Selfie adalah sejenis potret-diri, yang gambarnya diambil sendiri dengan peranti digital—kamera, telepon seluler berkamera, dan belakangan juga laptop berkamera (bayangkan kerepotannya bila bobot laptop itu 2,0 kg dan diletakkan di ujung tongkat selfie). Tapi selfie tak berhenti ketika potret diri sudah diperoleh, masih berlanjut ke jejaring sosial ketika foto itu diunggah ke media sosial. Maka, sesudahnya, khalayak maya pun dapat menikmati sajian beraneka potret diri. Komentar-komentar pun bermunculan. Ramai. Viral.
Dua unsur di dalam selfie, yakni memotret diri sendiri dan menyebarkannya ke media sosial, tak boleh tidak dipenuhi. Di dalam memotret diri ada asas kepatutan, dalam arti seseorang yang ‘nyelfie’ lebih dulu mematut diri agar tampak menarik secara sosial, meskipun pertama-tama harus menarik menurut pertimbangan diri sendiri. Ada unsur individual, juga unsur sosial.
Mereka yang percaya popularitas adalah cara terbaik untuk meraih keberhasilan, setidaknya secara materiil, berkepentingan terhadap penyebaran potret diri ini di media sosial. Beragam cara dilakukan: memajang potret diri di instagram, mencuit dan berbagi sandi, juga memasangi figura di laman Facebook. Cantik? Ganteng? Atraktif?
Menarik bahwa menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada), istilah selfie layak memperoleh ajektif baru menjadi political selfie. Baliho mulai terbentang di tepi-tepi jalan. Spanduk-spanduk berkibaran di taman-taman. Slogan-slogan terpancang di jembatan. Semuanya ditaburi potret diri para politikus yang menawarkan diri untuk jadi kepala pemerintahan—bupati, walikota, gubernur.
Para politikus pun mulai sibuk ‘nyelfie’—mematut-matut diri, menghimpun portofolio, dan menyembunyikan yang tak patut diketahui orang banyak. Nyelfie penting dilakukan, pertama-tama untuk menarik dukungan dari partai politik lebih dulu, sebab partailah yang mengusung—kecuali jika mau bersusah payah mengumpulkan fotokopi KTP hingga sejuta.
Politikus yang biasanya duduk di legislatif ingin berpindah ke eksekutif. Di institusi eksekutif, seseorang yang nyelfie akan terlihat sangat jelas karena hanya ada kepala dan wakil kepala daerah. Politikus yang sudah jadi bupati nyelfie karena ingin duduk jadi gubernur.
Tapi mengedarkan potret diri di kalangan partai saja tidaklah cukup. Diperlukan popularitas lebih luas untuk meraih massa, maka potret diri mesti dikemas lebih bagus lagi dan disebarkan melalui beragam media—konvesional maupun sosial. Media sudah terbukti keampuhannya dalam mendongkrak popularitas yang kurang mashur dan membenamkan bintang bersinar.
Political branding, karena itu, diperlukan; dan politikus tak bisa bekerja sendiri. Politikus membutuhkan relawan (untuk saat ini, entah setelah menang) untuk mengemas isu dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap dirinya. Mereka yang merasa political branding-nya masih lemah dapat nebeng kepada yang sudah populer, misalnya ketua umum partai politik. Seorang politikus memerlukan sosok lain sebagai cantolan sementara untuk mendongkrak popularitasnya sendiri.
Dalam situasi seperti itu, selfie tidak lagi bersifat individual semata, tapi berkembang menjadi kelompok. Maka, beredarlah potret diri politikus bersama sosok lain yang dianggap sebagai patron. Potret diri yang tidak lagi sendiri tapi bersama sosok berpengaruh adalah sebuah modus untuk menunjukkan keluasan jejaringnya serta siapa tokoh yang mendukungnya.
Dalam konteks politik, selfie menjadi lebih rumit tapi tetap memiliki sifat-sifat serupa, seumpama menjadikan diri sendiri sebagai pusat perhatian. Tanpa nyelfie, barangkali sukar bagi politikus untuk naik jenjang. (ilustrasi foto: tempo) **
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
