Menyampaikan aspirasi via aksi demonstrasi adalah bagian dari hak politik warga yang dijamin konstitusi. Aksi demontrasi, adalah bagian dari kebebasan mengungkapkan ekspresi dan berpendapat.
Mengutip pendapat Profesor Riset Ilmu Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI), Siti Zuhro, demonstrasi adalah salah satu indikator hidup tidaknya sebuah demokrasi di sebuah negara. Bila demontrasi dilarang, demokrasi bisa dikatakan belum punya nafas. Bisa dikatakan juga, demontrasi adalah salah satu denyut demokrasi.
Namun seorang kawan, yang kini aktif di sebuah organisasi nirlaba kepemiluan mengatakan, meski demokrasi adalah hak setiap warga, namun tetap hak itu dibatasi oleh hak lainnya. Artinya, kebebasan menyuarakan pendapat atau aspirasi, tak boleh kemudian membuat hak warga lainnnya terlanggar. Karena itu selalu muncul pesan atau himbauan, silakan berdemontrasi asal jangan anarkis. Kecewa boleh saja, marah pun monggo, tapi luapkan dengan cara yang cerdas dan pintar. Bukan kemudian dengan membakar, atau merusak fasilitas publik.
Dan, silakan sampaikan aspirasi semarah apapun dengan argumentatif. Tak lantas kemudian, hanya karena kecewa, kata atau kalimat kotor yang menghujat itu yang terlontar dari mulut. Bahkan yang cerdas, sampaikan aspirasi dengan data serta bukti. Namun sepertinya, masih jarang aksi demontrasi yang cerdas. Kebanyakan lebih mengedepankan aksi otot dengan mengerahkan massa. Semakin banyak massa yang dikerahkan, semakin demontrasi itu dianggap berhasil. Atau semakin kasar dan anarkis, ada yang berpendapat, itulah salah satu dari kesuksesan demontrasi.
Maka ban mobil pun dibakar. Jalan pun diblokir. Umpatan dan hujatan dilontarkan, tanpa jelas subtansi yang disampaikan. Tidak heran bila kemudian seorang kawan saya menyatakan, demontrasi sudah jadi 'lahan bisnis'. Karena lahan bisnis artinya ada biaya yang harus dibayar. Istilahnya ada uang, ada massa. Tak ada uang, tak ada demo.
Tidak heran pula, bila sering muncul berita yang berdemo tak mengerti atau tak paham apa yang di demonya. Ya, itu tadi, karena demo sudah jadi semacam 'lahan usaha'. Namun, bukan berarti semua demontrasi yang dilakukan semua karena bayaran atau upah. Masih banyak juga demontrasi yang digelar, murni karena memang ingin menyampaikan aspirasi.
Suatu pagi, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengeluarkan pernyataannya. Pernyataan mantan Sekjen PDIP itu menyikapi aksi demontrasi yang dilakukan sekelompok massa yang memprotes langkah dan kebijakan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly. Namun yang menarik, pendemo yang mengatasnamakan perwakilan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Djan Faridz, mengaitkan Menteri Hukum dengan Persekutuan Gereja-gereja seluruh Indonesia (PGI). Lha apa hubungannya? Opo ini kaitannya?
Dari seorang kawan seorang wartawan di media online, saya dapatkan siaran pers yang dikeluarkan PGI, mengklarifikasi aksi demontrasi yang dilakukan massa yang mengatasnamakan PPP. Di siaran pers itu juga diurai kronologis aksi demo yang menyeret-nyeret organisasi gereja tersebut.
Dalam siaran pers itu, pihak PGI merasa perlu mengeluarkan pernyataan menyikapi demo yang dilakukan PPP kubu Djan Faridz di kantor PGI pada tanggal 23 Desember 2015.
