Partai NasDem sedang atraksi politik dua kaki. Satu sisi masih berada di kubu pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan di sisi lain partai ini mengusung figur yang selama ini dinilai berseberangan dengan pemerintah.
Membaca posisi partai NasDem adalah keadaan yang tidak punya pilihan. Sebab target NasDem disinyalir mengincar kemenangan pemilu dan masuk tiga besar. Partai yang diketuai Surya Paloh ini tengah membuat pola berdasarkan scientific approach. Mereka sedang bersimulasi jika ingin masuk tiga besar maka harus mengusung capres.
“Ada namanya shortcut politic, bahwa untuk melakukan akselerasi kenaikan suara itu dengan mencangkokan partai ke figur. NasDem sedang menjalankan pola itu” kata Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an.
Anies adalah figur yang di-framing sebagai antitesis Jokowi. Namun jika bicara perspektif kepala daerah, Anies adalah perpanjangan tangan Jokowi. Secara etik bahwa yang dilakukan NasDem mengusung Anies sebagai capres itu kurang bijak karena posisinya masih satu barisan di pemerintahan. Terlebih saat ini yang terjadi malah wacana koalisi dengan partai oposisi pemerintah seperti Demokrat dan PKS.
“Sebuah realitas yang menegaskan posisi NasDem saat ini, itu yang harus dijawab oleh NasDem sendiri. Mestinya dengan posisi demikian, kursi menteri yang saat ini ada di kabinet Jokowi harus dilepas sekaligus menyatakan diri keluar dari koalisi,” kata Ali Rif’an.
Ketidaktegasan NasDem dalam situasi itu rasa-rasanya berbeda dengan pernyataan Surya Paloh belakangan ini bahwa partainya akan berkomitmen mengawal Presiden Jokowi sampai 2024. Sementara NasDem justeru mengusung Anies dan membangun koalisi dengan partai-partai oposisi. Memang, tidak ada aturan mengikat tentang koalisi partai. Namun secara etis mestinya Nasdem menyelesaikan tugasnya membantu Presiden Jokowi sampai 2024 mendatang.
Alasan cukup realistis mengapa NasDem memilih Anies menjadi capres. Pertama karena Anies tidak dimiliki partai politik manapun. Kedua, ia adalah tokoh yang pernah deklarasi NasDem sebelum jadi partai politik. Ketiga bahwa Anies tampaknya orang yang bisa menerjemahkan narasi Restorasi Indonesia.
“Soal Restorasi Indonesia dan politik gagasan, tampaknya itu ada di diri Anies. Nah, itu menurut saya yang menjadi agenda utama NasDem, dengan berbagai resiko politik yang harus ditanggung hari ini,” katanya menegaskan.
Secara politis bahwa pola yang dimainkan partai NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024, membuat PDI Perjuangan sebagai partai penguasa saat ini, idealnya mengusung Ganjar Pranowo. Dilihat dari statistik yang bisa menandingi skenario majunya Anies Baswedan atau Prabowo Subianto sebagai capres adalah Ganjar Pranowo bukan Puan Maharani.
“Kondisinya begini. Hari ini suara Puan tidak lebih dari 5 persen. Paling banter 3 persen kalau dibulatkan. Sementara elektabilitas Ganjar itu 30 persen,” kata Ali.
Kalau posisi Puan ingin mengejar Ganjar dengan asumsi jumlah pemilih 200 juta berarti Puan harus meyakinkan orang dalam waktu satu tahun terkahir ini ke 60 juta orang. Hal itu sangat tidak realistis ditengah waktu singkat dan posisi demografi bangsa ini yang sangat beragam.
“Jika posisinya yang diusung NasDem adalah Anies, situasi itu akan menekan PDI Perjuangan mau tidak mau mengusung Ganjar. Desain awal kan Puan. Mereka (PDI Perjuangan) mesti ganti pemain,” ujarnya.
Melihat dinamika hari ini, Ali menilai bahwa secara gestur yang bisa masuk ke koalisi PDI Perjuangan itu ada di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Gerindra. KIB pun sampai sejauh ini belum sepakat secara tegas mengusung capres. Hal ini diduga kuat ada yang dipersiapkan dari KIB. Adapun partai NasDem akan sulit untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan karena sudah deklarasi terhadap Anies Baswedan.
“KIB dimungkinkan akan mengikuti arus besar. Arahnya lebih ke PDI Perjuangan,” kata Ali menegaskan.
Ikuti tulisan menarik Ali Mufid lainnya di sini.
