Kita sudah sering mendengarkan istilah “Reformasi yang kebabalasan”, atau “Demokrasi yang kebablasan”. Tetapi mungkin baru kali ini kita mendengar istilah “Impor aspal yang kebablasan”. Apa maksud dari kata-kata ini? Untuk mengetahui perihal isu ini, ada baiknya kita perlu tahu terlebih dahulu, apa arti kebablasan itu? Kebablasen atau yang bakunya “kebablasan” adalah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti berlebihan atau melampaui batas yang wajar. Dan kita semua tahu, bahwa apabila sesuatu itu sudah berlebihan, atau melampaui batas, maka hal tersebut sudah tidak baik lagi. Dan perlu ada perubahan.
Yang menarik untuk kita pahami, bahwa gagasan reformasi, demokrasi, dan impor aspal itu awalnya adalah baik. Tetapi dengan perjalanan waktu, akhirnya tindaklanjut dan perkembangan dari reformasi, demokrasi, dan impor aspal, malah kebablasan. Karena sudah merasa berada di dalam zona nyaman. Pada saat ini, reformasi, demokrasi, dan impor aspal, telah menyimpang dari rel tujuan awalnya yang mulia. Tetapi mirisnya, tidak ada satu orangpun yang mau. dan berani mengkoreksi dan meluruskannya. Sehingga akhirnya reformasi, demokrasi, dan impor aspal, semuanya kebablasan. Dan kalau sudah kebablasan begini, apa yang harus dilakukan? Sudah tentu, kita harus segera memperbaiki, mengkoreksi, dan meluruskannya kembali. Agar tujuan awal dari cita-cita mulia tersebut; Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera akan bisa tercapai.
Dalam kontestasi Pemilu 2024 ini, ada paslon yang mengusung tema perubahan. Dan ada paslon yang mengusung tema keberlanjutan. Apabila ada masalah reformasi, demokrasi, impor aspal, yang kebablasan, apakah fenomena ini akan dilanjutkan atau diluruskan? Ini pertanyaan yang mendasar, bahwa sejatinya, yang salah itu harus segera diperbaiki. Dan yang baik itu harus dilanjutkan, dan dibuat menjadi semakin jauh lebih baik lagi. Seandainya saja impor aspal yang kebablasan itu, kita anggap tidak baik, maka paslon yang mengusung tema perubahan, atau paslon yang mengusung tema keberlanjutan, yang akan memperbaiki dan meluruskannya? Hal ini penting. Dan harus menjadi catatan bagi rakyat dalam hal akan memilih siapa capres dan cawapres periode 2024 – 2029.
Pada awal mulanya, impor aspal itu bermaksud dan bertujuan baik. Karena kebutuhan aspal nasional meningkat terus setiap tahunnya. Sedangkan kapasitas produksi aspal Buton sudah tidak dapat ditingkatkan lebih besar lagi. Maka Indonesia terpaksa harus mengimpor aspal untuk memenuhi kebutuhan aspal di dalam negeri. Dalam hal ini tidak ada yang salah. Dan kebijakan ini memang yang seharusnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun, sudah selama bertahun-tahun tidak ada orang yang merasa berkeberatan, dan dirugikan oleh kebijakan impor aspal ini. Karena kebijakan impor aspal ini telah dilaksanakan dalam keadaan terpaksa, mendesak, dan penting. Oleh karena itu, kebijakan impor aspal adalah wajar.
Keadaan yang selama ini telah mapan dan nyaman dengan adanya kebijakan impor aspal ini, pada tahun 2008, tiba-tiba Indonesia telah diguncang oleh badai tsunami kenaikan harga minyak bumi dunia yang mencapai di atas US$ 100 per barel. Sehingga harga aspal impor yang biasanya sekitar hanya US$ 400 per ton, melonjak tinggi sekali menjadi US$ 800 per ton. Atau terjadi kenaikan harga 2 kali lipat. Kejadian ini telah memicu kepanikan diantara para kontraktor jalan, karena proyek-proyek mereka tidak dapat dilanjutkan. Kenaikan harga aspal impor ini telah mencekik leher mereka, sehingga tidak sedikit kontraktor yang merasa rugi besar, dan terpaksa harus gulung tikar.