"PGI merasa perlu menyampaikan penjelasan dan klarifikasi untuk publik, khususnya bagi umat Kristen yang akan merayakan Natal. Ini kami rasa penting agar masyarakat luas bisa memahami pokok persoalannya dan umat Kristiani dapat merayakan Natal dalam suasana yang tenang, damai dan sukacita," kata Sekretaris Diakonia PGI, Jeirry Sumampow dalam siaran persnya. Bang Jeirry saya kenal, selain aktif di PGI, dia juga aktif di organisasi kepemiluan.
Dalam siaran pers itu pula, Bang Jeirry mengurai kronologis terjadinya demo massa PPP di kantor PGI. Kata dia, Rabu pagi, 23 Desember 2015 manajemen Grha Oikoumene menerima SMS dari Pak Supriyono, Komandan Pospol di Jalan Diponegoro. Dalam pesan pendeknya itu, Pak Supriyono menginformasikan bahwa akan ada demo di kantor PGI mulai pukul 10.00 Wib sampai selesai. Diinformasikan pula, demo akan dilakukan oleh 500 orang yang mengatasnamakan wakil PPP Djan Faridz.
Kemudian kata Bang Jeirry, setelah dapat pesan pendek tersebut, pihak PGI melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Lalu didapatlah informasi yang lebih lengkap, bahwa demo yang akan dilakukan 500 orang dari PPP Djan Faridz itu hendak memprotes Menteri Hukum, Pak Yasona. Mereka hendak mendesak agar Pak Yasona segera mengeluarkan SK Menteri Hukum terkait kepengurusan PPP kubu Djan Faridz, karena mereka merasa telah menang di pengadilan. Bahkan sudah ada putusan Mahkamah Agung terkait itu. Mereka berdemo ke PGI karena menganggap Yasona Laoly adalah seorang warga gereja. Pendemo berharap PGI bisa mengingatkan Menteri Hukum.
Ternyata benar, kata Bang Jeirry, sejak pukul 8.00 pagi, di kantor PGI sudah ada puluhan polisi dari Polsek Menteng dan Polres Jakarta Pusat. Bahkan didukung oleh satuan Brimob untuk melakukan penjagaan.
Kata Bang Jeirry lagi, karena PGI tidak pernah menerima permintaan dari pihak PPP untuk bertemu, maka staf PGI menyampaikan ke pihak kepolisian, pimpinan PGI merasa tak perlu menerima para demonstran, andai pun mereka datang. Terlebih isu yang diusung tidak ada kaitannya dengan PGI, kata Bang Jeirry.
Benar saja, sekitar pukul 13.00 Wib, para demonstran mulai berdatangan menumpang beberapa kendaraan. Bahkan salah satu kendaraan yang dilengkapi pengeras suara langsung diarahkan ke Grha Oikoumene, tempat selama ini PGI berkantor. Mereka dengan tertib melakukan orasi di luar pagar gedung.
Ada beberapa hal yang disuarakan dalam demontrasi tersebut. Pertama, PPP versi Djan Faridz menuduh Menteri Hukum, Pak Yasona tidak taat hukum. Kedua, mereka juga menyebut tindakan Menteri Yasona memecah-belah umat Islam dan membuat penderitaan bagi Islam sedunia.
Ketiga, mereka juga mengatakan bahwa hal ini potensial membenturkan Islam-Kristen. Keempat, karena Menteri Yasona adalah seorang warga gereja, maka mereka minta PGI menegurnya.
"Itu antara lain yang tertangkap dari pidato-pidato mereka di luar pagar," kata Bang Jeirry.
Setelah berorasi selama sekitar 30 menit, kata Bang Jeirry, mereka yang berdemo kemudian membubarkan diri dengan tertib. Atas tuntutan-tuntutan tersebut, Bang Jeirry menyatakan PGI perlu menegaskan sikapnya.
"Terkait dengan itu, pimpinan PGI menyampaikan beberapa hal berikut, pertamA PGI tidak ada kaitan apa-apa dengan apa yang terjadi dengan PPP, termasuk dengan sikap dan keputusan Yasona Laoly sebagai Menteri Hukum," kata Bang Jeirry.
