PSSI Harus Dibersihkan!

Tragedi Kanjuruhan yang menelan korban 135 orang meninggal membuat pemerintah seperti menarik dukungan terhadap kepemimpinan PSSI saat ini. PSSI pun akhirnya memutuskan akan menyelenggarakan KLB setelah mendapatkan tekanan dari suporter, dua tim nasional, dan dari pemerintah.

Pemerintah sudah menelurkan temuannya lewat Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) pimpinan Mahfud MD selaku Menkopolhukam, dimana salah satu rekomendasinya adalah pemerintah tidak akan mengeluarkan izin selama belum ada reformasi PSSI dibawah pengawasan FIFA selaku federasi sepakbola dunia. 

Walau dalam lingkaran Football Family Indonesia masih berusahan mencari cara bahwa mereka tidaklah bersalah dalam kasus Stadion Kanjuruhan, namun pemerintah sepertinya sudah menarik segala bentuk dukungan untuk PSSI di bawah naungan Iwan Bule, selaku ketua umum PSSI. Ditambah, ketika ketua umum PSSI menghadap ke istana, Presiden Joko Widodo tidak menemui dirinya dan diwakilkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

Untuk itu jelas rasanya bahwa PSSI harus segera melakukan perubahan di seluruh struktur organisasinya sehingga diputuskan adanya Kongres Luar Biasa. PSSI berdalih bahwa KLB tetap dilakukan untuk menghindari perpecahan di dalam tubuh PSSI walaupun hanya Persis Solo dan Persebaya Surabaya yang sepakat untuk diadakan KLB.

Karena bagaimanapun, setelah penetapan enam tersangka atas kejadian Kanjuruhan sewajarnya tidak menutup kemungkinan puncak pimpinan PSSI pun selanjutnya akan menjadi tersangka. Karena kelalaian yang tercipta dalam kejadian tersebut, berawal dari kelalaian federasi, PT LIB, dan pihak broadcaster yang saling bersinambungan satu dengan lainnya.

Suporter pun lambat laun mulai menunjukkan tekanannya terhadap klub kesayangan dan para asprov (asosiasi provinsi) bernaung untuk menekan semua pengurus PSSI untuk melakukan perubahan serta pergantian rezim yang dirasa selalu merugikan pihak klub dan suporter untuk kepentingan kelompoknya. Karena aneka macam manuver yang dilakukan federasi sudah menjadi luka yang sangat besar bagi suporter nasional dan secara tidak langsung menghakimi sepakbola nasional untuk tidak datang ke stadion kembali sebelum adanya perubahan signifikan di semua sisi. Apalagi sebelum kejadian Kanjuruhan, sudah terlalu mudah nyawa suporter hilang di sepakbola nasional kita. 

Tuntutan untuk adanya keadilan bagi para korban Kanjuruhan adalah bukti nyata jengahnya kita semua dari kepengurusan PSSI yang selama ini diisi oleh orang-orang tidak berkompeten di bidangnya.

Makanya, sudahi sifat pengecut para pengurus PSSI dan tunduklah kepada pemerintah serta suporter Indonesia, pemilik resmi sepakbola nasional. Bukan PSSI, AFC, ataupun FIFA, karena sepakbola adalah olahrga rakyat dan saat ini rakyat menuntut balas atas tewasnya 135 korban jiwa di Stadion Kanjuruhan. Disini pun, Menteri Pemuda (yang tidak lagi muda) dan Olahraga harus mengkebiri keistimewaan organisasi PSSI serta fokus saja mengurus tim nasional Indonesia.