Judul: Sejarah Perbukuan – Kronik Perbukuan Indonesia Melewati Tiga Zaman (Edisi Ringkas)
Penulis: Bambang Trimansyah
Tahun Terbit: 2022
Penerbit: Pusat Perbukuan BSKAP Kemdikbudristek
Tebal: xiv + 138
ISBN:
Kerinduan saya untuk membaca sejarah negeri yang disusun oleh buku-buku dan para pecinta buku dalam sebuah buku menyeruak. Ketika saya mendapatkan buku ini, dahaga yang sudah sekian lama sedikit terobati. Setidaknya pengetahuan saya tentang tokoh-tokoh pendiri negeri yang begitu akrab dengan buku semakin mendalam. Bukti-bukti bahwa para pendiri negeri seperti Sukarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka dan banyak lagi lainnya, semua mereka adalah para pecinta baca. Bab “Budaya Buku Pendiri Bangsa” memberikan informasi luar biasa tentang hal ini. Misalnya tentang Muhammad Hatta. Tokoh kemerdekaan yang kemudian menjadi Wakil Presiden ini sungguh sangat mencintai buku. Ia mengoleksi setidaknya sepuluh ribu buku dan menulis setidaknya 180 buku. Bahkan ia memberikan mas kawin kepada Rahmi, dengan sebuah buku berjudul “Alam Pikiran Yunani” (hal. 4). Pengetahuan dan kebijaksanaan mereka tumbuh melalui bacaan-bacaan yang senantiasa bersama.
Selain membeberkan bagaimana para pendiri bangsa sangat mencintai buku, karya Bambang Trimansyah ini juga memberikan pengetahuan baru bagi saya tentang periodisasi sejarah perbukuan di Indonesia. Buku ini membagi sejarah perbukuan Indonesia menjadi tiga periode. Periode pertama adalah Periode Perbukuan Sebelum Kemerdekaan. Periode kedua adalah Periode Perbukuan Setelah Kemerdekaan. Periode ketiga adalah Periode Perbukuan Indonesia Baru.
Periodisasi ini mempermudah saya memahami sejarah perbukuan di Indonesia. Apalagi buku ini menggunakan dua pisau analisis dalam menentukan periodisasi. Kedua pisau analisis tersebut adalah perkembangan teknologi percetakan dan kondisi politik. Dua pisau analisis tersebut membuat lanskap perbukuan menjadi berbeda di setiap periode.
Periode Perbukuan Sebelum Kemerdekaan (1659-1945)
Periode Perbukuan Sebelum Kemerdekaan dibagi lagi menjadi: (1) Perbukuan di Jaman VOC, (2) Perbukuan di Jaman Hindia Belanda dan (3) Perbukuan di Jaman Jepang.
Sejarah perbukuan di Indonesia diawali sejak jaman VOC. Pada tahun 1624 VOC mendatangkan mesin cetak ke Batavia. Sejak itu perkembangan barang cetakan, termasuk buku mulai berkembang. Barang cetakan pada umumnya adalah untuk melayani kebutuhan Pemerintah VOC dan para misionaris.
Saat VOC bangkrut, pemerintahan di Hindia Belanda dilanjutkan oleh Belanda. Pada masa Hindia Belanda inilah mulai datang mesin cetak yang bisa bekerja lebih cepat. Pada periode ini mulai muncul penerbitan surat khabar dan percetakan swasta (hal. 23). Pada saat yang sama percetakan milik negara dan percetakan yang melayani kebutuhan misionaris masih tetap eksis.
Di Jaman Hindia Belanda, selain dari press berbahasa Belanda juga muncul press berbahasa lokal, khususnya Jawa (tahun 1855) dan bahasa Melayu (1883). Press berbahasa Melayu lebih banyak diterbitkan oleh orang-orang tionghoa (hal. 28). Selain mengelola penerbitan, percetakan-percetakan milik orang tionghoa ini juga menerbitkan cerita-cerita asli dan terjemahan. Di akhir abad 19, muncul juga press pribumi yang dipakai untuk menyuarakan kesamaan hak orang-orang pribumi dengan Belanda dan menyuarakan kemerdekaan.
