Tulisan ini saya buat sebagai ungkapan kemarahan kepada beberapa intansi pendidikan yang masih saja menganggap bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya. Kalau anak itu miskin mereka tidak layak untuk sekolah, begitupun sebaliknya. Jadi, hanya anak-anak orang kaya saja yang boleh sekolah. Ini suatu hal yang bagi saya sangat miris. Negeri ini masih belum mampu membenahi syarat mendasar dalam kemajuan negara.
Dalam hal ini saya coba sedikit mengulas dengan pengetahuan seadanya selama mengamati dari berbagai sumber dan diskusi mengenai pendidikan. Intinya pendidikan itu harus setara tanpa melihat status sosial yang ada, dengan ini saya berharap negara tercinta kita bisa lebih maju.
Pendidikan adalah hak asasi setiap individu, termasuk anak-anak miskin. Sebagai masyarakat yang beradab, kita memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua anak, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, mendapatkan akses ke pendidikan yang layak. Namun, saat ini, kesenjangan pendidikan antara anak-anak miskin dan anak-anak berkecukupan masih menjadi masalah serius yang perlu kita kritisi.
Pertama-tama, penting untuk diakui bahwa akses terhadap pendidikan yang layak adalah fondasi yang diperlukan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Pendidikan memberikan peluang kepada anak-anak miskin untuk mengembangkan potensi mereka, meraih kehidupan yang lebih baik, dan berkontribusi secara positif pada masyarakat. Tanpa pendidikan yang layak, anak-anak miskin cenderung terperangkap dalam siklus kemiskinan yang sulit diputuskan.
Namun, realitasnya adalah bahwa anak-anak miskin sering kali menghadapi tantangan dan hambatan yang menghalangi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Salah satu faktor utama adalah kemiskinan itu sendiri. Anak-anak miskin sering kali harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka, sehingga mengorbankan waktu dan kesempatan untuk belajar. Kondisi ekonomi yang sulit juga bisa berarti akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang memadai menjadi terbatas. Kurangnya fasilitas, buku teks, guru yang berkualitas, dan kurikulum yang relevan menjadi halangan nyata bagi anak-anak miskin.
Selain itu, kesenjangan pendidikan sering kali diperparah oleh sistem pendidikan yang tidak merata dan tidak adil. Anak-anak miskin sering kali menghadapi diskriminasi dalam hal pemilihan sekolah, pengajaran yang rendah mutu, dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Perbedaan dalam fasilitas dan sumber daya antara sekolah di daerah kaya dan daerah miskin menciptakan jurang pendidikan yang memperdalam ketidaksetaraan.
Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan upaya bersama dari berbagai pihak. Pemerintah harus memprioritaskan pendidikan untuk kesetaraan dan mengalokasikan dana yang memadai untuk memastikan bahwa anak-anak miskin mendapatkan pendidikan yang layak. Investasi dalam pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan membawa manfaat sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Tapi adanya program Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga belum tepat sasaran dan efektif untuk mengatasi anak-anak miskin bisa mampu sekolah sampai jenjang atas, bahkan banyak penerima KIP adalah kalangan dari anak-anak kaum berada, bukannya dievaluasi malah dibiarkan saja, miris memang seperti sistem negara ini hanya dimilki oleh mereka yang notabenenya ekonomi menengah keatas.
Dukungan psikososial juga penting untuk membantu anak-anak miskin mengatasi hambatan emosional dan motivasi yang seringkali muncul akibat kondisi sosial yang sulit.
Tidak kalah pentingnya, pendidikan harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam menciptakan masyarakat yang setara dan adil harus ditanamkan dalam masyarakat secara luas.
Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, kesetaraan pendidikan menjadi semakin penting. Tidak hanya sebagai isu kemanusiaan, tetapi juga sebagai kebutuhan bagi perkembangan sosial dan ekonomi. Memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak miskin bukan hanya mengubah hidup mereka secara individual, tetapi juga mengubah masyarakat secara keseluruhan.
Persoalan ketidakadilan dalam sistem pendidikan, kita harus terus mengingatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat akan tanggung jawab mereka untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak. Setiap anak berhak atas pendidikan yang berkualitas, dan hanya dengan memastikan kesetaraan dalam pendidikan kita dapat menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Ikuti tulisan menarik Raka Indra Lukmana lainnya di sini.
