Para relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sering kita kenal sebagai Projo, baru saja resmi mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang, pada 14 Oktober 2023 kemarin. Deklarasi ini sangat ramai, karena dihadiri para ketua umum partai hingga Presiden Jokowi dan walikota Solo Gibran Rakabuming Raka. Tapi hal itu tidak mengejutkan bagi orang-orang sudah mengikuti alur politik di negeri ini. Terlebih lagi Projo sudah menunjukkan dukungannya kepada Prabowo Subianto, sebelum ketua umumnya Budi Arie Setiadi dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kominfo) pada 17 Juli 2023.
Kehadiran Jokowi saat deklarasi dukungan Projo pada Prabowo sebagai presiden 2024, menjadi bahan tafsir publik bahwa beliau telah mendukung Prabowo sebagai penerusnya. Walau pun dalam pidato singkatnya, Jokowi tidak menyebut nama dan hanya meminta agar relawan tidak terburu-buru menentukan pilihan. Selain dari itu, Jokowi juga meminta jangan desak dirinya untuk mengumumkan siapa calon presiden yang didukungnya, karena orangnya tidak hadir dalam acara tersebut.
Kita ketahui bahwa Prabowo tidak hadir dalam acara tersebut, sedangkan Ganjar Pranowo tidak diundang. Jokowi juga tidak lupa menegaskan bahwa penggantinya sebagai presiden harus sosok yang punya visi taktis, berani mengambil risiko, dan punya nyali menghadapi tekanan negara lain. Perihal inilah yang ditafsirkan oleh Budie Arie, bahwa sosok tersebut adalah Prabowo.
Namun, dalam pidato sambutannya saat Rakernas IV PDI Perjuangan di Jakarta International Expo Jakarta, pada 29 September 2023, Jokowi mengeluarkan sebuah pernyataan yang lebih jelas. Pada kesempatan itu, Jokowi mengaku bahwa ia telah “berbisik” ke Ganjar bahwa, “Setelah dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan, tidak usah lama-lama”.
Ia juga menambahkan, persiapan untuk mewujudkan kedaulatan pangan harus disiapkan mulai saat ini sehingga dapat dieksekusi sesaat setelah Ganjar dilantik. Lagi-lagi hal ini juga ditafsirkan sebagai dukungannya kepada Ganjar. Bahkan menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, hal ini menandakan sinyal yang kuat dan hard core dari Jokowi terhadap Ganjar, seusai pembukaan Rakernas IV PDIP.
Alhasil, media dan publik kembali dibuat berpikir, bertanya, hingga menerka ke arah mana dukungan Jokowi. Mulai muncul tafsir-tafsir dari para ahli pengamat politik yang beragam, hingga ramalan dari tukang tenung di media sosial. Hal ini terus memenuhi segala platform sosial media, sehingga secara tidak langsung mulai menenggelamkan poin-poin penting demokrasi yang sehat dan menimbulkan rasa jenuh serta ketidaknyamanan yang terus berkembang bagi beberapa kalangan publik.
Hal ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kehadiran Jokowi dalam panggung politik Indonesia sebagai harapan baru bagi demokrasi. Selama panggung politik memang didominasi wajah tokoh-tokoh yang berangkat dari keluarga politik atau elit mapan dan oligarkis. Sedangkan Jokowi datang dari keluarga sederhana, di mana latar belakang yang dimilikinya menjadi representasi sebagian besar masyarakat. Hal ini merupakan harapan bagi masyarakat Indonesia, bahwa seseorang yang berasal dari masyarakat umum dapat memimpin negara dengan gemilang, di tengah politik Indonesia yang didominasi oleh pengaruh elit politik. Hal inilah yang membuat kehadiran Jokowi menjadi sangat fenomenal, mendapat sambutan yang optimistis akan masa depan Indonesia yang lebih baik oleh sebagian besar rakyat.