Peristiwa kenaikan harga minyak bumi dunia yang sangat tinggi, dan yang telah berdampak buruk kepada kenaikan harga aspal impor yang signifikan, diramalkan akan terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mulai sadar, dan segera melirik lagi kepada potensi-potensi aspal Buton yang sangat luar biasa besar untuk mensubstitusi aspal impor. Pada tahun 2013, PT Wijaya Karya telah mengakusisi PT Sarana Karya, dengan tujuan untuk memproduksi aspal Buton ekstraksi guna mensubstitusi aspal impor. Dan pada tahun 2015, PT Wijaya Karya dan PT Pertamina telah menandatangani sebuah Nota Kesepakatan (MoU) untuk memproduksi Aspal Hibrida. Aspal Hibrida adalah aspal campuran antara aspal Buton ekstraksi dengan Decant Oil dari Pertamina.
Ambisi besar pemerintah untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton, mirisnya, telah terhenti, dan pupus di tengah jalan. Karena proyek Aspal Hibrida tidak mampu dilanjutkan, alias mangkrak. Dan setelah itu, kelihatannya pemerintah sudah merasa putus asa, dan akhirnya kembali kepada asalnya, zona nyaman, dengan mengimpor aspal terus sampai sekarang ini. Dan lucunya lagi, meskipun sekarang ini harga aspal impor sedang sangat tinggi sekali, tetapi pemerintah tetap merasa tenang-tenang saja. Dan tidak ada keinginan dan mau beralih lagi kepada aspal Buton yang potensinya sangat luar biasa besar untuk mensubstitusi aspal impor. Apakah betul demikian?
Sejatinya, pemerintah bukannya tidak ada upaya-upaya sama sekali untuk mau memanfaatkan aspal Buton guna mensubstitusi aspal impor. Pada tahun 2015, dan tahun 2022, pak Jokowi sudah menginstruksikan kepada semua jajaran kementerian-kementerian terkait untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Bahkan pak Jokowi juga sudah memutuskan dengan tegas akan stop impor aspal pada tahun 2024. Tetapi apakah pak Jokowi mampu menghentikan masalah impor aspal yang kebablasan ini? Marilah kita tunggu saja dengan harap-harap cemas, apakah pak Jokowi berani stop impor aspal pada tahun ini?.
Adapun, seyogyanya solusi jitu dari masalah impor aspal yang kebablasan ini adalah dengan mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Dan anehnya, Departemen Perindustrian sudah membuat Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton, tetapi apa sejatinya, yang sedang diupayakan pada saat ini? Mengapa tidak ada update dan tindak lanjutnya? Agar rakyat bisa lebih memahami dan menilai. Apakah keputusan pak Jokowi akan stop impor aspal pada tahun 2024 ini adalah sebuah keputusan yang bijak dan serius, atau hanya main-main saja?.
Sekali lagi, untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton guna mensubstitusi aspal impor diperlukan political will dari pemerintah. Kalau pemerintah masih menganggap bahwa kebijakan impor aspal adalah masih dalam batas-batas yang wajar, demi untuk memenuhi kebutuhan aspal nasional, silahkan dilanjutkan. Tetapi seandainya rakyat mengatakan bahwa impor aspal sudah kebablasan, mohon hendaknya pemerintah mau untuk introspeksi diri.
Mungkin kita perlu menengok kembali sejenak ke belakang. Khususnya mengenai peristiwa kenaikan harga aspal impor yang sangat tinggi sekali pada tahun 2008. Betapa paniknya pemerintah Indonesia pada saat itu. Mengapa kita tidak mau belajar dari pengalaman pahit di masa lalu? Karena kenaikan harga minyak bumi dunia yang pernah mencapai lebih dari US$ 100 per barel tersebut, pasti suatu saat akan terjadi dan terulang lagi di masa yang akan datang.
Indonesia wajib bersyukur sekali, karena memiliki aspal alam di Pulau Buton yang jumlah depositnya sangat melimpah, dan terbesar di dunia. Kalau sekarang kita sudah mulai sadar dan merasa malu, bahwa impor aspal yang kebablasan itu adalah tidak baik. Mengapa kita harus lanjutkan? Bukankah kita harus berani berubah dengan mewujudkan hilirisasi aspal Buton? Kita harus menggunakan akal sehat untuk mau “sedia payung sebelum hujan””. “Hujan” dari kenaikan harga aspal impor yang sangat signifikan di masa-masa yang akan datang. Bahkan pada saat inipun hal itu sedang terjadi.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