Menyikapi penerbitan swasta yang semakin kritis, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1910. Melalui Komisi ini, Pemerintah Belanda membanjiri publik dengan bacaan-bacaan yang lebih pro Pemerintah. Penerbitan Komisi Bacaan Rakyat ini kemudian menjadi Balai Pustaka. Selain mencetak banyak buku, Komisi Bacaan Rakyat juga mendirikan perpustakaan-perpustakaan sekolah dan mencetak buku teks.
Penerbitan, khususnya press sempat mengalami kemunduran yang parah saat Jepang datang ke Indonesia. Jepang menghentikan penerbitan press Belanda. Jepang juga melakukan sensor ketat terhadap penerbitan-penerbitan milik orang Tionghoa dan pribumi. Pelarangan penggunaan Bahasa Belanda dan digencarkannya penggunaan Bahasa Jepang di sekolah, membuat usaha penerbitan dipakai untuk mencetak buku teks berbahasa Jepang.
Perbukuan Setelah Kemerdekaan (1945-1998)
Periode ini dibagi menjadi (1) Perbukuan di awal Kemerdekaan (1945-1949), (2) Perbukuan di masa Demokrasi Parlementer (1950-1959) dan Perbukuan di masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), (3) Perbukuan di masa Orde Baru.
Di masa awal kemerdekaan kondisi perbukuan sangat memprihatinkan. Selain karena para penerbit milik orang Belanda sudah hengkang dari Indonesia, bahan baku dan tenaga yang bisa mengoperasikan mesin cetak juga langka. Itu pun masih diperparah dengan mesi-mesin cetak yang sudah tua. Meski dalam kondisi yang serba sulit, namun para penerbit bumi putra masih terus berkarya.
Periode Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin ditandai dengan berdirinya IKAPI sebagai organisasi perbukuan, pameran buku, paceklik kertas dan kuatnya pengaruh politik dalam dunia perbukuan. Pada tahun 1950, para penerbit swasta membentuk organisasi Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). IKAPI menjadi organisasi yang memperjuangkan perbukuan di masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin. IKAPI sangat getol untuk menambah anggota, termasuk ke Sumatra Utara. Pada periode inilah Indonesia pertama kali mengadakan pameran buku. Pameran buku diselenggarakan oleh IKAPI di Medan tahun 1954. Medan memang salah satu kota yang kuat perbukuannya.
Pengaruh politik dalam dunia perbukuan sangat terasa di periode ini. Pada tahun 1964, Sukarno minta supaya IKAPI diganti namanya menjadi IKAPI – OPS. IKAPI juga harus mencari Kementerian yang mau menjadi induk. Akhirnya Kementerian Peneranganlah yang menjadi induk bagi IKAPI -OPS (hal. 61). Pada tahun 1965, saat IKAPI melakukan pameran buku di Jakarta, IKAPI mendapat serangan dari PKI (LEKRA) karena dianggap ditunggangi kelompok kapitalis birokrat (Kabir) (hal. 65). Pengaruh politik lainnya adalah adanya pelarangan buku-buku yang dianggap tidak sejalan dengan garis politik Sukarno. Sukarno memberi wewenang kepada militer untuk melakukan pelarangan buku (hal.
Di awal Orde Baru, dunia perbukuan menjadi cerah. Sebab Pamerintah membuat Inpres Proyek Penyediaan Buku Bacaan Sekolah Dasar (PPBASD). Melalui proyek ini buku-buku terpilih dicetak oleh Pemerintah dengan jumlah besar. Buku-buku ini dibagikan ke sekolah-sekolah sebagai bahan bacaan di perpustakaan sekolah. Selain penerbitan buku bacaan, Pemerintah juga melakukan pencetakan buku matapelajaran pokok secara besar-besaran, yang disebut sebagai Buku Paket (hal. 69). Selain mencetak buku bacaan, Pemerintah juga membiayai berdirinya perpustakaan sekolah. Proyek-proyek Pemerintah dalam pengadaan buku masih terus berlanjut di masa Orde Baru. Misalnya melalui Proyek Buku Terpadu pada tahun 1981 (hal. 91).
