Ditengah situasi kondisi perekonomian dan tekanan nilai tukar yang kian menghawatirkan, akhirnya kemarin Pemerintah mengumumkan perombakan kabinetnya. Beberapa pos menteri sebagian dilakukan rolling, sebagian dilakukan pergantian. Yang kita ketahui sejak Pemerintahan Jokowi berkuasa bayang-bayang perombakan kabinet nyatanya sudah lama disuarakan oleh sebagian besar masyarakat. desakan perombakan kabinet ini adalah bentuk respon dari situasi yang dirasakan masyarakat atas carut-marutnya Pemerintahan Jokowi diawal masa tugasnya. Selain persoalan politik, persoalan ekonomi juga menjadi alasan yang kongrit atas desakan reshuffle ini. Kelesuan daya beli masyarakat dan target pertumbuhan yang dicanangkan jokowi menjadi lampu kuning bagi keharusan untuk dilakukan segera perombakan kabinet. Namun apakah proses reshuffle ini mampu menjawab persoalan didepan mata?
Wal hasil kemarin (12/8) Pemerintah mengumumkan perombakan kabinetnya dengan melakukan pergantian beberapa pos menteri sebagai berikut: Menko Perekonomian dijabat oleh Darmin Nasution menggantikan Sofyan Jalil, sementara Sofyan Jalil dirolling menjadi Menteri PPN/kepala Bapennas mengantikan Adnrinof Chaniago. Menkopolhukam dijabat oleh Luhut Panjaitan mengantikan Tedjo Edhy Purjiatno, Rizal Ramli ditunjuk menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo, Pramono Anung menggantikan Andi Wijayanto sebagai Menteri Sekretaris Kabinet, Tomas Lembong ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan mengantikan Rahmat Gobel. Kendati pergantian susunan kabinet ini dipandang oleh banyak pihak sebagai respon Pemerintah terhadap kondisi perekonomian yang kian terperosok, namun jika ditelaah lebih dalam pergantian tersebut hanya sebuah strategi pemerintah dalam menjawab persoalan pada jangka pendek. Kenapa demikian?
Jika ditelaah, persoalan yang sedang didera oleh Pemerintah saat ini adalah tingkat kepercayaan publik dan arah kebijakan pemerintah yang seakan-akan sulit diukur dalam matematika ekonomi, baik secara makro maupun mikro. Kebijakan pengendalian harga minyak dan gas yang dibiarkan mengikuti mekanisme pasar menjadikan sektor publik dan industri mengalami kegamangan luar biasa. Sulit bagi mereka untuk menetapkan standar biaya produksi dan postur biaya lainnya dalam menetapkan harga jual. Ketidakpastian terhadap kondisi ini mengakibatkan sektor industri melakukan baypass dengan mengendalikan biaya yang mudah mereka ukur, yakni biaya tenaga kerja. Sebagai akibat dari itu, banyak industri yang melakukan pengurangan pegawai dan buruh. Ketidakpastian juga melanda sektor transportasi publik, sebagai jantung perekonomian, sektor transportasi publik merasakan pukulan telak atas fluktuasi harga bahan bakar dan minyak pun mengalami ketidakpastian. Dengan demikian berpengaruh terhadap harga jual barang-barang dipasar menjadi semakin fluktuatif dan berdampak terhadap menurunkan daya beli masyarakat.
Kondisi ini diperparah dengan krisis global seperti di Yunani, Amerika dan Tiongkok. Devaluasi yang dilakukan oleh Tiongkok pada hari selasa (11/8) yang lalu sontak merepotkan indeks perdagangan saham dan menekan nilai tukar rupiah terhadap dollar yang hampir mencapai 11.800. jika situasi ini dibiarkan, maka kondisi perekonomian nasional akan berdampak secara signifikan. Kekawatiran nilai rupiah akan terdepresiasi lebih dalam dan merosotnya indeks perdagangan saham akan memicu pelaku pasar menjadi panik. Bisa dibayangkan jika kondisi demikian terjadi maka, kondisi krisis 1998 tidak mustahil akan terulang kembali.
Dibutuhkan langkah nyata
Reshuffle yang dilakukan oleh pemerintah terhadap susunan kabinetnya, selain diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik juga harus membuat suatu kebijakan penyelamatan situasi ekonomi yang semakin sulit ini. Mau tidak mau, pemerintah harus fokus terhadap pemulihan sektor ekonomi dan membuat kebijakan-kebijakan yang memihak terhadap pelaku industri, dan pelaku sektor publik lainnya. Pemerintah saatnya tidak pada posisi berfikir tentang kemandirian dalam jangka pendek, namun harus berfikir untuk memulihkan daya beli masyarakat yang sudah terlanjur merosot tajam.
