Minggu lalu saya berkesempatan bertemu dengan seorang Profesor Emeritus dari Harvard University dan Boston University, Gustav F. Papanek.
Profesor Gustav F. Papanek adalah Profesor Emeritus bidang ekonomi di Universitas Boston, sekaligus Presiden Boston Institute for Developing Economies (BIDE). Ia lahir di Wina, Austria, pada tanggal 12 Juli 1926. Dalam karir akademisnya yang terbentang selama 25 tahun di Universitas Harvard dan 18 tahun di Universitas Boston, ia telah menerbitkan 8 buku dan 50 artikel ilmiah di jurnal-jurnal ekonomi ternama. Dalam kurun waktu waktu yang sama, ia juga memberikan nasihat kebijakan praktis kepada banyak pemerintahan di lebih dari 20 negara. Ia telah aktif di Indonesia sejak awal tahun 1960-an ketika menjabat sebagai Director of Harvard’s Development Advisory Service, cikal bakal Harvard Institute for International Development (HIID). Dari tahun 1969 hingga Desember 1973, ia menjabat sebagai Ketua Kelompok Penasihat Harvard untuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan.
Setelah itu, pada periode 1987 hingga tahun 1988, sebagai Profesor Ekonomi dan Ketua Departemen Ekonomi di Boston University, ia melatih beberapa generasi ahli ekonomi Indonesia, yang banyak di antaranya mempunyai karir cemerlang dalam bidang akademik dan pemerintahan. Seperti Dr.Sjahrir, Dr. Rizal Ramli dan Dr.Raden Pardede, adalah beberapa dari murid beliau. Sebagai orang yang mempunyai otoritas mengenai ekonomi pembangunan, ia terus menerbitkan penelitiannya selama satu dekade, bekerja sama dengan Dr. M. Chatib Basri, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia juga masih aktif memberikan nasihat kepada pemerintah dan organisasi internasional tentang strategi pembangunan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan serta isu-isu ekonomi lainnya.
Prof. Papanek mengatakan pada saya bahwa ekonomi Indonesia itu bisa tumbuh sampai 10% dalam 10 tahun ke depan. Dengan catatan industri Indonesia harus dikembangkan. Industri Indonesia itu menurut diskusi kami tadi terkait juga soal penciptaan lapangan kerja.
Saya menjelaskan pada dia bahwa pemerintahan Jokowi-JK telah memiliki program pertumbuhan yang disebut hilirisasi industri. Melalui hilirisasi industri itu akan meng-create job opportunity. Tapi industri-industri itu tidak akan bisa tumbuh tanpa infrastruktur yang bagus.
Infrastruktur yang bagus itu tentu harus ada pendanaan. Salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur adalah dengan cara penghematan bahan bakar. Yaitu dengan pengurangan dana subsidi untuk BBM. Dengan pengurangan subsidi BBM maka dana yang ada bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Dengan menaikkan harga BBM Rp 3.000 per liter maka akan bisa dihemat anggaran sebesar Rp 150 trilun. Ini angka yang besar untuk membangun infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara, juga revitalisasi peran pasar tradisional maupun memperbanyak sentra-sentra perikanan. Dengan demikian daya saing dan produktivitas rakyat juga akan meningkat.
Di samping itu secara khusus, menarik professor Papanek mengatakan, “Betul program Jokowi mengenai pengurangan tax itu akan bagus tapi menurut pemahaman saya pengurangan tax itu tidak cukup bila masalah-masalah hukum tidak terselesaikan dengan baik.”
Saya menyetujui pendapat Prof. Papanek itu karena konsistensi masalah hukum menjadi sangat penting supaya investor asing dan dalam negeri yang berinvestasi di Indonesia mendapatkan kepastian hukum yang jelas.
Misalnya kasus Indosat atau kasus Chevron. Dua kasus itu dan ada beberapa kasus lagi, dimana dalam bisnis bisa saja terjadi ketidaksuksesan. Tapi tidak serta merta menjadi pidana. Hal-hal semacam ini sangat ditakutkan bagi investor asing maupun domestik di Indonesia.
Pada era pemerintahan Jokowi ini diharapkan hal-hal semacam itu dapat diminimalisir atau diselesaikan sehingga dengan demikian tercipta trust bagi para investor untuk datang ke Indonesia dengan confidence.
Sumber gambar: Merdeka.com
Sejalan dengan itu,Tim peneliti dari National University of Singapore (NUS), bulan Oktober lalu menyematkan julukan untuk Indonesia sebagai negara ekonomi menengah dengan pertumbuhan paling cepat di dunia atau rising middle power. Pemberian julukan ini melihat perbaikan tingkat daya saing di sejumlah Provinsi di Tanah Air. Diharapkan Indonesia akan memimpin kawasan Asia Pasifik dan memimpin terwujudnya partnership menuju perdagangan bebas.
Dari hasil penelitian yang dilakukan NUS. Beberapa provinsi di Indonesia Timur, Sumatera Utara, Gorontalo, Bengkulu mencatatkan lompatan ekonomi 12-13 peringkat dengan fokus 20 persen pada indikator terendahnya. Provinsi-provinsi di Jawa dan Sumatera selama ini dikenal maju, tapi ternyata ada kemajuan pesat di Provinsi Kalimantan dan Sulawesi. Dari penelitian ini juga disebut Sumatera merupakan wilayah dengan stabilitas makro paling apik. Sementara untuk sublingkup perencanaan pemerintah dan institusi, Provinsi di Sulawesi bisa menjadi percontohan bagi Provinsi lain.
Dari diskusi kita tersebut bisa disimpulkan apa yang diusulkan oleh Profesor Papanek adalah:
1. Memperkuat industri Indonesia
2. Pembangunan infrastruktur
3. Pengurangan subsidi BBM untuk pembiayaan infrastruktur yang bagus
4. Kepastian hukum.
Kalau 4 hal itu bisa dicapai maka dia yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dalam 10 tahun lagi bisa mencapai 10%. Karena Indonesia bisa sangat kaya dan sekarang ini menjadi negara yang sangat diunggulkan di kawasan Asia Pasifik.
Kita sangat senang sekali, bahwa seorang professor emeritus yang telah berusia 88 tahun masih memberikan perhatian dan pikiran yang sangat jernih mengenai kemajuan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Prof. Papanek ini sangat dihormati intelektual Indonesia. Dia sangat berharap bisa bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan pemikirannya secara langsung sehingga Jokowi dapat mendapatkan gagasan tersebut dari tangan pertama, seorang guru besar dalam bidang ekonomi yang sangat dihormati dari Harvard dan Boston University.
Ikuti tulisan menarik Luhut Pandjaitan lainnya di sini.
