Korupsi Menjerat Mentri
Sepanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo setidaknya sudah 6 orang menteri kabinetnya terlibat kasus korupsi. Baru-baru ini Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diduga melakukan tindak pidana korupsi. Penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) di kediaman mantan gubernur sulse tersebut menemukan sejumlah dokumen, uang miliaran rupiah, mobil dan 12 pucuk senjata api.
Seorang menteri seharusnya sebagai pembantu presiden dalam menjalankan amanahnya. Namun miris, beberapa nama yang keluar menunjukkan lemahnya pengawsan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Pemberantaasan kasus korupsi seperti sebuah ilusi. Sepanjang semester I tahun ini, KPK telah menerima 2.707 laporan dugaan korupsi. Dari berbagai kalangan, kasus korupsi seolah hal yang biasa terjadi.
Upaya pemberantasan korupsi melalui KPK nyatanya masih jauh dari harapan. Kasusnya yang kadang tidak transparan, dilemahkan dan penyelidikannya dibatasi. Bahkan kini kredibilitas pimpinannya dipertanyakan. Pimpinan KPK diduga melakukan tindakan pemerasan. Semakin suramlah pemberantasan korupsi di negeri ini.
Pemberantasan korupsi tidak cukup pada persoalan individu, tapi harus bersifat sistemis. Beberapa kasus yang terlihat mungkin belum seberapa dari yang tidak terlihat.
Banyaknya kasus korupsi yang terjadi adalah hal lumrah di sistem kapitalisme saat ini. Adanya kesempatan dan justru aneh jika tetap menjadi orang yang lurus ditengah sistem yang memang sudah rusak. Terlebih lagi kehidupan masyarakat yang sekuler dan beban hidup yang semakin sulit. Apa saja ditempuh untuk mendapatkan kekayaan termsuk jalan haram.
Islam Mengatasi Korupsi
Islam sebagai pandangan hidup memiliki solusi atas penanganan kasus korupsi. Setidaknya ada dua faktor yang mendukung pengentasan korupsi. Pertama, ketakwaan individu. Ketakwaan individu akan membawa seorang muslim menjadikan akidah Islam sebagai landasan perbuatannya. Tujuan hidupnya bukanlah mengumpulkan materi, melainkan untuk meraih ridha Allah. Menjalani kehidupan senantiasa melakukan yang Allah perintahkan dan menjauhi yang dilarang.
Pada diri setiap muslim seharusnya terbentuk sikap jujur dan amanah melalui sistem pendidikan yang berasaskan Islam. Kontrol individu pun terlaksana dengan memahami korupsi sebagai hal yang terlarang.
Rasulullah saw. bersabda, “Aku katakan sekarang, (bahwa) barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), hendaklah ia membawa (seluruh hasilnya), sedikit maupun banyak. Kemudian, apa yang diberikan kepadanya, ia (boleh) mengambilnya. Sedangkan apa yang dilarang, maka tidak boleh.” (HR Muslim no. 3415; Abu Dawud no. 3110).
Kedua, Kontrol ini dilakukan oleh negara sebagai penegak hukum. Negara harus melakukan audit terhadap harta kekayaan pejabat dan para pegawainya sebelum menjabat dan setelah menjabat. Apabila ada kenaikan yang tidak wajar maka pejabat tersebut harus membuktikan asal kenaikan hartanya, jika tidak mampu maka negara berhak menyitanya. Pejabat tersebut akan mendapatkan sanksi takzir yang ditetapkan oleh khalifah atau kadi. Sanksi tersebut harus adil dan mampu membuat jera pelaku. Sanksi bisa berupa pemberhentian dari jabatan, penjara, pengasingan atau hukuman mati. Sanksi sosial juga diberikan, pelaku akan disiarkan di publik melalui media massa sehingga akan mencegah orang lain berbuat hal demikian.
Terwujudnya penerapan solusi Islam hanya akan terjadi di bawah naungan negara yang menerapkan Islam. Pemberantasan korupsi akan berjalan efektif dan mewujudkan negara yang bersih dari narkoba. Wallahualam bissawab.
Ikuti tulisan menarik musdalifah lainnya di sini.