Langkah kongrit juga diperlukan untuk menanggulagi pengaruh krisis global. Sebisa mungkin krisis global tersebut sedikit terpengaruh terhadap perekonomian nasional. Ekonom kawakan seperti Darmin Nasution dan Rizal Ramli diharapkan mampu menjawab persoalan yang sedang membelit saat ini. Keberadaan mereka yang telah teruji mampu membawa keluar dari kondisi pada masa sulit diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan kepada pelaku pasar untuk tetap tidak terpancing dengan situasi krisis global dan dampak dari kebijakan ekonomi luar negeri.
Secara posisi politik dan komunikasi antar lembaga yang ketika Andi Wijayanto yang ditengarahi menjadi penyebab renggangnya hubungan antara pemerintah dengan partai pendukung serta sistem administrasi pemerintahan Jokowi carut marut juga telah diganti oleh Pramono Anung yang merupakan kader tulen PDIP yang terkenal tertib administrasi. Pramono Anung diharapkan mampu menyelesaikan persoalan komunikasi dengan partai pendukung serta menertibkan system administrasi kelembagaan ditingkat menteri, dan tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal seperti terjadi pada saat yang lalu.
Pada intinya, harapan besar masyarakat akan terjadinya perubahan secara signifikan terhadap situasi sulit baik dari sisi ekonomi maupun kegaduhan politik yang terjadi saat ini dapat segera berakhir dan pemerintah dapat kembali memperoleh kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diambil serta kinerja Pemerintah.
Setengah Hati
Harapan publik terhadap reshuffle yang dilakukan pemerintah akan menganti pos-pos menteri yang seharusnya diganti telah terjawab. Kendati demikian, ternyata belum juga memuaskan keinginan publik. Menteri BUMN yang dijabat oleh Rini Soemarno yang sediannya diharapkan untuk diganti ternyata tetap dipertahankan oleh Jokowi. Tentunya hal ini menyisahkan tanda tanya besar, mengapa pemerintah tidak merespon keinginan publik. beberapa bulan yang lalu ketika merebak isu reshuffle sempat beredar transkrip pembicaraan yang ditengarahi adalah suara Rini Soemarno yang menjelek-jelekkan Presiden seperti dikutip oleh banyak media, dan sontak mematik kemarahan publik bahwa menteri ini sudah tidak layak berada dalam jajaran pembantu Jokowi, dan sudah seharusnya Jokowi melakukan tindakan tegas mencopot menteri ini dari Jabatannya atas penghinaan yang dia lakukan.
Pada sisi lain, ada posisi Kepala Staf Kepresidenan yang sebelumnya dijabat oleh Luhut Panjaitan dibiarkan kosong belum ada pengantinya. Luhut yang sebelumnya sempat bersitegang dengan Wapres Jusuf Kalla karena dianggap telah overlapping terhadap fungsi dan tugasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Nyatanya Luhut Panjaitan masih dipercaya menjadi Menkopolhukam dan atas jabatan sebelumnya juga belum ada gantinya. Dari sudut ini kita menilai bahwa Presiden Jokowi sepertinya masih dibayang-bayangi sebuah agenda politik yang belum dapat sepenuhnya terbaca secara baik mengapa demikian. Jika Jokowi serius melakukan pembenahan dan reshuffle itu bertujuan melakukan reformasi, baik dari sisi eksternal maupun internal, seharusnya sudah mempersiapkan skenario reshuffle ini dengan baik dan tidak terkesan bongkar pasang tanpa tujuan yang jelas. JUga harus menunjukkan posisi jabatan menterinya adalah clear prerogatif presiden tanpa dibayangi adanya tekan politik dari pihak-pihak lain, bahkan partai pendukung sekalipun.
Kepentingan untuk mengakomodasi partai pendukung dalam tatanan sistem politik di Indonesia memang lazim terjadi, namun semua itu harus berjalan sesuai dengan role dan sikap keterbukaan kepada publik yang fair. Seharusnya pemerintah memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat terhadap agenda reshuffle dan target apa yang ingin dicapai.
Ikuti tulisan menarik Lilik Agus Purwanto lainnya di sini.