Hal ini pula didukung oleh kinerjanya yang membanggakan, merujuk pada data yang dilansir oleh Morning Consult Political Intelligence pada 23 hingga 29 Agustus 2023. Menurut data tersebut, approval rating Jokowi mengungguli rekor yang dipegang Perdana Menteri India Narendra Modi sebesar 76 persen. Hal ini membuat banyak rakyat Indonesia yang merasa puas terhadap hasil kinerja Jokowi, seperti data yang dilansir oleh Lembaga Survei Indonesia pada 1 hingga 8 Juli 2023, dengan hasil sebesar 82 persen kepercayaan publik.
Namun, sebagaimana yang telah tertera dalam konstitusi, jabatan Jokowi “hanya cukup” dua periode dan akan segera berakhir. Banyak masyarakat yang takut bahwa penerusnya tidak mampu melanjutkan tongkat estafet program pembangunan jangka panjang yang dirintis Jokowi; minimal, memiliki kualitas kerja yang mendekati dengan apa yang ia telah lakukan. Maka, lahirlah sebuah pertanyaan: kepada siapakah suara pendukung Jokowi akan diarahkan? Di sinilah pada berebut pulung Jokowi dimulai.
Satu-satunya jalan selain meraih dukungan Jokowi saat pemilu diselenggarakan, juga diharapkan mampu menjaring dukungan dari pemilih Jokowi yang berdasarkan survei Litbang Kompas dengan 18,1 persen responden yang memastikan bakal memilih sosok atau pun calon presiden yang direkomendasikan oleh Jokowi. Survei yang berasal dari Indikator Politik Indonesia pun memberikan keterangan bahwa dukungan yang diberikan oleh Jokowi setidaknya memberi dampak kenaikan hingga empat persen terhadap kandidat capres yang didukungnya.
Fenomena ini akhirnya dimanfaatkan oleh Prabowo, mantan rival Jokowi selama dua kali pemilu yang berasal dari keluarga elit politik era Orde Baru yang berulang kali kalah, tapi masih memiliki nafsu berkuasa yang besar. Kini ia sangat menyadari bahwa basis suara pemilihnya bergerak stagnan bahkan cenderung terpecah akibat kehadiran Anies Baswedan yang berhasil menarik sebagian besar basis suara pendukung lamanya, terutama dari kelompok konservatif garis keras atau sering disebut ‘kelompok radikal’.
Maka dari itu, ia mulai mengubah cara berkampanyenya demi mengambil rasa simpati dari para pendukung Jokowi. Dimulai dari membranding diri sebagai orang yang dekat dengan Jokowi seperti memasang baliho dan sosial media, membayar dan menarik para influencer, penggiringan opini, hingga pendekatan yang intens terhadap keluarga Jokowi. Sebagai strategi politik, hal tersebut tentu bukanlah tabu. Namun, jika nafsu berkuasa Prabowo semakin tidak terbendung, seperti upaya untuk menghalalkan segala cara yang melanggar ketentuan hukum, maka tidak dapat diragukan lagi bahwa demokrasi Indonesia akan terancam.
Dampak buruk yang diakibatkan terdiri dari berbagai macam. Pertama, kesan membangun “dinasti politik” dapat merugikan nama baik Jokowi dan keluarganya. Kedua, perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden dikhawatirkan dapat merusak struktur tata negara dengan menelanjangi wibawa, kredibilitas, dan legitimasi Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiga, terjadinya polarisasi di antara masyarakat, terutama di kalangan pendukung seperti pada pemilu 2014 dan 2019 lalu. Keempat, masyarakat akan dibuat untuk “memaklumi” jiwa feodal dan nepotisme yang dipraktikkan oleh para elit. Dalam kasus ini, sebenarnya masyarakat adalah pihak yang sesungguhnya lebih dirugikan. Terlebih lagi, Prabowo adalah satu-satunya kandidat capres yang paling minim berbicara seputar visi-misi, program dan gagasan, namun paling kencang menjual kedekatan dengan sang presiden beserta keluarganya.
