekuasaan jatuh ke tangan orang yang salah—orang yang tidak memahami untuk apa ia diberi otoritas tertentu dan bagaimana ia harus menggunakannya. Kekuasaan di tangan orang yang salah akan sangat merugikan masyarakat, karena penyelewengan kekuasaan menjadi sangat sukar dihindari. Kekuasaan di tangan yang salah menimbulkan banyak bahaya bagi masyarakat, di antaranya:
Pertama, kekuasaan disalahgunakan demi memusatkan kekuasaan di satu tangan, memperkuatnya dengan berbagai cara demi memperluas jangkauan dan memperpanjang masa kekuasaan. Kehilangan kekuasaan menimbulkan kekecewaan pada pemegang yang tak siap untuk mundur. Ia akan menempuh berbagai cara untuk bertahan. Ia mempersiapkan kerabatnya untuk berkuasa sebagai jaring pengaman bila ia tak lagi memegang jabatan. Demokrasi direkayasa untuk mewujudkan hasrat kuasa atas dasar kekerabatan.
Kedua, kekuasaan di tangan orang yang salah rawan terhadap korupsi karena motif ekonomi, namun sebenarnya tidak terpisahkan dari motif kekuasaan. Pemegang kekuasaan membutuhkan sumber daya material, aset, serta modal untuk menopang kekuasaannya, seperti membeli pengaruh, membeli suara hak pilih. Untuk menghimpun sumber daya itu, ia menyelewengkan kekuasaan dan otoritas pengambilan keputusan. Ini praktik yang lazim dilakukan dan dalam kenyataannya telah mengantarkan banyak penguasa ke bilik penjara manakala ia bernasib kurang baik, sebab di antara sesama penguasa juga berlangsung persaingan.
Ketiga, kekuasaan di tangan yang salah juga berpotensi mendorong pemegangnya untuk melakukan tindakan apapun demi melindungi kepentingannya. Bagi sebagian orang, bahkan kekerasan menjadi pilihan, sebagaimana telah ditunjukkan dalam berbagai peristiwa di negeri ini. Di tangan orang yang tidak tepat, kekerasan mengalami internalisasi ke dalam kekuasaan, menjadi bagian dari praktik kekuasaan yang ditutup-tutupi.
Kebaikan apa yang akan diperoleh masyarakat bila kekuasaan diberikan pada tangan yang salah? Adanya praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan ini menjadi petunjuk bahwa ada yang tidak tepat dalam proses sirkulasi kepemimpinan di negeri ini, baik di ranah politik melalui pemilu maupun di ranah selain itu yang bertumpu pada kenaikan jenjang karier secara bertahap sebagaimana berjalan di berbagai institusi. Penunjukan seseorang untuk menempati jabatan tertentu bisa jadi sama saja dengan menyerahkan kekuasaan pada tangan yang salah apabila orang tersebut memiliki kecondongan yang besar untuk menyalahgunakan otoritas, baik kecondongan pada otoritarianisme, korupsi, maupun penggunaan kekerasan. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
