x

Gambar AAE-1, yaitu kabel bawah laut sepanjang 25.000 km dari Asia Tenggara ke Eropa melintasi Mesir, menghubungkan Hong Kong, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, India, Pakistan, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Yaman, Djibouti, Arab Saudi, Mesir , Yunani, Italia, dan Prancis.

Iklan

Siti Zulhaiziah Azalea Zahfira

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 29 Maret 2024

Selasa, 16 April 2024 06:41 WIB

Underwater Sovereignty: Melindungi Jantung Digital Indonesia di Laut Cina Selatan

Keamanan Kabel bawah laut yang merupakan perwujudan fisik konektivitas transnasional belum banyak mendapat perhatian. Padahal kabel bawah laut sangat rentan sabotase dan spionase. Inilah slasan lain banyak negara di Asia Pasifik memperjuangkan hak mereka di Laut Cina Selatan.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Tahukah kamu? Alasan lain mengapa banyak negara di Asia Pasifik memperjuangkan hak mereka di Laut Cina Selatan (LCS), selain karena kekayaan alam dan letaknya yang strategis?

Mungkin alasan yang sering kali kita dengar adalah karena kawasan LCS merupakan ladang energi yang diperkirakan menyimpan 190 triliun kubik gas alam, 11 miliar barel minyak bumi, serta kekayaan mineral lainnya yang belum tereksplorasi (CSIS 2024). Selain itu LCS juga merupakan jalur pelayaran utama yang menampung sepertiga dari seluruh lalu lintas maritim di dunia dan menghasilkan perdagangan senilai $5 triliun setiap tahunnya (Burdette 2021).

Namun, faktanya terdapat aspek lain yang tidak kalah penting dan sering kali tidak disorot oleh publik, padahal sangat krusial. Aspek tersebut adalah jalur komunikasi bawah laut atau submarine cables yang dimiliki oleh banyak negara.  Kabel yang tertanam jauh di dalam laut ini memiliki peran yang sangat penting untuk menghubungkan negara-negara di dunia, serta menyimpan semua informasi, mulai dari yang umum hingga informasi yang sangat rahasia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kabel Bawah Laut sebagai Jalur Komunikasi Utama Dunia

Banyak orang di seluruh dunia percaya bahwa email dan pesan telepon mereka dikirim melalui satelit. Pengetahuan ini tidak salah, namun kurang tepat, faktanya jumlah informasi yang dikirimkan melalui satelit hanya kurang dari 5%.

Sedangkan kabel bawah laut menyumbang 95% lalu lintas data internasional di dunia. Selain itu sistem keuangan juga memanfaatkan kabel bawah laut untuk mentransfer triliunan dolar setiap hari, oleh karena itu kabel bawah laut merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi perekonomian sebuah negara dan sistem komunikasi global (Matis 2012).

Sayangnya, jaringan  kabel  komunikasi  bawah  laut,  yang  merupakan  perwujudan  fisik  dari  konektivitas  transnasional,  masih belum  banyak  mendapat perhatian  sebagai  titik  persimpangan  antara  tantangan  geopolitik  dan  keamanan  siber  global.  Padahal kabel  bawah  laut  sangat rentan oleh sabotase dan  spionase. 

Kabel Bawah Laut di Laut Cina Selatan

Jaringan kabel bawah laut yang melintasi Laut Cina Selatan

Pada tahun 2021, tercatat setidaknya 15 kabel bawah laut yang masing-masing dimiliki oleh hingga 60 entitas internasional melintasi Laut Cina Selatan, fakta ini menunjukkan bahwa infrastruktur internet netral yang penting bagi banyak negara sedang berada di garis bidik konflik global (Burdette 2021).

Jika tidak dijaga dengan baik, maka informasi yang melintasi kabel bawah laut ini dapat dieksploitasi  untuk  tujuan  politik  yang dapat mengancam kedaulatan suatu negara. Terlebih lagi bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara kepualauan terbesar dengan garis pantai terpanjang di dunia.

Luasnya laut di Indonesia membuat peran jaringan komunikasi bawah laut menjadi sangat penting. Infrastruktur ini tidak hanya esensial untuk memastikan konektivitas antar pulau yang cepat dan efisien, tetapi juga krusial dalam mengintegrasikan ekonomi nasional, memperkuat pertahanan dan keamanan, serta mendukung pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil. Oleh karena itu, pembangunan dan pemeliharaan jaringan komunikasi bawah laut harus terus ditingkatkan.