Supaya proyek buku di Departemen Pendidikan lebih terurus, Pamaerintah mendirikan Pusat Perbukuan pada tahun 1987.
Selain dari terbentuknya Pusat Perbukuan, di jaman Orde Baru juga lahir Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional berdiri tahun 1980 melalui Keputusan Menteri P&K. Pada mulanya Perpustakaan Nasional berada di bawah Departemen P&K. Namun kemudian di tahun 1989 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disahkan melalui Keputusan Presiden.
Proyek-proyek buku Pemerintah ini telah mengangkat gairah penerbitan di Indonesia. Tapi di saat yang sama juga menimbulkan kolusi dan korupsi di dunia perbukuan (hal. 80).
Pada tahun 1973, UNESCO mengangkat isu kelangkaan buku di Indonesia. UNESCO menyampaikan bahwa hampir tidak ada buku baru yang dicetak di Indonesia. Merespon hal tersebut, muncullah Penerbit Obor. Penerbit Obor melakukan penterjemahan karya-karya penulis asing dengan pengantar kritis dari intelektual Indonesia.
Pada periode 1980-1990 mulai muncul penerbitan buku umum bergaya modern seperti Gramedia, Penebar Swadaya, Mizan dan sebagainya (hal. 67).
Pelarangan buku juga masih terjadi di masa Orde Baru (hal. 99). Jika di masa Sukarno pelarangan buku dilakukan oleh militer, di masa Orde Baru pelarangan buku dilakukan oleh Kejaksaan Agung.
Periode Perbukuan Indonesia Baru (1998 – sekarang)
Periode Perbukuan Indonesia Baru diawali dengan krisis moneter dan tumbangnya Orde Baru. Krisis moneter ini berdampak pada naiknya biaya produksi buku, khususnya kertas. Tumbangnya Orde Baru juga memunculkan semangat untuk memberantas Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), termasuk di sektor perbukuan. IKAPI sebagai garda depan perbukuan berupaya untuk mengatasi dua permasalahan besar ini dengan mengadvokasi kepada Pemerintah. Upaya-upaya yang dilakukan telah membuat persoalan kertas, pajak dan pajak penulis mendapat perhatian dari Pemerintah.
Dinamika siapa yang bertanggungjawab terhadap perbukuan ini cukup kencang terjadi di masa Reformasi. Buku pernah diurus oleh banyak lembaga, termasuk kementerian di luar Kemdikbud, seperti Kementerian Industri Kreatif. Namun akhirnya Kementerian Industri Kreatif tidak lagi ikut mengurus buku.
Pada periode ini telah terbit Undang-Undang Perbukuan pada tahun 2017. Terbitnya UU Perbukuan ini menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah terhadap perbukuan sangat besar. Semoga terbitnya UU ini diikuti dengan Peraturan Pemerintah yang membuat dunia perbukuan Indonesia semakin maju.
Seperti telah saya sampakan di atas bahwa buku ini memberikan banyak informasi tentang perbukuan di Indonesia. Buku telah menjadi komponen penting dalam berdirinya NKRI dan dalam mengisi kemerdekaan. Meski sangat kaya informasi dan menarik, ada beberapa hal yang mengganjal dalam buku ini.
Sebagai versi singkat, tentu banyak hal-hal yang berhubungan dengan isu perbukuan belum cukup dibahas mendalam. Misalnya tentang pemberangusan penerbitan yang berwarna Belanda dan Tionghoa di awal berdirinya IKAPI.
Catatan kecil, di Kata Pengantar buku ditulis bahwa buku ini disusun oleh Tim Pusat Perbukuan tetapi di bagian halam identitas buku dinyatakan bahwa buku ini ditulis oleh Bambang Trimansyah; demikian pun dengan Prakata. 730
Ikuti tulisan menarik Handoko Widagdo lainnya di sini.