Betul kata Bang Jeirry, Menteri Yasona adalah warga gereja. Namun kata dia, sikap dan keputusan Menteri Yasona terkait PPP, itu dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara. " Bukan dalam kaitan dengan PGI," katanya.
Meski begitu, kata Bang Jeirry lagi, PGI terbuka untuk menerima siapa saja yang hendak bertamu dan berdialog dengan pimpinan PGI. Tapi tentulah harus dibicarakan waktu yang tepat serta isi percakapan yang sesuai. Tidak asal gereduk, juga isu yang tak ada kaitannya.
" Atas dasar pertimbangan itu, pimpinan PGI merasa bahwa penyampaian aspirasi PPP ke PGI sebagai salah sasaran, apalagi membawa-bawa isu hubungan Kristen dan Islam dalam kaitan dengan pertikaian internal partai mereka," tutur Bang Jeirry.
Setelah membaca pernyataan sikap dari PGI yang dikirimkan seorang kawan, saya pun sempat tercenung. Saya terus terang merasa heran, juga sedikit geli dengan tuntutan para pendemo. Ada kata-kata membuat umat Islam di Indonesia, bahkan dunia menderita. Menderita karena apa?
Kembali terngiang pendapat kawan saya, bahwa kerap kali yang berdemo asal bersuara, tak argumentatif, hingga tampak tak cerdas ketika menyampaikan aspirasi.
"Silahkan Berdemo, tapi mbok berdemo dengan cerdas gitu lho, biar publik tak geli," begitu pendapat kawan saya.
Okelah, PPP adalah partai yang mengklaim sebagai partai berasa Islam. Tapi, saya kira tak bisa kemudian PPP siapa pun kubunya, merasa paling berhak mengatasnamakan umat Islam. Toh semua partai, berasas Islam atau pun nasionalis, sering pula selalu mengatakan, sedang memperjuangkan kepentingan umat Islam.
Tapi sudahlah, itu yang terjadi. Demontrasi sudah seperti obat sakit kepala saja, bisa berlangsung tiga kali dalam sehari. Sayangnya, kerapkali kita tak disuguhi demo yang kata kawan saya bikin pikiran kita 'aduhai', lalu merasa terangsang untuk mendiskusikannya. Yang tercetak dalam benak, demo hanya bikin macet, bakar ban, blokade jalan dan lebih ramai lagi merusak pot-pot kembang pinggir jalan. Sisanya meninggalkan sampah bungkus makanan dan air mineral.
Sementara Menteri Tjahjo dalam pernyataannya berpendapat, massa warga PPP yang digerakkan untuk berdemo dengan main bakar poster, serta dengan mengeluarkan kata-kata kotor penuh hujatan kepada Menteri Yasona, tak tepat. Kata dia, akan lebih baik kalau ketua umum dan fungsionaris PPP menemui Menteri Hukum untuk berdialog. Itu lebih elegan dan menunjukan cara menyuarakan aspirasi dengan dewasa.
"Jangan model demo menekan dengan kata-kata yang tidak pantas, karena sudah di luar kepantasan. PPP yang saya ketahui dan saya kenal fungsionarisnya adalah partai yang santun dalam menyampaikan aspirasinya," kata Menteri Tjahjo.
Kata Menteri Tjahjo siapa pun menteri, pejabat atau ketua umum, pasti tak mau menemui pendemo atau delegasi yang datang dengan marah-marah, apalagi datang sambil menghujat dan mengumpat.
" Siapapun menteri, pejabat, ketua umum partai pasti tak mau menemui delegasi manapun kalau caranya dengan demo menekan dan menghujat," katanya.
Saat diberitahu bahwa massa PPP juga berdemo ke kantor PGI, Menteri Tjahjo kaget.
"Urusane opo ke PGI. Ini urusannya bukan masalah agama," kata Menteri Tjahjo merasa heran kenapa massa PPP nyasar berdemo ke PGI.
Ikuti tulisan menarik Agus Supriyatna lainnya di sini.
