Demokrasi adalah sebuah sistem atau konsep dalam bernegara dengan posisi fundamental khususnya dalam menjalankan pemerintahan. Tidak heran demokrasi dianggap sebagai titik terang menuju keadilan dan kesetaraan karena peran demokrasi dapat menghilangkan keistimewaan anggota keluarga kerajaan, maka demokrasi dan monarki merupakan dua sistem negara yang berbeda meskipun masih bisa berdampingan. Berdasarkan pedanan kata “Demokrasi” diambil dari bahasa Yunani, kata “demos” berarti rakyat dan “kratos” berarti pemerintahan. Dalam artian kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara dan pemerintahan ialah rakyat.
Seiring dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, perlu kita ketahui pemerintahan kita sempat mengganti konsep demokrasi yang ada di Indonesia. Tercatat dalam sejarah, Indonesia pernah menganut beberapa konsep demokrasi, seperti demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi era reformasi. Pemberian nama reformasi tidak terlepas dari perubahan secara signifikan yang terjadi di Indonesia, terutama dalam proses pemilihan umum, hak asasi manusia, dan kebebasan pers. Demokrasi yang diharapkan menjadi sebuah pergerakan kemajuan bangsa dalam membuat kebijakan karena berorientasi kepada kepentingan rakyat, tetapi pada praktiknya demokrasi tidak sepenuhnya berjalan lancar, seperti jalan tol. Demokrasi mendapat berbagai ancaman dan terjangan dari beberapa komponen dan kecacatan iklim demokrasi itu sendiri. Layaknya air jernih demokrasi kini mulai terkeruh oleh praktik-praktik kotor yang dilakukan oleh pihak yang tidak memaknai demokrasi sesungguhnya. Dalam praktik kotor tersebut, penulis ingin menekankan dampak dan bagaimana praktik populisme terjadi di Indonesia dan masa depan demokrasi kita.
Populisme pada hakikatnya menggambarkan gerakan politik, partai, ideologi, dan strategi politik yang kerap digunakan aktor politik untuk meraup suara untuk menuju pintu kekuasaan. Namun, Populisme di Indonesia lebih dikenal dengan gaya berpolitik dari aktor politik yang kerap menjadi sebuah ciri khas dan ajakan untuk membangun sebuah daerah atau negara melalui istilah yang dikenal dengan blusukan. Selain itu, dalam kajian akademis populisme menjadi sorotan penting meninjau eksistensinya bagi demokrasi apakah menguntungkan atau menjadi sebuah ancaman. Perlu kita ketahui pengertian populisme berlaku secara normatif, tetapi banyak definisi setiap individu yang kerap menunjukan dirinya melalui platform media, seperti televisi dan media sosial. Hal tersebut terjadi di Indonesia banyaknya kepala daerah yang sering muncul di layar tv dan berita membuat ia memiliki identitas pengenal untuk dikenal masyarakat Indonesia, seperti Dedi Mulyadi yang kerap muncul di media sosial dengan kegiatan membersihkan sampah yang ia lakukan, Tri Rismaharani dengan ketegasan yang menuai pro dan kontra, dan Ridwan Kamil dengan proyek pembangunan taman dan kota yang membuat dirinya lebih dikenal dan mendapat sorotan dari media nasional.
Dewasa ini demokrasi dan populisme berjalan berdampingan, terutama dalam pemilihan umum banyak aktor politik yang menggunakan cara politis atau populisme untuk melanggengkan tujuannya, yaitu kemenangan pemilu. Hal tersebut terjadi pada pilkada DKI Jakarta 2018 dan Pemilu 2019. Kebangkitan populisme agama pada tahun politik tersebut memberi bukti eksistensi populisme dipesta demokrasi yang dilakukan di Indonesia. Selama reformasi berlangsung populisme tampak mengalami pasang surut dalam artian istilah tersebut muncul dan diadopsi oleh masyarakat hanya pada waktu tertentu.
Kebangkitan populisme sebenarnya berdampak kepada perjalanan demokrasi di Indonesia sebab populisme bisa merubah cara pandang, pikiran, dan tindakan masyarakat. Pada pemilihan presiden 2019, kita dihadapkan dengan dua calon yang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, Prabowo dengan gaya populisme ultra nasionalis dan konfrontatif dengan cita-cita ingin mengembalikan kejayaan Indonesia menjadi macan asia dan Joko Widodo dengan gaya populisme pragmatis nir-ideologis dan merakyat. Melalui praktik populisme tersebut memunculkan dua kubu yang berbeda, kedua kubu yang sering bersikutan selama Pilkada DKI Jakarta hingga pemilihan umum tersebut nampaknya merubah dan merusak citra demokrasi Indonesia.
Dilansir dari The Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 64 dunia dengan skor 6.3. Skor tersebut mengalami penurunan karena sebelumnya berada pada peringkat yang sama dengan skor 6.48. Namun, penurunan indeks demokrasi tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di dunia pun banyak negara yang mengalami penurunan indeks demokrasi. Hasil riset tersebut tentu bisa dijadikan sebuah sorotan bagi mahasiswa dan akademisi terkait keberlangsungan demokrasi Indonesia.
Sebagai bentuk keresahan dan rasa khawatir terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Mengingat dewasa ini muncul beberapa buku atau kajian tentang kehancuran demokrasi, seperti How Democracy Die. Melalui hal ini, ada rasa khawatir polarisasi dan aktivitas populisme akan kembali muncul dalam kontestasi pemilihan umum 2024. Melalui hal ini, perlu ada perhatian khusus terkait pra pemilu khususnya mengenai sikap dan aktivitas mereka yang berniat menjadi pemimpin Indonesia agar nilai dan esensi demokrasi tetap mengakar dan menjadi landasan pemilihan umum yang berlandaskan substansial tidak hanya prosedural. Dalam hal ini pula akademisi, mahasiswa, dan pegiat sosial politik lainnya untuk bersinergi mengawal pemilu 2024 dan mengawasi praktik populisme demi iklim demokrasi yang sehat.
Ikuti tulisan menarik Mauludy Nugraha lainnya di sini.
