Kelompok bersenjata Din Minimi turun gunung, lalu menyerahkan senjata kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso. Begitulah berita hot penutup akhir tahun 2015 dari Serambi Mekah, Aceh.
Provinsi Aceh memang daerah "panas". Meski sudah tak ada lagi pergolakan, tapi riak ketegangan masih terasa di bumi Serambi Mekah itu sejak perjanjian Helsinki di teken dan Aceh memasuki era baru dengan diberlakukannya otonomi khusus di provinsi tersebut. Senjata memang tak lagi banyak menyalak. Bau peluru dan mesiu juga sudah tak lagi menyengat.
Namun 'ketegangan' masih saja menggeliat. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek punya cerita 'ketegangan' lain di bumi Serambi Mekah. Cerita ketegangan itu tentang alotnya penyusunan anggaran di Aceh.
Seperti diketahui, Aceh adalah salah satu provinsi yang terlambat menyerahkan rancangan anggarannya ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Karena tak kunjung juga ada kesepakatan antara pihak legislatif dan eksekutif di Aceh, Kementerian Dalam Negeri pun berinisiatif melakukan mediasi. Mediasi dilakukan di Jakarta, mempertemukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
Reydonnyzar bercerita, mediasi dilakukan pada tanggal 28 Desember 2015. Dua pihak datang. Di sebuah ruangan di komplek Kementerian Dalam Negeri, proses mediasi digelar. Reydonnyzar mengakui suasana kebatinan memang sedang tegang. Sebab sebelumnya, Gubernur Aceh berkirim surat ke Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Dalam suratnya, orang nomor satu di Serambi Mekah itu menyatakan bakal mengeluarkan Peraturan Gubernur untuk mengatasi kebuntuan pembahasan anggaran di Aceh.
"Gubernur Aceh, menyampaikan akan melaksanakan Pergub karena khawatir berlarut-larutnya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh atau RAPBA," katanya.
Menteri Tjahjo pun kata Reydonnyzar merasa terpanggil untuk melakukan mediasi dan fasilitasi. Akhirnya diputuskan untuk mempertemukan TAPD dengan badan anggaran parlemen Aceh. Termasuk mengundang Gubernur maupun Wakil Gubernur Aceh untuk duduk bersama pada tanggal 28 Desember 2015.
" Pertemuan pada tanggal 28 Desember itu berlangsung dari jam 10 pagi sampai setengah empat sore," ujarnya.
Reydonnyzar berkisah pertemuan berlangsung tegang. Pembicaraan antara dua pihak berjalan alot. Bahkan kemudian memanas. Pembahasan pun melebar kemana-mana, sampai kepada persoalan pribadi dan politik masing-masing pihak. Karena sudah melebar kemana-mana, Reydonnyzar mengaku, dia sampai harus menskor rapat sebanyak dua kali. Namun sampai sore, menjelang petang, tak ada titik temu. Masing-masing pihak bersikukuh dengan argumennya. Mediasi buntu.
"Pukul setengah empat sore itu, intinya kemudian saya sampaikan bahwa rapat tidak perlu dilanjut karena memanas, kita sampaikan tunggu seminggu lagi. Saya minta cooling down, dan saya nyatakan saya gagal memfasilitasi dan memediasi mereka,"tutur Reydonnyzar menceritakan kembali memanasnya rapat mediasi antara pihak eksekutif dan legislatif di Aceh.
Namun setelah dirinya mengucapkan itu, tiba-tiba ada satu orang yang berdiri dari tempat duduknya. Orang itu dengan lantang meminta dirinya selaku Dirjen Keuangan Daerah tetap melanjutkan mediasi. Bahkan dengan tegas pula, orang itu minta mediasi mesti selesai hari itu juga, jangan sampai gagal menemukan kesepakatan.
"Alhamdulilah satu orang berdiri, dan tetap meminta Dirjen Keuangan Daerah tetap memfasilitasi dan penyelesaian hari itu juga. Jangan biarkan ini tidak selesai. Begitu kata orang tersebut,"ujarnya.
Ia pun kemudian kembali menskor rapat. Rapat pun ia pindahkan ke ruangan lain. Setelah itu rapat berlangsung cair. Dua pihak yang bersitegang akhirnya sepakat. Dan, rapat pun berbuah manis.
" Akhirnya berbuah manis dan happy ending, mereka bukan hanya menemukan kesepakatan bersama tapi mereka saling berpelukan," katanya.
Intinya pada tanggal 28 Desember itu, ujar Reydonnyzar, mereka sepakat akan membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Kementerian Dalam Negeri, memberikan waktu tiga minggu untuk itu. Setelah itu, baru akan difasilitasi kembali pertemuan selanjutnya. Asistensi akan segera dilakukan.
"Insya Allah begitu mendapat persetujuan bersama, saya sampaikan nanti kembali ke Kemendagri, tapi intinya mereka terlambat memang," katanya.
Tapi kata dia, intinya Aceh memang terlambat menyerahkan rancangan anggaran. Kata dia, Aceh itu, jangankan persetujuan bersama untuk RAPBA, terhadap KUA-PPAS saja belum ada kesepakatan bersama. Karena itu, mereka akan bahas itu kembali.
" Tapi kan prinsip dasar sudah dulu antara kepala daerah, TAPD dan badan anggaran DPRD-nya. Yang penting sepakat. Soal pendidkan 20 persen sudah tercapai, kesehatan sudah tercapai 13 persen sekian, infrastruktur 16 persen. Nah, tinggal 64 persen belum tercapai," tuturnya.
Tapi dirinya sendiri sudah meminta, agar menaikan itu, karena fiskal Aceh sangat bisa memenuhi belanja infrastruktur lebih dari 23 persen diatas rata-rata nasional yang hanya 22,86 persen. Secara fiskal, Aceh sangat kuat. Misalnya sekarang belanja infrastruktur sekitar 16 persen, sebenarnya bisa mencapai 23 persen.
" Mereka sepakat" katanya.
Ikuti tulisan menarik Agus Supriyatna lainnya di sini.
