Adanya trauma kolektif dalam sebuah masyarakat, sesungguhnya bisa dilihat melalui keadaan demografis dan karakteristik kelompok yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Karena jenis pengalaman trauma yang substansial dan konsisten, akan mudah mengikis makna Individu dan alhasil akan membagi setiap individu melalui memori kolektif ke dalam kelompok-kelompok budaya yang lebih bermakna. Dan hal ini sesungguhnya adalah keadaan yang paling mungkin untuk mempertahankan konflik, sehingga semakin berpotensi meningkatkan perbedaan pengalaman trauma.
Di Indonesia, pada tahun 1965 hingga 1966 merupakan tahun yang paling kelam dalam sejarah, sekaligus paling rentan untuk diintervensi politik melalui panggilan memori. Karena pada era tersebut, berlangsungnya peristiwa pembantaian yang kurang lebih memakan korban 500 ribu jiwa orang-orang yang diduga bergaul dengan komunisme, baik sebagai partisan maupun anggota resmi Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pada 1 Oktober 1965 dini hari, anggota angkatan bersenjata Indonesia menculik dan membunuh enam Jenderal berpangkat tinggi di Jakarta. Namun, sampai hari ini, tidak terungkap siapa yang terlibat dalam perencanaan operasi atau apa yang ingin dicapai dalam peristiwa yang kemudian kita kenal dengan istilah, G30S/PKI “Gerakan 30 September", 1965.
Reaksi cepat militer terhadap kejadian penculikan serta pembunuhan tersebut, memberlangsungkan pembantaian masal yang kemudian membunyikan alarm sejarah sebagai salah satu peristiwa tergelap pada era Perang Dingin. Jendral Soeharto, yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, dengan mengandalkan dukungan CIA, menuding PKI yang waktu itu merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia, sebagai dalang upaya kudeta serta upaya mengambil alih otoritas pimpinan militer.
Kediktatoran militer setelahnya yang dipimpin oleh Soeharto, menjadikan propaganda anti-komunis yang sangat tidak akurat sebagai landasan legitimasi Soeharto sebagai Presiden dengan dukungan Amerika Serikat hingga tahun 1998.
Namun, setelah berpuluh-puluh tahun peristiwa G30S/PKI itu berlalu, dan ketika dokumen-dokumen tentang persitiwa tersebut masih terus bermunculan, seperti dokumen yang menunjukkan keterlibatan Washington atas pembantaian. Topik tersebut masih menjadi topik yang traumatik dan penuh hasutan di negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia ini.
Baskara T. Wardaya, seorang profesor di Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta yang secara spesifik mempelajari Perang Dingin dalam sejarah Indonesia, Ia mengatakan kepada The Washington Post pada wawancara 30 September 2017 bahwa, “Ada dua alat yang dapat digunakan oleh operator sinis untuk keuntungan politik di Indonesia, yaitu agama dan komunisme serta mitos ancaman komunis yang selalu ada dan berbahaya yang diciptakan oleh Suharto pada Oktober 1965, itu sudah mendarah daging di benak orang-orang.”
Hari ini, orang-orang yang memiliki posisi penting di masyarakat banyak yang diinvestasikan dalam mempertahankan narasi palsu yang dikemukakan oleh propaganda Soeharto, karena mereka sepertinya tidak ingin melihat diri mereka sendiri atau para pendahulu mereka berubah dari pahlawan menjadi penjahat, dan meskipun eksistensi politik praktis kaum komunis sudah tidak ada disini, ketakutan yang mereka ciptakan dari pengalaman trauma kolektif masa lalu masih digunakan untuk berebut kekuasaan.
Bagi para korban yang selamat dari peristiwa pembantaian 1965 hingga 1966, memori trauma mungkin begitu adaptif untuk kelangsungan hidup kelompok mereka, tetapi juga meningkatkan ancaman eksistensial, yang mendorong pencarian makna, dan konstruksi trans-diri kolektif bagi generasi mereka selanjutnya. Dan bagi pelaku, memori trauma merupakan ancaman bagi identitas kolektif mereka, yang dapat diatasi dengan menyangkal sejarah, meminimalkan kesalahan karena kesalahan dan mengubah memori peristiwa.
Dalam teori identitas sosial, kita bisa mengamati bahwa kategorisasi orang ke dalam kelompok-kelompok, seperti Komunis, Sosialis, Nasionalis dan kelompok Ideologi lain, bahkan kelompok suatu agama, berkontribusi kuat terhadap adanya perkembangan prasangka. Bahkan banyak kekejaman terburuk dalam sejarah telah muncul sebagai konsekuensi dari keterlibatan individu dalam suatu kelompok.
Kategorisasi sosial adalah yang mendasari adanya kekerasan dan konflik. Kecenderungan untuk melabeli atau mengkategorikan diri sendiri dan orang lain menurut karakteristik kelompok memfasilitasi stereotip diri serta prasangka dan diskriminasi. Kategorisasi yang tidak berarti, meningkatkan perbedaan “kita-mereka” yang kemudian menghasilkan peningkatan antagonisme antar kelompok.
