Say Goodbye KPK?
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
0
Iklan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal tinggal nama? Sepertinya begitu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal tinggal nama? Sepertinya begitu. Sebab, dalam rancangan draf revisi Undang-Undang tentang komisi anti rasuah itu, komisi yang bermarkas di Rasuna Said itu umurnya akan dibatasi 12 tahun. Jadi, 12 tahun, sejak UU KPK hasil revisi di sahkan, itulah umur 'pasukan pemberantas korupsi' tersebut. Tapi, dengan catatan UU itu memang sukses digolkan parlemen.
Terpaan badai ke KPK, memang tak pernah berhenti. Sebab, sebelum wacana atau usulan 12 tahun usia komisi anti rasuah, juga sempat mencuat usulan pembubaran KPK. Dan lagi-lagi desakan itu datang dari Senayan, tempat para legislator yang disebut wakil rakyat berkantor.
Bukan rahasia lagi, bila parlemen agak kurang suka dengan sepak terjang KPK. Terlebih, setelah komisi anti rasuah itu lumayan sukses 'mengobrak-abrik' parlemen, dengan menyeret beberapa legislator ke kursi pesakitan. Mereka diseret KPK ke muka pengadilan Tipikor, karena terjerat kasus korupsi. Ada yang tertangkap tangan. Tapi, ada juga karena pengembangan kasus.
Komisi di Rasuna Said pun lalu seperti 'dimusuhi' politisi. Desakan revisi UU KPK, tak hanya sekarang ini saja. Dulu pun, revisi coba didesakan. Namun, kuatnya resistensi publik, membuat usulan revisi meredup. Tapi, ternyata semangat untuk merevisi tak kunjung padam. Sekarang, kembali muncul menggeliat ke permukaan. Bahkan, lebih berani lagi, usia KPK bakal dibatasi hanya 12 tahun saja.
Tidak hanya usia, beberapa klausul pun coba dirancang dan dimasukan dalam draf revisi. Salah satunya tentang Dewan Eksekutif, serta Dewan Kehormatan KPK. Klausul lain yang dimasukan, adalah pembatasan kasus yang berhak di tangani KPK. Komisi anti rasuah, hanya boleh menangani kasus dengan nilai korupsi paling sedikit 50 milyar. Tak hanya itu, KPK pun akan 'dipaksa' dapat mengeluarkan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Dari sisi rekrutmen penyidik pun, komisi akan diposisikan tak seluwes sekarang. Namun dibatasi. Dan, harus tergantung kepada usulan dua institusi penegak hukum lainnya, yakni Kepolisian serta Kejaksaan Agung.
Kita tunggu, apakah 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun kemudian KPK tetap ada? Ataukah kita terpaksa harus mengucapkan say goodbye pada KPK?
Penulis Indonesiana
0 Pengikut
Diuji Krisis Covid, Pilkada Serentak Bisa Lahirkan Pemimpin Daerah Inovatif
Jumat, 17 Juli 2020 14:48 WIB
Dari Dosen Kembali Jadi Dosen
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler
9994
0
Berita Pilihan
Artikel Terbaru
Merah Putih yang Terkoyak
15 jam lalu
Pekerja Harus Tahu 21 Sebab PHK dan Apa Haknya?
15 jam lalu
Terkini di Peristiwa
Indonesia Kehilangan Narasi, Storyteller, dan Pemimpin Tercerahkan
Sabtu, 20 Juli 2024 15:12 WIB
Indonesia Masih Impor Aspal, Apa Kata Orang Buton?
Sabtu, 20 Juli 2024 14:47 WIB
Satu Indonesia Awards, Apriliawan Bantu Peternak Susu Dengan Latte Electricity
Rabu, 17 Juli 2024 16:50 WIB
Terpopuler di Peristiwa
Potensi dan Solusi Indonesia dalam Menghadapi Laju Perkembangan Pasar Global di Sektor Pertanian
Sabtu, 8 Juli 2023 07:26 WIB
Setya Novanto Hanya Pion, Sang 'Mentri' Masih Menari
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
“Dosa” Para Peramal Produksi Padi
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Berjuang Sampai Akhir: Perjuangan Mochammad Sroedji
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
