Saat banyak politikus berusaha tampil di berbagai forum demi memperoleh kesempatan menyampaikan ide-idenya kepada masyarakat, ada juga politikus yang memilih menghindari forum seperti itu, terlebih forum tempat ide-ide diperdebatkan. Politikus jenis ini barangkali berpikir ide kok diperdebatkan, ide itu ditelurkan untuk direalisasikan.
Politikus jenis ini barangkali lupa (untuk tidak menyebut kurang mengerti) bahwa sebuah ide yang menyangkut kepentingan masyarakat layak diperdebatkan lebih dulu sebelum direalisasikan. Bukan sekedar layak malah, melainkan harus diperdebatkan. Ketika sebuah ide diambil oleh sebuah pemerintahan, sebelum direalisasikan ide tersebut mesti dikritik terlebih dulu. Bila perlu, kritik yang sangat keras, karena realisasi ide itu tidak boleh membahayakan masyarakat. Dari sini akan terjadi perdebatan.
Jadi, debat itu sebenarnya suatu cara untuk menguji sebuah gagasan apakah layak atau tidak untuk diterapkan. Jika kurang layak, maka kritik mungkin masih mampu memperbaiki ide tersebut agar layak. Bila ide tersebut sangat tidak layak, ide itu harus dibuang. Kritik terhadap sebuah ide diperlukan untuk menemukan titik lemahnya dan kemudian ide tersebut dapat diperbaiki. Tapi, di saat yang sama, melalui perdebatan, masyarakat dapat lebih memahami keunggulan sebuah ide yang telah melewati ujian.
Maka, perdebatan dalam suatu forum adalah bentuk aksi-reaksi yang lumrah dijalani untuk menguji kepatutan sebuah gagasan yang hendak diterapkan sebagai kebijakan publik. Perlindungan kepentingan publik adalah salah satu sisi baik yang dapat dilihat dari debat di antara para capres dan di antara para cawapres. Perdebatan yang sehat berpotensi mengupas kulit-kulit sebuah gagasan sehingga kemudian akan tampak isinya seperti apa sesungguhnya.
Masyarakat yang menyaksikan debat juga dapat mengetahui seberapa besar kapasitas dan seberapa kompeten capres dan/atau cawapres dalam mengeksekusi gagasan yang ia tawarkan. Jika ternyata ia tidak mampu menjelaskan dengan baik dan benar gagasannya sendiri, alih-alih ia akan mampu mengeksekusinya sebagai sebuah kebijakan publik. Mungkin gagasan itu terlampau muluk sehingga tidak realistis untuk dapat diwujudkan, mungkin pula gagasannya bagus tapi publik cemas apakah capres dan/atau cawapresnya sanggup mewujudkannya.
Karena itu, hadir dalam sebuah forum debat bagi calon pengambil keputusan penting bukan sekedar tempat untuk menyosialisasikan idenya, tapi forum untuk meyakinkan masyarakat bahwa idenya sangat layak untuk diadopsi dan bahwa ia mampu mewujudkannya. Apakah forum itu resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau bukan forum resmi, maka kehadiran kandidat capres dan/atau cawapres dapat menjadi forum bagi mereka untuk meyakinkan masyarakat sedikitnya tentang dua hal: pertama, kelayakan gagasannya, dan kedua, kapasitas dan kompetensinya untuk mewujudkan gagasan yang ia tawarkan.
Dengan tidak menghadiri forum-forum publik semacam forum debat, capres dan/atau cawapres sesungguhnya telah merugikan diri sendiri, sebab ia membuang kesempatan untuk menunjukkan dua hal tersebut di atas. Dua hal ini berpotensi memberi nilai tambah tinggi bagi kontestan yang memahami benar apa manfaat kehadirannya dalam suatu forum debat, walaupun bukan forum resmi.
Ketika seorang capres dan/atau cawapres enggan menghadiri ataupun menghindar untuk hadir dalam forum debat publik, maka ia telah menyingkapkan jatidirinya sendiri. Ia telah mempertontonkan kepada masyarakat luas seperti apa kualitas kepribadian dirinya. Bila karena ketidakhadirannya dalam forum tersebut, masyarakat lantas meragukan kapasitas dan kompetensinya dalam membuat kebijakan publik, maka masyarakat telah bersikap adil. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