Pembangunan dan pemeliharaan jaringan komunikasi bawah laut di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan dan ancaman. Salah satu tantangan terbesar adalah kerentanan infrastruktur ini terhadap gangguan fisik, baik yang disebabkan oleh fenomena alam maupun aktivitas manusia. Di samping itu, kabel bawah laut juga berpotensi menjadi target sabotase dalam konflik geopolitik, mengingat pentingnya infrastruktur ini dalam mendukung komunikasi dan ekonomi.

Menjaga Jantung Digital Indonesia di Laut Cina Selatan

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, tantangan lain bagi keamanan kabel bawah laut Indonesia datang dari dinamika geopolitik di kawasan, terutama aktivitas atau ambisi Cina di LCS yang merupakan jalur strategis bagi kabel-kabel bawah laut yang menghubungkan berbagai negara di Asia Tenggara dengan dunia.

Klaim teritorial Cina yang luas di kawasan ini sering kali menimbulkan ketegangan dengan negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, dan dapat berpotensi mengancam keamanan infrastruktur kabel bawah laut. Hal ini tidak hanya menimbulkan risiko terhadap kelancaran komunikasi dan perdagangan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.

Apa yang Akan Terjadi Klaim Cina atas LCS Berhasil?

Jika Cina berhasil mengukuhkan klaimnya atas LCS, hal ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap keamanan dan operasional jaringan komunikasi dan fiber optik internasional, termasuk yang dimiliki oleh Indonesia. Kekuasaan atas kawasan strategis ini dapat memberikan Cina kemampuan untuk memonitor atau mengganggu aliran data global, mempengaruhi privasi dan keamanan data yang melintas melalui kabel-kabel bawah laut (Kumar 2014).

Selain itu, dominasi tersebut dapat mempersulit pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur vital ini, mengingat kebutuhan izin untuk akses dari otoritas Cina, yang bisa memperlambat respons terhadap kerusakan dan mengakibatkan gangguan komunikasi yang lebih sering (Burdette 2021).

Kabel bawah laut adalah infrastruktur penting yang membawa hampir semua lalu lintas internet, namun sangat rentan terhadap sabotase dan spionase. Akses Cina terhadap kabel bawah laut berpotensi menimbulkan kerentanan bagi kerahasiaan informasi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Misalnya saja, memungkinkan Cina memperoleh akses tak terbatas kepada data yang mengalir melalui kabel tersebut. Contoh yang mudah dipahami adalah risiko pembobolan informasi pribadi. Bayangkan, setiap pesan, email, hingga transaksi keuangan yang kita lakukan melalui internet bisa diakses atau dimonitor oleh pihak yang mengontrol kabel (Kumar 2014).

Tentu hal ini tidak hanya menimbulkan ancaman pencurian identitas bagi individu, tapi juga kebocoran informasi sensitif dan strategis yang dapat digunakan untuk manipulasi pasar atau pengaruh politik yang mengakibatkan kerugian finansial besar bagi individu dan perusahaan, serta mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem komunikasi digital yang menjadi tulang punggung kehidupan modern.

Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan kabel bawah laut di LCS yang merupakan jantung digital Indonesia, perlu adanya upaya serius dan berkesinambungan dari setiap negara yang memiliki kepentingan dan masyarakat Internasional.

Pemerintah dapat terus berkolaborasi bersama komunitas global dan organisasi kawasan seperti ASEAN dengan memasifkan dialog regional, di mana pemerintah negara yang terlibat harus memperkuat inisiatif untuk mengatasi klaim wilayah yang tumpang tindih dan menemukan solusi bersama yang menghormati kedaulatan dan hukum internasional.

Pemerintah Indonesia juga dapat menjadi inisiator dalam mendorong ASEAN untuk memperkuat kerja sama dengan International Telecommunication Union (ITU) untuk mendapatkan dukungan dan memastikan bahwa semua negara menghormati perjanjian internasional terkait dengan penggunaan laut dan infrastruktur bawah laut.

Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan patroli dan pengawasan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) untuk memastikan tidak ada aktivitas ilegal yang merusak infrastruktur kabel bawah laut, misalnya melalui kerja sama angkatan laut dan penjaga pantai.

Tentu tindakan pemerintah juga perlu mendapat dukungan dari seluruh aspek masyarakat Indonesia, mulai dari akademisi, wartawan, hingga masyarakat umum. Masyarakat dapat terus mendorong agar isu ini terus naik ke permukaan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya infrastruktur kabel bawah laut dan dampaknya terhadap ekonomi dan keamanan nasional. Langkah ini dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, kampanye, atau diskusi publik.

Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat maka diharapkan stabilitas dan keamanan infrastruktur kabel bawah laut di LCS yang merupakan jantung digital Indonesia dapat terus meningkat. 

Ikuti tulisan menarik Siti Zulhaiziah Azalea Zahfira lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terkini