Terlebih, anggota DPR-RI Adian Napitupulu dalam podcast YouTube Tribunnews pada 12 Agustus 2023 menyarankan agar Prabowo lebih banyak mengemukakan gagasan dan ide dalam membangun negara. Hal ini juga dipertegas oleh Alissa Wahid, Ketua Tanfidziyah PBNU, dalam podcast kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored pada 9 Oktober 2023. Alissa menyampaikan bahwa pemilu 2024 ini lebih terlihat sebagai kontes popularitas yang berpotensi menimbulkan bahaya untuk jangka panjang. Sebab yang kita butuhkan adalah pemimpin yang memahami permasalahan bangsa yang terjadi saat ini, dan memberi solusi untuk mengatasinya.
Lalu, mengapa fenomena ini bisa terjadi?
Hal ini tidak lepas dari pola pikir masyarakat yang masih mempercayai takhayul, sehingga melahirkan pilihan yang irasional. Takhayul sendiri, dalam Ensiklopedi Tahayul (2014) yang ditulis oleh Eliyana Hinta, adalah kepercayaan yang dianggap sederhana, tidak berdasarkan logika, bahkan dianggap pandir, sehingga secara ilmiah tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Kemudian dalam buku Manusia Indonesia (1977) karya Mochtar Lubis, Mochtar menerangkan bahwa baik dulu mau pun sekarang hal demikian masih lumrah terjadi di lingkungan masyarakat, hanya saja memiliki dua perbedaan antara takhayul kuno dan modern. Dalam takhayul kuno, masyarakat Indonesia percaya bahwa baik elemen alam (batu, gunung, pantai, sungai, danau, karang, dan pohon) mau pun artifisial (patung, bangunan dan senjata) memiliki “kekuatan gaib”, dan “manusia harus mengatur hubungan khusus dengan itu semua”. Sedangkan dalam takhayul modern, masyarakat cenderung lebih percaya kepada semboyan dan lambang yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu, yang pada umumnya hadir dalam bentuk ucapan dan kata-kata, lalu berkembang menjadi sebuah keyakinan yang tidak didukung oleh data yang valid. Bila mengacu pada buku Takhayul Milenial (2020) karya Damhuri Muhammad, salah satu takhayul modern yang kita hadapi saat ini adalah hoax yang direspons atau dimainkan oleh figur publik dan tokoh panutan.
Dalam kasus menjelang pemilu ini, banyak partai atau organisasi-organisasi relawan yang memakai kata-kata untuk menarik reaksi dan simpatik dari masyarakat. Dan kata-kata tersebut diulang-ulang sehingga menjadi sebuah “mantra politik” untuk menaikkan suatu elektabilitas kandidat capres tertentu.
Beberapa contoh nyata dari pemakaian “mantra politik” yang mengungguli kandidat yang diusung dapat dilihat jargon-jargon berikut, seperti "Tegak Lurus Bersama Jokowi", “Menunggu Arahan Jokowi” atau "Satu Komando 2024 Ikut Pak Jokowi". Pada awalnya, tidak ada yang salah dengan jargon-jargon tersebut. Namun, penggunaannya dikapitalisasi oleh suatu partai atau organisasi relawan yang mendukung Prabowo, sehingga menciptakan kesan bahwa itu adalah berdasarkan arah dukungan Jokowi. Walhasil kalimat "dukungan dari Jokowi" kini menjadi sebuah kata sakti untuk menaikkan elektabilitas Prabowo yang stagnan, karena dianggap berhasil menarik pendukung Jokowi. Perihal ini terbukti pada hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan secara daring pada 18 hingga 20 September 2023, bahwa Prabowo unggul 50,2 persen suara dari Anies dan 45,7 persen suara dari Ganjar, seperti yang telah dilansir dari Republika pada 4 Oktober 2023.
Apakah masyarakat Indonesia mampu mengatasi masalah ini?
Jika kita kembali menelisik buku Manusia Indonesia karya Mochtar Lubis, masyarakat Indonesia sebenarnya cukup logis. Jika kita teliti pepatah dari tokoh-tokoh nasional kita, maka kelihatan pikiran mereka cukup tajam dan logis. Contohnya Ki Hajar Dewantara dengan pepatahnya, “Luwih becik mikul dhawet rengeng-rengeng, tinimbang numpak mobil mrebesmili utawa nangis nggriyeng (Lebih baik hidup sebagai tukang cendol, namun bahagia, daripada kaya tapi menderita).”
