Liar
Apabila seorang kandidat capres-cawapres hanya mementingkan kekuasaan, maka tidak mengherankan jika segala cara akan dilakukan meski merusak moral dan melanggar konstitusi. Alih-alih memperkuat visi-misi dan gagasan, mereka justru lebih mengutamakan kampanye receh, membuat narasi yang manipulatif hingga mengintimidasi pihak oposisi. Itulah fenomena yang terjadi pada saat ini.
Berbagai macam polemik telah terjadi menjelang Pemilu 2024. Dimulai dengan prahara di MK, pemilihan kandidat cawapres yang cacat konstitusi, keterlibatan pihak istana, hingga mobilisasi aparatur negara. Setelah polemik-polemik itu makin memanas di kalangan publik, kualitas pemahaman masyarakat justru direndahkan dengan adanya pernyataan dari Wakil Komandan Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rahayu Saraswati (Kompas.com, 9/11/2023). Ia menyatakan tidak khawatir polemik di MK dapat mengganggu pencalonan Prabowo-Gibran, karena banyak masyarakat yang tidak memahami persoalan di MK dan tidak mengambil pusing. Seolah-olah, Rahayu menganggap bahwa mayoritas masyarakat adalah orang yang “bodoh” dan “tak acuh” dengan keadaan sekitar.
Selain itu, demi menutupi segala dosa di masa lampau sekaligus polemik yang terjadi, mereka mulai melakukan kampanye TikTok yang dangkal. “Pasangan gemoy dan bocil” – istilah untuk lelaki berparas tambun yang lucu bagi Prabowo dan pria imut kekanak-kanakan bagi Gibran – adalah istilah yang paling sering dipakai untuk memikat publik, dengan harapan agar masyarakat terlena dan melupakan segala kecacatan moral serta hukum yang telah mereka perbuat secara terang-terangan. Taktik serupa pernah dipakai oleh Bongbong Marcos (putra dari mantan diktator Filipina, Ferdinand Marcos) untuk memenangkan Pilpres Filipina 2022, namun dengan eksekusi yang berbeda.
Secara langsung, taktik ini melecehkan kualitas berpikir masyarakat, terutama dari kalangan milenial dan gen z sebagai mayoritas pemilih Pemilu 2024. Memang benar bahwa banyak dari kalangan milenial dan gen z yang menyukai hal-hal receh dan lucu (Asumsi, 23 April 2021). Akan tetapi, mereka juga generasi yang kritis dan open-minded (DetikEdu, 7/11/2023). Para milenial dan gen z adalah generasi yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga mereka tidak langsung menyerap informasi secara mentah dan sering melakukan cek fakta dari berbagai sumber terpercaya. Walhasil para milenial dan gen z sering disebut sebagai generasi yang paling kaya akan referensi.
Apabila kita melihat fakta di lapangan, maka kita akan melihat ada banyak dari generasi tersebut yang merasa prihatin akan fenomena yang terjadi saat ini. Bentuk keprihatinan mereka tidak hanya dituangkan dalam bentuk gerakan sipil, tapi juga di dalam acara dialog publik atau kuliah umum dengan suatu kandidat capres-cawapres, mengumandangkan seruan “Kami Muak” di sosial media, social experiment yang dilakukan para konten kreator ke gen z (Cek Ombak #12 di kanal YouTube 2045 TV, 23/11/2023), hingga membuat konten satire lucu seperti memparodikan lagu “Paman Datang”.
Bahkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Melki Sedek Huang, dengan tegas mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sedikit pun memberi arti positif bagi generasi muda, saat sedang menggelar acara Sumpah Pemuda 2023 yang dihadiri oleh puluhan anak muda dari berbagai elemen di pelataran Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat (Tempo.co, 22/11/2023). Ia menilai bahwa putusan MK itu telah merusak kepercayaan anak muda kepada MK dan membunuh harapan jutaan pemuda yang bermimpi akan cerahnya masa depan.
