Demokrasi di Indonesia menurut AE Priyono, mengalami kebuntuan dan tidak menimbulkan keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat karena telah direduksi secara sempit menjadi pesta demokrasi pemilu dan pilkada saja.

“Di luar pesta lima tahunan itu rakyat dibiarkan, diterlantarkan menjadi yatim piatu karena demokrasi liberal hanya mengedepankan kompetisi antar elit dan tidak memberikan kesempatan partisipasi, emansipasi dan deliberasi,” kata Direktur Eksekultif LP3ES (Lembaga Penelitian, Penerangan dan Pendidikan Ekonomi-Sosial) saat menyampaikan presentasi Civic Islam di Seminar Jelang Ulang Tahun Peringatan Konferensi Asia-Afrika ke 60 di Gedung Merdeka, Konferensi Asia-Afrika, Bandung, Sabtu 14 Maret 2015.

Menurut Priyono, demokrasi hanya akan terwujud bagi pencapaian kemaslahatan umum manakala tidak hanya bersandar pada agenda pemilihan. Dengan demokrasi liberal seperti sekarang ini, AE Priyono melihat Indonesia akan mengalami kepayahan. “Warga hanya menjadi voters di mata politisi, dan menjadi konsumen di mata pemodal. Akibatnya ketika kekuatan oligarkhi politik bersekutu dengan pemodal, atau plutonomi, warga menjadi kelompok marjinal,” jelasnya.

Terkait dengan gagasan civic-Islam yang dinahkodainya, Priyono menjelaskan bahwa itu sangat strategis karena selain Indonesia berbasis politik mayoritas muslim, juga dalam Islam menyediakan banyak virtue.

“Dari sekian banyak persoalan yang menjadikan alasan kita untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia, perlu menjadikan civic-Islam ini sebagai bagian penting dalam momen-momen historis Indonesia sekarang. Ketika proses politik menjadi sangat elitis dan dikuasai oleh oligarkhi, plutokrasi dan plutonomi, dan disertai proses ekonomi liberal makin memarginalkan ekonomi kewargaan,” jelasnya--

Ikuti tulisan menarik Pungkit Wjaya lainnya di sini.