Mengapa KPU membiarkan Lembaga Survei (LS) menyiarkan informasi secara terstruktur, tersistem, dan masif bernama Quick Qount Pemilu (QQP). LS, mendapat sertifikat dari KPU. Apakah KPU tahu, LS itu bekerja untuk kepentingan siapa? Yang membayar siapa? Luar biasa, Pemilu 2024, seperti Pemilu sebelum-sebelumnya, ternyata LS dengan QQP dan media yang menyiarkan, malah menjadi aktor utama penggiringan opini publik. Sadarkah rakyat atas pembodohan ini? (Supartono JW.16022024)
Harus diakui bahwa dalam Pemilu 2024, ada pihak yang melakukan perbuatan dan tindakan curang dengan terstruktur, tersistem, dan masif. Saya juga tidak peduli perbuatan dan tindakan curang itu dilakukan oleh pihak yang mengusung Capres-Cawapres 01 atau 02 atau 03, artikel ini isinya akan sama.
Yang benar adalah benar. Yang salah, ya salah. Yang benar dan curang, sama-sama dapat dilihat, diidentifikasi, dan dirasakan.
Sadarkah?
Sadarkah rakyat, Lembaga Survei (LS) dalam Pemilu sudah menjadi ujung tombak penggiringan opini publik secara terstruktur, tersistem, dan masif?
Siapa yang membayar LS? Dalam acara di televisi, Jumat malam (16/2/2024), ada narasumber yang meminta seluruh media, menyetop pengumuman QQP dari LS.
Sebab, memang benar, QQP hasil dari LS, sudah meresahkan dan menyesatkan. Bagaimana mungkin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Lembaga Resmi saja belum selesai menghitung hasil pencoblosan, tapi KPU sendiri malah mengizinkan LS melakukan QQP. Apa maksudnya? Siapa sutradara di balik KPU mengizinkan LS membuat QQP? Siapa sutradara di balik LS yang dapat sertifikat KPU? .
Dalam acara televisi itu juga, karena didebat oleh narasumber lain, menyoal kecurangan yang masif seperti kasus Sirekap, lalu begitu kontradiktifnya hasil suara Pileg dan Capres-Cawapres, seorang narasumber menyebut bahwa ada LS yang selama ini sangat dikenal oleh publik sebagai LS-nya Paslon 03, tetapi QQ lembaga yang dipimpinnya memenangkan Paslon 02.
Atas perdebatan itu, ada celetukan pemirsa televisi. "Sepertinya, narasumber pura-pura tidak tahu, bahwa LS yang selama ini dikenal sebagai LS-nya 03, sudah beralih ke 02. Kan semua karena, kepentingan dan keuntungan, wani piro?"
Sia-sia
Atas semua drama yang sedang terjadi di Republik ini, melawan atau menggunggat atau melaporkan kecurangan Pemilu 2024 adalah hal yang sia-sia. Hanya menghabiskan waktu, pikiran, tenaga, dan uang.
Hal yang terstruktur, tersistem, dan masif, harus dilawan pula dengan tindakan yang memiliki kekuatan yang sama, yaitu tersistem, terstruktur, dan masif pula. Tetapi, siapa yang akan mampu melawan tindakan dan perbuatan terstruktur, tersistem, dan masif yang digawangi oleh kekuasaan?
Harus ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dari kekuasaan dan kekuatan yang yang kini sedang memegang kendali perbuatan dan tindakan terstruktur, tersistem, dan masif. Kekuatan dan kekuasaan yang mana? Kekuatan dan kekuasaan siapa? Jawabnya, tentu kekuatan dan kekuasaan rakyat. Kedaulatan rakyat.
Sayangnya, karena perbuatan dan tindakan terstruktur, tersistem, dan masif itu sudah berhasil menjinakkan pikiran dan hati rakyat jelata yang tetap dijajah dengan halus. Agar tetap bodoh, miskin, dan menderita. Sehingga tetap merasa berhutang budi, harus berterima kasih, akan tetap sulit membuat rakyat jelat dapat menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi dan diperbuat oleh tindakan terstruktur, tersistem, dan masif.
Terstruktur sesuai KBBI adalah sudah dalam keadaan disusun dan diatur rapi. Lalu, tersistem tidak ditemukan dalam KBBI, tetapi ada kata sistem, artinya perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas atau susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya atau metode. =Arti kata sistem di tambah ter, dari berbagai literasi, saya ambil dua makna, yaitu (1) Menyatakan kadaan atau situasi yang sudah terjadi. (2) Menunjukkan kondisi bermakna paling atau sangat.
Sementara maksud kata masif adalah utuh dan padat, di dalamnya tidak berongga, kuat, kukuh.
Siapa yang akan mampu melawan, menentang, hingga membongkar kecurangan yang terstruktur, tersistem, dan masif? Hanya Kedaulatan Rakyat, yang bisa! Tapi bagaimana bisa? Sebagian besar rakyat sudah dilumpuhkan pikiran dan hatinya oleh senjata terstruktur, tersistem, dan masif?
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