Penemuan di lapangan ini berbanding terbalik dengan hasil survei Indikator Politik, bahwa elektabilitas dari kandidat Prabowo-Gibran menempati peringkat tertinggi di mata kalangan gen z dengan total 52,4% responden (CNN, 21/11/2023). Bahkan survei-survei dari lembaga lain juga menjadi pertanyaan dan keresahan publik, karena belakangan ini dinilai semakin tidak masuk akal. Alasannya karena banyak lembaga survei yang terkesan sedang memenangkan suatu kandidat capres-cawapres tertentu, seperti kenaikan elektabilitas Prabowo-Gibran yang fantastis sesudah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menilai putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 melanggar etik dan memiliki konflik kepentingan, yang berujung pada pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK.
Apabila melihat reaksi masyarakat di lapangan, justru kontradiktif dari hasil survei yang telah dipaparkan sebelumnya. Reaksi tersebut bisa kita saksikan dari kasus terbaru, yaitu di acara Dialog Publik Bersama Capres dan Cawapres Republik Indonesia yang diadakan di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Dalam acara tersebut, peserta dialog memberi sorakan panjang tanda tak setuju saat nama Prabowo-Gibran disebutkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam sambutannya (Dailypost.id, 24/11/2023).
Selain dari itu, ada juga gerakan ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Jaga Demokrasi menggelar Mimbar Demokrasi bertajuk ‘Mahasiswa Bersama Rakyat Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM’ di Kampus Institut Seni Indonesia (ISI), Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DetikJogja, 23/11/2023). Koordinator Umum Aliansi Jaga Demokrasi, Muhammad Suhud, mengatakan bahwa mimbar demokrasi ini merupakan bentuk keresahan bersama, khususnya mahasiswa dan masyarakat DIY atas isu-isu publik yang beredar. Ia mengklaim bahwa mimbar demokrasi ini diikuti oleh 35 kampus di DIY serta masyarakat umum, dan basis massa yang mengikuti acara tersebut mencapai angka tiga ribu peserta.
Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Ismail Hasani, ikut menyuarakan kekecewaannya atas keganjilan dari hasil-hasil survei tersebut (Kompas.com, 22/11/2023). Ismail menyatakan bahwa hasil survei tentang elektabilitas capres-cawapres semakin tidak masuk akal, hingga terdapat temuan bahwa ada beberapa lembaga survei yang juga merangkap sebagai konsultan politik atau juru kampanye untuk suatu kandidat, yang berlindung di balik kebebasan akademik survei. Dengan kata lain, lembaga survei tersebut “dipakai” untuk menggiring opini tentang hal-hal yang dikehendaki oleh pihak yang “menugasi”.
Banyak kalangan yang mengecam, mengkritik hingga meminta klarifikasi kepada pihak terkait. Akan tetapi, banyak dari mereka yang justru mendapatkan intimidasi, hingga dilaporkan ke pihak berwajib. Dimulai dari Melki yang mengaku mendapat ancaman digital karena protes hasil putusan MK, hingga ibunya yang didatangi oleh aparat TNI dan Polri untuk menanyai aktivitas keseharian sang putra (Kompas.com, 10/11/2023). Kemudian intimidasi digital terhadap gadis asal Subang yang menyuarakan tagar “Kami Muak” terhadap peran dinasti politik, terutama dalam konteks keluarga presiden (Pojok Baca, 8/11/2023).
Hingga kasus terbaru, Politisi Partai Gerindra Habiburokhman yang mengancam akan melaporkan presenter CNN Indonesia ke Dewan Pers, di saat sedang dimintai klarifikasi atas video amatir deklarasi dukungan perangkat desa seluruh Indonesia kepada pasangan Prabowo-Gibran (Koran Madura, 21/11/2023). Kasus-kasus ini semakin membuat Pemilu 2024 jauh dari harapan pesta demokrasi yang damai dan gembira. Pemilu yang seharusnya juga menjadi ajang mempromosikan pemimpin muda, kini telah ternodai oleh praktik politik yang kolot.
Dalam dunia politik, tidak ada yang salah dalam membangun narasi untuk menaikan citra suatu kandidat. Namun, jika dilakukan dengan cara yang tidak beretika, maka akan menimbulkan masalah serius. Sebab masyarakat akan mencari kebenaran dan keadilan dengan jalannya sendiri.
Ikuti tulisan menarik Elnado Legowo lainnya di sini.