Pada dasarnya, memang kategorisasi dapat terjadi dalam kondisi yang "minimal", mudah untuk melupakan bahwa proposisi yang mendasar dari reifikasi kategori sosial terjadi dengan cara yang mencerminkan demarkasi sosial atau politik yang bermakna dari kelompok. Secara teoritis, proses kategorisasi didorong oleh struktur sosial dan hubungan sosial yang ada. Hal ini berarti bahwa kategorisasi paling mungkin terjadi ketika sistem dan struktur sosial dan politik serta agen yang mewakili dan mempromosikannya, misalnya pemimpin, berfungsi untuk membuat perbedaan kelompok menjadi bermakna.
Identitas sosial memberikan landasan penting bagi sikap dan perilaku orang terhadap kelompok mereka sendiri dan kelompok lain. Hal ini termasuk evaluasi peristiwa yang menimbulkan pengalaman traumatis seperti prasangka, kekerasan, dan perang. Meskipun kita sering berasumsi bahwa penilaian tentang moralitas kekerasan dan diskriminasi dalam konteks ini adalah objektif, semua hal itu sebenarnya adalah produk dari kehidupan kelompok. Seperti halnya terkait dengan peristiwa 1965-1966, perasangkah buruk masih disematkan kepada generasi mereka yang dituduh komunis ataupun telibat secara langsung dalam PKI, hal ini dianggap dapat diterima dan dibenarkan oleh mereka yang mengidentifikasi diri dengan kelompok pelaku dan penyebabnya dengan slogan anti-komunis. Sama halnya, ketika orang mengidentifikasi lebih kuat dengan suatu kelompok, mereka lebih cenderung mendukung permusuhan dan agresi terhadap kelompok luar di mana kelompok mereka berkonflik.
Meskipun kita sering berpikir tentang peristiwa traumatis terutama dalam hal dampaknya terhadap kesehatan psikis, peristiwa traumatis juga berdampak pada bagaimana kita memandang dan menafsirkan perilaku kelompok kita sendiri dan kelompok lain.
Dampak pengalaman terkait konflik terhadap sikap dan konsiliasi. Di dalam konteks dan di kedua kelompok utama di setiap konflik, tekanan yang disebabkan oleh trauma menimbulkan perasaan ancaman dari kelompok lain yang memiliki efek polarisasi pada kesediaan anggota kelompok untuk berkompromi. Dengan cara ini, terlihat bahwa proses identitas sosial membantu untuk memahami tidak hanya hasil kesehatan psikis dari peristiwa traumatis, tetapi juga bagaimana peristiwa tersebut dapat membudayakan konflik antar kelompok.
Status sosial sangat penting untuk memahami identitas sosial. Secara umum, minoritas cenderung lebih “mewaspadai” keanggotaan kelompok mereka dan posisinya. Dengan kata lain, identitas minoritas mereka lebih cenderung menonjol secara kronis serta membawa kesadaran anggota kelompok tentang posisi mereka di masyarakat, sebagai minoritas. Anggota kelompok mayoritas, di sisi lain, sering kurang memperhatikan hubungan antar kelompok dengan cara yang membuat mereka kurang menyadari posisi identitas mereka vis-à-vis orang lain. Memang, identitas mayoritas bisa begitu umum sehingga anggota kelompok mengalami kesulitan untuk menghargai mereka sebagai identitas "sosial".
Dalam hal ini, anggota kelompok mayoritas dan minoritas melakukan pendekatan dan adaptasi terhadap trauma secara berbeda. Dengan menggunakan konsep “banalitas” (berkaitan dengan nasionalisme) untuk merujuk pada ketersediaan yang lebih besar dari sumber daya budaya, sosial, dan psikologis untuk anggota kelompok mayoritas.
Sebuah dangkal yang menjadikan identitas adalah salah-satunya berakar pada ideologi yang dijiwai dengan cara yang diasumsikan dalam kehidupan sehari-hari.
Posisi dan status keanggotaan kelompok dan sumber daya psikologis yang melekat dalam identitas sosial, sepenuhnya berasal dari kelompok-kelompok itu sendiri, berbeda dari adanya gejala sisa pasca-trauma yang pada dasarnya ditanggung oleh kekuasaan dan politik. Dalam dinamika ini, ada pertimbangan tentang peran protektif dari identifikasi kelompok di antara mereka yang menghadapi kekerasan sebagai akibat dari keyakinan dengan keanggotaan kelompok mereka. Karena identitas sosial bersifat dinamis, pertimbangan bagaimana identitas-identitas itu muncul sebagai respons terhadap peristiwa traumatis dapat mempengaruhi dampak dari pengalaman traumatis pada stres pasca-trauma. Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa, pentingnya dinamika status identitas hanya untuk mereka yang menegosiasikan trauma.
Ikuti tulisan menarik Dimas Tri Pamungkas Indonesia. lainnya di sini.
