Jokowi, Stop Bangun Kanal di Hutan Gambut Sebangau!

Masyarakat meminta Presiden Joko Widodo bertindak tegas menghentikan pembangunan kanal sekunder di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah.

PALANGKARAYA - Masyarakat meminta Presiden Joko Widodo bertindak tegas menghentikan pembangunan kanal sekunder di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah.

"Kanal sekunder selebar lebih dari 10 meter membelah hamparan kaya karbon hutan gambut Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah menjadi dua bagian,"kata Rika Novayanti, Media Campaigner Greenpeace Indonesia, Kamis 3 Desember 2015, usai melakukan flyover di atas Taman Nasional Sebangau.

Sejak kanal sekunder ini dibangun pada 1996, proses pengeringan dan pengrusakan gambut berlangsung di kawasan ini. Menurut warga setempat, sejak itu juga kebakaran hutan dan bencana asap mulai terjadi.

Kini sumber bencana terbesar buatan manusia ini akan segera dihentikan dengan cara membendung kanal tersebut agar kawasan tersebut bisa tetap basah dan tidak mudah terbakar pada musim kemarau.

Hari ini, di hutan gambut Sebangau, Kalimantan Tengah, bertepatan dengan konferensi perubahan iklim global di Paris yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Greenpeace, CIMTROP Universitas Palangkaraya, Save Our Borneo dan masyarakat bertindak nyata menghentikan kebakaran hutan dengan membendung kanal dan menghentikan pembangunan kanal baru. 

Pantauan TEMPO dari udara, sebuah spanduk besar berwarna kuning terbentang di antara kawasan yang masih berhutan dan kawasan yang sudah terbakar habis. Kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut di tiga Provinsi di Kalimantan cukup massive. Tak heran, asap akibat bakaran lahan menyelimuti pulau ini.

Kanal-kanal yang dibuat sebagai upaya drainase air di lahan gambut, menyebabkan lahan-lahan yang telah di drainase menjadi kering. Tak heran api kecil bisa menyebabkan kebakaran yang besar dan sulit dipadamkan. Pada beberapa bagian, terdapat pepohonan yang mati. Agaknya, api yang membara di lapisan gambut terdalam membakar pepohonan dari akar.

Jokowi pada pidatonya di COP 21, Paris, menyampaikan komitmen untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan gambut yang terus berulang setiap tahun. Kebakaran lahan gambut menjadikan Indonesia sebagai negara pelepas emisi karbon terbanyak dalam beberapa bulan terakhir ini. "Namun, Jokowi dapat berisiko gagal memenuhi janji tersebut apabila tidak ada perlindungan hutan dan lahan gambut yang permanen," kata Rika.

Padahal melalui komitmen tersebut Jokowi telah setengah jalan menuju penanggulangan emisi di Indonesia. Meski demikian diperlukan kebijakan komprehensif yang mencakup hutan dan juga lahan gambut yang termasuk di dalamnya.