Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem tampaknya jadi pertaruhan masa depan politik Surya Paloh. Hingga kini, koalisi Demokrat, Nasdem, dan PKS belum tuntas memastikan siapa figur yang hendak dipasangkan dengan Anies sebagai cawapres. Demokrat mengajukan nama AHY, sedangkan PKS menyorongkan nama Ahmad Heryawan. Anies maupun Nasdem kelihatannya belum sreg dengan kedua nama tersebut.
Dukungan Surya kepada Anies ini tampaknya membuat hubungan Ketua Umum Nasdem tersebut dengan Presiden Jokowi terkesan dingin di mata masyarakat. Dalam suatu kesempatan, Jokowi terkesan enggan berpelukan dengan Surya sebagai tanda keakraban. Belakangan, dalam acara peringatan ulang tahun Nasdem, 11 November kemarin, Jokowi tidak hadir karena sedang berada di luar negeri. Tapi, ucapan selamat pun tidak ada dari Jokowi untuk Surya dan Nasdem.
Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan, Jokowi menunjukkan dukungannya kepada sejumlah nama, yaitu Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Ganjar Pranowo, dan memberi kelonggaran kepada Erick Thohir untuk melobi berbagai pihak di tengah kesibukan sebagai menteri.
Karena itulah, barangkali karena sudah kepalang tanggung dalam melangkah, Surya Paloh menyampaikan sindiran kepada Jokowi. “Kita tunggu, kapan [dukungan] dikasih ke Bung Anies,” kata Surya seperti dikutip tempo.co, “Artinya kenapa? Perlu saya ingatkan, Presiden tidak hanya dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan, tapi Presiden juga sebagai kepala negara.”
Dukungan Presiden Jokowi tersebut memang problematik. Ia menempatkan diri lebih sebagai kepala pemerintahan, dan karena itu dukungan ia berikan kepada figur-figur yang berasal dari partai politik pendukung pemerintah. Nasdem hingga saat ini masih pendukung pemerintahan Jokowi dan bagian dari kabinet. Namun, dukungan Nasdem kepada Anies rupanya membuat Presiden Jokowi tidak nyaman. Serangkaian kejadian di atas menyiratkan hubungan Jokowi dan Surya yang terasa dingin.
Lantas bagaimana dengan masa depan pencapresan Anies, apakah akan berlanjut mengingat respon Presiden seperti itu? Apa lagi tekanan terhadap Nasdem dan Surya Paloh tampaknya bukan hanya mendinginnya hubungan Nasdem dengan Istana, tapi juga gencarnya publikasi hasil survei. Beberapa hasil survei yang dipublikasikan belakangan ini menunjukkan bahwa perolehan suara Nasdem pada pemilu 2024 akan turun dibandingkan hasil pemilu 2019.
Meskipun terkesan tidak terlalu peduli dengan hasil-hasil survei yang cenderung menimbulkan persepsi di mata masyarakat bahwa hal itu akan terwujud, namun Surya juga terlihat kesal dengan publikasi tersebut. Dalam satu kesempatan, ia mengatakan, kalau elektabilitas Nasdem memang kecil, kenapa masih saja dihitung. “Anggap saja ini partai main-main, nggak akan dapat apa-apa,” tutur Surya seperti dikutip detik.com. Bahkan, seperti tempo.co, ia juga mengatakan akan meninggalkan Nasdem sebagai pertanggungjawaban apabila perolehan kursi Nasdem nanti tidak bertambah.
Dalam situasi seperti itu, harapan Nasdem agar koalisi dengan Demokrat dan PKS dapat segera mendeklarasikan pasangan capres-cawapres belum kunjung terpenuhi. Adanya upaya untuk menggoyang koalisi dengan membujuk PKS agar membelot ke kelompok Gerindra-PKB terus diembuskan. Apakah PKS akhirnya akan tunduk pada bujukan PKB untuk melepaskan diri dari ikatan dengan Nasdem dan Demokrat, tampaknya masih harus ditunggu.
Bila hal ini terjadi, maka nasib Anies berada di ujung tanduk, sehingga bakal pasangan capres-cawapres tinggal dari kubu Gerindra-PKB, koalisi Golkar-PPP-PAN, dan PDI-P sebagai satu-satunya partai yang berhak mengusung pasangan capres-cawapres sendiri. Di sisi lain, para elite partai—termasuk PKS jika jadi membelot—hanya memikirkan kepentingan kelompok sendiri sekaligus mencerminkan pragmatisme politik. Mereka tidak peduli dengan masa depan demokrasi Indonesia. Pada akhirnya status quo akan bertahan hingga lima tahun sesudah pemilu 2024. Surya Paloh pun mungkin akan terlempar dari jajaran elite politik yang mampu memengaruhi jalannya kekuasaan—sebuah pertaruhan politik yang besar.
Komitmen elite kekuasaan dan politik terfhadap perkembangan demokrasi yang sehat akan terbukti rendah, sebab bagi mereka berada di lingkaran kekuasaan menjadi tujuan pokok yang lebih penting ketimbang menyelamatkan dan menyehatkan demokrasi kita. Bagi-bagi kekuasaan akan kembali terjadi dengan menyisakan dua partai, Demokrat dan Nasdem, berada di pinggiran. Peristiwa ini akan menjadi ulangan pemilu 2019 ketika Prabowo akhirnya memilih bergabung dengan pemerintahan Jokowi ketimbang memperkuat barisan oposisi yang berjuang agar demokrasi di negeri ini dapat berjalan lebih sehat. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
