Dengan latar belakang yang sangat multikultur, Indonesia sepakat menjadikan dmeokrasi sebagai sistem negara (pasca Orde Baru). Hal ini akan menjadi pengontrol yang masif terhadao penguasa atau pemerintah. Golongan pihak-pihak seperti ini biasa disebut dengan oposisi. Pengertian oposisi adalah "berlawanan".
Akan tetapi makna lain dari oposisi adalah memberikan dorongan, masukkan serta mengkritisi hal-hal yang hendak dan yang sudah dilakukan pemerintah. Hal itu sebagai bahan evaluasi dan demi meluruskan pemerintah agar bergerak sesuai rel-rel yang ada. Agar tidak bertentangan dengan undang-undang dan bekerja untuk kepentingan bangsa. Sangat keliru ketika oposisi dimaknai sebagai tempat saling baku lawan, menjatuhkan, atau menghina. Justru cara-cara seperti itu yang rawan menjadi perpecahan bangsa ini.
Lantas, siapa-siapa sajakah yang masuk dalam golongan oposisi? Biasanya pihak oposisi itu terdiri dari partai-partai yang kalah pemilu atau yang tak masuk koaliss pemenang pemilu. Bisa juga partai-partai yang tidak lolos dalam parlemen.
Dalam sistem tatanan politik kita secara tidak langsung terbagi menjadi dua poros, koalisi dan oposisi. Hal ini sebenarnya biasa dalam perpolitikkan alam demokrasi. Tidak hanya itu, kaum masyarakat sipil atau civil society, juga biasanya masuk dalam golongan oposisi baik itu secara pribadi maupun bentuk lembaga atau organisasi atau komunitas. Sangat jarang oposisi itu dilakukan secara pribadi. Hampir semua poros oposisi itu sifatnya berkelompok.
Perlu diketahui juga oposisi sebenarnya sudah ada sejak zaman Presiden Ir Soekarno. Waktu itu oposisi yang sangat berseberangan dengan beliau adalah Tan Malaka. Dari segi pemikiran dan mau dibawa ke mana arah bangsa kita kala itu.
Oposisi juga muncul ketika zaman Orde Baru, akan tetapi sifatnya senyap dan diam-diam dalam mengkritik pemerintah. Kemudian pasca reformasi, oposisi yang terlihat kala itu, hanya para elit partai, yang berada dalam parlemen. Kita tau kala itu pemilihan presiden dan wakil presiden masih dilakukan oleh MPR.
Selanjutnya era demokrasi pertama kalinya, ketika Pak SBY terpilih menjadi pPresiden, kita tau ribuan kritik dan masukkan tertujup pada pemerintahan pak SBY. Ibaratnya seperti balon gas yang dilepaskan ke udara, terbangnya bebas tanpa ada yang mengontrol.
Lalu masuk dalam pemerintahan pak Jokowi, 2014 sampai dengan saat ini (2024), kala itu (2014) partai PKS bersama Gerindra sempat menjadi pihak oposisi. Akan tetapi ketika masuk periode kedua pak Jokowi, maka hanya sisa sendiri partai oposisi yaitu PKS kala itu.
Lantas tahun 2024 sampai ke depan, partai mana kah yang akan siap beroposisi? Sekretaris Jendral PDIP pak Hasto sempat mengatakan bahwasannya PDIP akan siap beroposisi. Menarik kita nantikan. Karena PDIP boleh kalah di pemilihan capres dan cawapres, akan tetapi secara pemilihan legislatif PDIP lah partai pemenangnya, disusul Partai Golkar.
Oposisi pada dasarnya diharapkan dapat mengontrol jalannya pemerintah akan tetapi di Indonesia tujuan itu belum tercakupi. Konflik justru terjadi di tingkat elite kekuasaan petinggi partai pemegang oposisi dikalangan oposisi. Para petinggi partai yang menjalin jaringan dengan para oposisi partai sebagai bentuk aliansi strategis dan mengambil alternatif lain para oposisi partai juga menjalin hubungan kekuasaan.
Di sebuah negara maju dan sistem demokrasi partai oposisi pada umumnya akan mampu dan dapat menjalankan sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintahan, untuk itu semua kebijakan pemerintah akan selalu mendapat kontrol dan pengawasan dari partai oposisi kemudian bagaimana cara mengambil keputusan dan cara melaksanakan akan menjadi penyeimbang nantinya. Pemaknaan lain dari kata oposisi itu seperti stimulus persaingan yang sehat, antara partai oposisi atau elit politik dengan pemerintah. Perlu diketahui juga, oposisi ini bukan anti-pemerintah, akan tetapi sebagai jalan rel-rel alternatif dalam menjalankan program-program kerja untuk rakyat.
Siklus oposisi juga tergantung para partai-partai meletakkan pilihan politiknya. Apakah mau masuk bergabung atau siap untuk diluar? Semua poros oposisi juga pasti memiliki kepentingan masing-masing. Akan tetapi, tanduk-tanduk oposisi jangan sampai patah, biarkan terus menanduk di nuansa alam demokrasi yang kita anut saat ini. Karena bangsa kita bangsa yang besar, pastilah juga harus mendengarkan suara-suara oposisi dalam mempertimbangkan keputusan serta kebijakan yang diambil dalam menjalankan roda kenegaraan ini.
Ikuti tulisan menarik Yafet Ronaldies lainnya di sini.
