Masih ingat polemik APBD DKI Jakarta? Ya, polemik penyusunan anggaran di ibukota, membuat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau biasa disapa Ahok, bersitegang dengan kalangan legislator Jakarta.
Ahok menuding ada tangan jahil yang memasukan dana siluman. Masalah pengadan UPS pun mencuat dan bikin heboh. Tapi, ada hal menarik dari polemik itu, yakni tentang fakta-fakta lain dari Rancangan APBD DKI Jakarta yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.
Salah satu fakta menarik itu tentang anggaran untuk penanganan banjir di Jakarta. Ya, siapa pun tahu, banjir adalah masalah klasik ibukota yang hingga kini belum juga bisa dipecahkan. Pun, saat ibukota di pimpin Ahok, Wakil Gubernur yang naik pangkat, karena sang Gubernur Joko Widodo (Jokowi), naik kelas jadi Presiden RI.
Adalah Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek yang mengungkap itu, saat diwawancarai oleh Kompas TV. Senin, 1 Februari 2016, sembari menunggu hujan yang mengguyur Jakarta reda, iseng membuka situs Youtube. Di situs berbagi video itulah saya menemukan rekaman wawancara Reydonnyzar dengan Kompas TV.
Isi wawancara sebenarnya soal polemik RAPBD DKI yang ramai dibicarakan. Tapi, di wawancara itu terselip fakta, berapa duit banjir yang dianggarkan Pemda DKI Jakarta.
Dalam wawancara itu, Reydonnyzar mencontohkan item-item RAPBD DKI Jakarta yang dievaluasi Kemendagri. Kata Reydonnyzar, yang disisir oleh Kemendagri, pada prinsipnya adalah terkait dengan belanja anggaran seperti yang disampaikan Pemda dan DPRD DKI Jakarta. Setelah dievaluasi, Kemendagri menemukan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai, sebesar 19 trilyunan atau 24,25 persen dari total 67 trilyun anggaran Jakarta.
" Begitu besar belanja pegawai, sementara kalau diperbandingkan dengan anggaran untuk banjir hanya 5,3 trilyun," katanya.
Menurutnya, jumlah belanja pegawai itu tak rasional, alias terlalu gede. Maka, Kemendagri pun meminta Pemda DKI mengurangi itu, dan mengalihkan sebagian misalnya untuk belanja pendidikan atau belanja penanganan banjir.
"Belanja pegawai tolonglah dialihkan, tak wajar, tak rasional. Harus dirasionalkan, belanjaka untuk pendidikan, misalnya," kata Reydonnyzar.
Memang kata Reydonnyzar, belanja pendidikan di Jakarta sudah di atas 20 persen. Tapi ia berharap dengan anggaran yang besar, mestinya itu lebih di tingkatkan lagi. Bahkan dalam catatan Kemendagri, angka belanja pendidikan yang mencapai 21,6 persen dari total anggaran 67 trilyun, sebenarnya mengalami penurunan dibanding sebelumnya.
"Mengalami penurunan, sebelumnya 23,1 persen," kata dia.
Jika tak dialihkan ke belanja pendidikan, Reydonnyzar juga minta untuk dialihkan ke belanja infrastruktur, misalnya untuk bangun gorong-gorong, perbaikan jalan, sampah dan lain-lain. Jadi, rancangan anggaran DKI Jakarta itu, setelah dievaluasi, ada yang dikoreksi dan disesuaikan.
" Ada yang kita larang, alihkan dan ada yang formulasikan kembali, " katanya.
Ikuti tulisan menarik Agus Supriyatna lainnya di sini.