Sayangnya, hanya akibat dari kepercayaan animisme atau dinamisme yang memiliki kaitan dengan kepercayaan takhayul, "science inquiry" menjadi lemah sekali, sehingga sering memakai data dan informasi yang salah untuk menerapkan logika masyarakat Indonesia. Contohnya adalah peristiwa letusan Gunung Tambora yang dahsyat pada 5 hingga 23 April 1815, banyak penduduk terutama di Pulau Jawa yang mengira itu adalah suara meriam dari Kerajaan Nyi Roro Kidul yang sedang menikahi salah satu anaknya, seperti yang dilansir oleh Historia pada 10 April 2015. Jadi bukan masyarakat Indonesia yang lemah dalam berlogika, tapi karena data dan informasi yang diraih tidak benar, maka kelihatan tidak punya logika.
Namun jika data dan informasi yang didapatkan benar, maka itu akan membantu masyarakat Indonesia menjadi lebih kritis, pintar dan bijaksana dalam menghadapi segala isu atau permasalahan yang ada. Hal ini dapat dibuktikan ketika isu dukungan Jokowi ke Prabowo terus memanas dan ditambah dengan isu gugatan batas usia capres-cawapres ke MK yang sebenarnya terkesan memaksa hanya untuk meloloskan salah satu calon kandidat capres-cawapres, masyarakat Indonesia terutama di kalangan pendukung Jokowi menjadi terpecah. Alhasil, terdapat kubu yang mendukung, namun ada pula yang menentangnya.
Ironisnya, di dalam kubu yang menentang terdapat mereka yang selama ini dikenal sebagai pendukung pemerintah. Alasan utama mereka menentang gugatan usia capres-cawapres adalah menjaga marwah demokrasi dan kesetiaan terhadap perundang-undangan negara yang berlaku. Terlebih lagi, muncul istilah "Mahkamah Keluarga" dari kalangan masyarakat, sehingga memperkuat penolakan tersebut.
Berdasarkan survei nasional Polling Institute periode 1-3 Oktober 2023, saat simulasi tiga pasangan di mana Prabowo disandingkan dengan Gibran, maka elektabilitasnya menurun sebanyak 4 persen. Menurut peneliti Polling Institute, Kennedy Muslim, penurunan ini terjadi karena ada penilaian negatif. Kasus serupa juga terjadi pada Lembaga Survei Indikator Politik Nasional (IPN) yang dirilis pada 10 Oktober 2023, pasangan Prabowo-Gibran justru menurun dibandingkan jika disandingkan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atau Menteri BUMN Erick Thohir, dengan hanya memperoleh 5,1 persen suara. Direktur Riset IPN Wahyu Sanjaya pun menyampaikan bahwa 67,7 persen responden tidak mendukung Prabowo untuk memilih Gibran sebagai pasangan. Sedangkan, responden yang mendukung hanya 11 persen dan yang tidak menjawab sebesar 20,3 persen. Berdasarkan hasil-hasil survei di atas, sikap penolakan masyarakat terhadap duet tersebut sudah sangat jelas dan nyata.
Kasus ini benar-benar membuat masyarakat Indonesia terkejut dan “terpaksa” harus menghadapi keputusan yang sulit, terutama bagi para pendukung setia Jokowi. Apakah kita harus menggadaikan sikap kritis dan akal sehat, hanya demi memilih calon pemimpin berdasarkan arahan yang masih abu-abu? Atau, apakah kita memilih capres berdasarkan visi-misi, integritas, rekam jejak yang bersih dari pelanggaran hukum, mandiri, dan kinerja yang teruji? Semua kembali kepada sikap para pembaca selaku bagian dari masyarakat.
Ikuti tulisan menarik Elnado Legowo lainnya di sini.
