Citra partai politik harus diakui masih jeblok di mata publik. Partai, belum dianggap sebagai pilar demokrasi yang bisa diharapkan menjadi corong rakyat. Partai, masih jadi corong elit. Pendek kata, partai belum dipercaya khalayak ramai.
Banyaknya kader partai yang jadi pesakitan kasus korupsi, adalah salah satu faktor yang membuat citra partai terpuruk. Publik masih menilai, berurusan dengan partai, identik selalu dengan duit atau mahar, misal untuk masalah pencalonan baik itu calon kepala daerah atau legislator. Ya, setidaknya itu yang kerap dilansir lembaga-lembaga survei yang coba memotret persepi publik terhadap partai-partai di Tanah Air.
Sepekan, menjelang akhir bulan Januari 2016, saya sempat meliput kegiatan kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ke Bengkulu. Di Bengkulu, Menteri Tjahjo berpidato panjang lebar di hadapan Penjabat Gubernur, dan seluruh kepala daerah se-Bengkulu. Pidato Tjahjo cukup lama, durasinya sekitar dua jam-an. Banyak isu dan tema yang disentil Tjahjo dalam pidatonya. Salah satu sentilannya adalah tentang partai.
Kata Tjahjo dalam pidatonya, di era otonomi daerah dan pemilihan langsung, semua orang bisa jadi kepala daerah. Bahkan, ada pameo, asal punya duit dan popularitas, jalan menjadi kepala daerah bakal mulus dan lancar.
" Siapa pun punya duit, dukungan partai, apa pun caranya bisa jadi kepala daerah," kata Tjahjo.
Sekarang di era pemilihan langsung, kata Tjahjo, rekrutmen kepala daerah adalah tanggung jawab partai. Tugas partai sangat jelas, mempersiapkan calon anggota DPRD, DPR, calon kepala daerah, dan bahkan calon Presiden. Tentu, calon-calon yang dipersiapkan adalah calon yang berkualitas.
" Nah, ini saja belum," katanya.
Dirinya sendiri mengangankan, partai-partai di Indonesia seperti Tiongkok atau Singapura. Dalam hal kesolidan, partai di Tanah Air bisa meniru kedua negara tersebut. Di Tiongkok, dan Singapura, pengurus partai kompak dan solid. Mereka dari tingkat pusat hingga yang paling bawah, tegak lurus satu komando. Di Indonesia, belum seperti itu.
" Di kita belum. Ada partai rebutan ketua umum. Itu PPP, tiga ketua umumnya. Djan Farid, Romi (Romahurmuziy) dan satunya lagi siapa itu, orang Bangka Belitung. Oh Emron Pangkapi," ujarnya.
Soliditas yang kompak, tegak lurus satu komando, mestinya itu yang dibangun partai-partai politik di Indonesia. Bukan kemudian 'berantem' terus. Sementara tugas partai sangat berat, mempersiapkan calon pemimpin.
" Padahal partai politik itu kunci rekrutmen anggota dewan, presiden dan kepala daerah. Calon Independen bisa? Bisa. UU boleh,. Pak Ahok boleh maju tanpa partai, tapi ribut terus. Ini kan sistem harus sama, setiap keputusan antara kepala daerah dengan DPRD, harus sama. Harus sama-sama teken," tuturnya.
Ikuti tulisan menarik Agus Supriyatna lainnya di sini.
